Kabid Sosial Bappeda Makassar Usung “Pelita Rakyat” Sebagai Aksi Perubahan PKA LAN

Published

1 tahun ago

22 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Pelibatan Lintas Sektor Rencana Aksi Kelompok Rentan yang Adaptif (Pelita Rakyat) menjadi sebuah gagasan Kabid Sosial Bappeda Makassar, Noptiadi sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) angkatan ke XIII.

Ia menjelaskan, gagasan tersebut mengacu pada kondisi pemerintahan Kota Makassar yang perlu untuk dilakukan perubahan dalam sebuah organisasi pemerintahan, terutama dalam penanganan keluarga rentan terhadap perubahan iklim.

Kata dia, hal itu lebih mengacu pada pelibatan lintas sektor untuk memberikan jaminan pelayanan pemerintahan bagi keluarga rentan itu. Tentu dengan pedoman pada Undang-undang tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Jadi kelompok rentan ini kan terdiri dari perempuan, anak, difabel hingga lansia, tentu perlu dilakukan penyediaan intervensi sewaktu terjadi perubahan iklim yang berefek langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, salah satu dampak iklim yang dimaksud tersebut seperti terjadinya bencana alam, tentu harus diberikan perhatian khusus dan terukur untuk memastikan keamanan dan perhatian pemerintah daerah.

Ia mengatakan, untuk realisasi dari tindakan tersebut tentu harus didukung dengan peraturan yang menjadi cikal pelaksanaan intervensinya, tentu bermuara pada legalitas penggunaan anggaran pemerintah.

“Karena dalam pelaksanaannya tentu harus didukung dengan peraturan dan anggaran,” ujarnya.

Terkait dengan langkah intervensinya, lanjut Kabid Sosial dan Pemerintahan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar itu, tentu secara lintas sektor.

Seperti Unit Layanan Disabilitas pada sektor kesehatan yang mesti dilakukan oleh Dinas Kesehatan, layanan pada pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dan pada kesiapan ekonomi atau pekerjaan itu dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan.“Itu semua harus jelas dan terukur adaptasinya,” ujarnya. (*)

Kementrian Agama RI

Menag Sebut Pesantren sebagai Pilar Peradaban Bangsa

Published

12 jam ago

16 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pondok pesantren sebagai lembaga yang telah mengabdikan diri untuk membangun peradaban bangsa selama berabad-abad lamanya. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber utama dalam kegiatan Dialog Interaktif dan Podcast bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia (RRI) secara virtual.

Dialog ini membahas peran strategis Program Prioritas (Protas) Kementerian Agama dalam mendukung suksesnya Asta Cita Pembangunan Nasional. “Pondok pesantren adalah lembaga yang telah mengabdi selama 300 tahun, membangun lahirnya masyarakat yang beradab,” ujar Menag di Jakarta (16/10/2025).

Ia kemudian mengingatkan peran historis pesantren di masa lalu. “Di masa perlawanan penjajahan, pondok pesantren tampil sebagai lembaga perjuangan. Pergerakan santri dan kyai waktu itu sangat luar biasa, dengan semangat ‘mati syahid atau hidup mulia’,” lanjutnya.

Menag menekankan spiritual message yang menjadi inti pendidikan di pesantren. Salah satunya adalah kepatuhan dan kesantunan seorang santri kepada gurunya, yaitu sebuah etika luhur yang diharapkan dapat berdampak luas, menjadi cerminan sikap anak terhadap orang tuanya di rumah.

“Di pesantren, kita melihat para kyai tampil sebagai individu yang berwibawa di hadapan para santri, dan pada saat yang sama, kita menyaksikan bagaimana para santri bersikap santun kepada guru-gurunya. Inilah fondasi utama yang melahirkan cita-cita untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab,” paparnya.

Lebih lanjut, Menag menegaskan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan umat, melainkan juga sebagai lembaga pembentuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya. “Pesantren telah lama menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” katanya.

Ia mencontohkan, bahan-bahan kebutuhan pokok pesantren seperti beras, ikan, telur, hingga tenaga kerja, mulai dari cleaning service sampai guru, banyak didatangkan langsung dari masyarakat sekitar. “Kita tidak perlu lagi repot-repot ke pasar, karena masyarakat setempat yang mendatangkan diri ke pesantren menjual langsung ke dapur”, jelasnya.

“Dengan demikian, di mana ada pondok pesantren, di situlah tumbuh kemandirian masyarakat. Masyarakat pesantren itu bukan bersifat konsumtif, tetapi sangat produktif karena menciptakan kemandirian tersebut,” lanjut Menag.

Menag menggarisbawahi keunggulan pesantren dalam mengajarkan nilai-nilai yang semakin langka. “Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa pesantren memiliki keunggulan dalam mengajarkan nilai-nilai yang kini semakin langka, yaitu moralitas yang tinggi, kesantunan yang sangat terpuji, mengasah keimanan, serta mengajarkan kekayaan sosial dan budaya,” pungkasnya.

Pernyataan Menag ini semakin menguatkan komitmen Kementerian Agama untuk terus melindungi dan memajukan institusi pendidikan keagamaan, serta memastikan Program Prioritas Kemenag berjalan optimal demi mendukung tercapainya Asta Cita Pembangunan Nasional yang berlandaskan moral dan peradaban luhur. (*)