Disdik Makassar Bakal Gelar Rakor Bahas Sengketa Lahan SD Pajjaiang

Published

1 tahun ago

22 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) bakal menggelar rapat koordinasi untuk membahas sengketa lahan SD Inpres Pajjaiang yang akan berlangsung pada 23 Juli 2024, besok.

Rencananya, rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di Kantor Balai Kota Makassar, jalan Ahmad Yani Makassar, pukul 14.00 Wita.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Muhyiddin mengatakan dalam rapat tersebut mengundang pihak-pihak terkait, di antaranya BPN Makassar dan Polrestabes.

“Besok (23/7) itu Insya Allah ada rapat koordinasi di Balai Kota jam 2,” kata Muhyiddin, Senin (22/07).

Rapat koordinasi ini perlu dilakukan karena siswa SD Pajjaiang telah menjadi korban atas sengketa ini. Pasalnya, kata Muhyiddin, para murid untuk sementara harus melakukan pembelajaran secara online (daring) karena sekolahnya disegel oleh ahli waris.

Ia mengaku telah bertemu dengan pihak Kapolres dan membahas terkait hal ini, menurutnya pihak ahli waris telah lari dari komitmen yang telah dibahas sebelumnya.

” Kemarin kita komitmen, kita minta hari Senin tetap belajar, tetapi disegel. Jadi tetap belajar daring, sambil menunggu hasil rapat besok,” ujar Muhyiddin.

Muhyiddin menampik adanya dugaan tak ada komunikasi dan i’tikad baik dari Pemkot kepada ahli waris.

Ia mengaku, pihaknya telah berkomunikasi dengan ahli waris melalui kuasa hukum Pemkot Makassar terkait penyelesaian sengketa lahan SD Inpres Pajjaiang.

“Kemarin kita sudah ketemu ahli waris langsung di Biringkanaya, tidak mungkin kita tidak koordinasi sementara kita langsung bicara dengan kuasa hukumnya,” tegas Muhyiddin.

Hingga kini, Pemkot Makassar masih menunggu hasil rapat koordinasi besok untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menyelesaikan sengketa lahan SD Pajjaiang.

Diketahui, Sengketa lahan SD Inpres Pajjaiang masih berlanjut. Pasalnya, pasca penyegelan yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2024 yang lalu dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Muhyiddin.

Namun, aksi penyegelan oleh ahli waris masih terus dilakukan. (*)

Kementrian Agama RI

Menag: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo untuk Putus Rantai Kemiskinan

Published

2 jam ago

26 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto bertujuan memberantas akar kemiskinan di Indonesia.

Menurut Nasaruddin, MBG merupakan langkah nyata pemerintah agar anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan lebih baik untuk meraih masa depan.

“Tidak boleh bapak ibunya mungkin kurang pintar, maka anaknya juga mau mewarisinya? Kan tidak. Anak orang miskin tidak boleh melahirkan anak yang miskin. Anak orang miskin harus menjadi kaya nanti. Itu cita-cita Bapak Presiden Prabowo,” kata Nasaruddin saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).

MBG dan Sekolah Rakyat Jadi Program Prioritas

Menag menjelaskan, program MBG bersama Sekolah Rakyat merupakan dua instrumen utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

“Kita berterima kasih kepada Presiden, tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah, tidak ada lagi anak-anak yang menjadi calon orang miskin,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemerintah memastikan seluruh anak sekolah di Indonesia, baik di sekolah umum, madrasah, pesantren, maupun sekolah keagamaan lainnya, akan mendapatkan makanan bergizi gratis.

“Insyaallah seluruh anak sekolahan, madrasah maupun di sekolah, dari SD sampai SMA, nanti akan mendapatkan gratis. Bahkan di Sekolah Rakyat, makanannya tiga kali sehari,” jelas Menag.

Sekolah Rakyat Sebagai Miniatur Pengentasan Kemiskinan

Selain MBG, Sekolah Rakyat juga dinilai memiliki peran penting. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu.

Program ini memadukan berbagai prioritas Presiden Prabowo, mulai dari MBG, Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga program 3 Juta Rumah.

“Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini. Di masa depan, anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegas Gus Ipul saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025).

Sebagai informasi, mekanisme pemberian MBG di Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah umum. Anak-anak di Sekolah Rakyat mendapatkan jatah makan tiga kali sehari (sarapan, makan siang, makan malam) ditambah dua kali kudapan.

Dengan kombinasi MBG dan Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi serta mewujudkan cita-cita Indonesia tanpa anak miskin di masa depan. (*)