Danny Pomanto Komitmen Perkuatan dan Pembenahan Digitalisasi Kepegawaian Daerah

Published

1 tahun ago

19 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berkomitmen dalam perkuatan dan pembenahan digitalisasi kepegawaian daerah Pemkot Makassar.

Danny Pomanto sapaan akrabnya mengakui butuh pembenahan di BKD.

Meski dia menilai, digitalisasi kepegawaian di Pemkot Makassar sudah diterapkan sejak lama.

Pun apa yang sudah menjadi penerapan pusat telah dikerjakan hanya saja butuh penyampaian detail ke pusat.

Dia memisalkan, seperti Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendapat rangking satu di Sulsel pasca-pembenahan.

“Seperti SPBE sudah dibenahi oleh Diskominfo Makassar sehingga mendapat rangking satu,” kata Danny diwawancarai usai menghadiri Kunjungan Kerja dan Ceramah Umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jumat, 19 Juli 2024.

“Tidak ada alasan kita tidak menjadi nomor satu, semuanya sudah lengkap (fasilitasnya),” tekannya.

Pembenahan pun lanjut dia, harus semuanya digital. Mulai dari data pribadi dan data lainnya yang harus digital.

Sebagaimana diketahui, Kota Makassar menduduki peringkat pertama di Sulsel pada Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yakni meraih angka 3,41 berkategori Baik.

Pencapaian tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2024.

Pada kegiatan itu, Menpan-RB Azwar Anas menyampaikan bahwa Sulsel harus siap menjadi tempat implementasi kebijakan menteri.

Semisal, masalah birokrasi yang kerap merupakan rutinita semata.

Olehnya pimpinan mesti harus mengingatkan perihal kinerja bahkan ada rapat perpekan sehingga birokrasi itu berdampak.

Apalagi dengan fasilitas ASN makin bagus dan digital maka layanan publik harus sesuai dan efisien.

Juga soal perizinan, misalnya konser atau event, jelas dia, harus dipermudah.

“Itu (izin konser) kalau dikerjakan-dipermudah di Makassar maka manfaatnya banyak termasuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Menag: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo untuk Putus Rantai Kemiskinan

Published

4 jam ago

26 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto bertujuan memberantas akar kemiskinan di Indonesia.

Menurut Nasaruddin, MBG merupakan langkah nyata pemerintah agar anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan lebih baik untuk meraih masa depan.

“Tidak boleh bapak ibunya mungkin kurang pintar, maka anaknya juga mau mewarisinya? Kan tidak. Anak orang miskin tidak boleh melahirkan anak yang miskin. Anak orang miskin harus menjadi kaya nanti. Itu cita-cita Bapak Presiden Prabowo,” kata Nasaruddin saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).

MBG dan Sekolah Rakyat Jadi Program Prioritas

Menag menjelaskan, program MBG bersama Sekolah Rakyat merupakan dua instrumen utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

“Kita berterima kasih kepada Presiden, tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah, tidak ada lagi anak-anak yang menjadi calon orang miskin,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemerintah memastikan seluruh anak sekolah di Indonesia, baik di sekolah umum, madrasah, pesantren, maupun sekolah keagamaan lainnya, akan mendapatkan makanan bergizi gratis.

“Insyaallah seluruh anak sekolahan, madrasah maupun di sekolah, dari SD sampai SMA, nanti akan mendapatkan gratis. Bahkan di Sekolah Rakyat, makanannya tiga kali sehari,” jelas Menag.

Sekolah Rakyat Sebagai Miniatur Pengentasan Kemiskinan

Selain MBG, Sekolah Rakyat juga dinilai memiliki peran penting. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu.

Program ini memadukan berbagai prioritas Presiden Prabowo, mulai dari MBG, Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga program 3 Juta Rumah.

“Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini. Di masa depan, anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegas Gus Ipul saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025).

Sebagai informasi, mekanisme pemberian MBG di Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah umum. Anak-anak di Sekolah Rakyat mendapatkan jatah makan tiga kali sehari (sarapan, makan siang, makan malam) ditambah dua kali kudapan.

Dengan kombinasi MBG dan Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi serta mewujudkan cita-cita Indonesia tanpa anak miskin di masa depan. (*)