Kitasulsel–Makassar Calon anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu 2024 baru sebagian yang terang-terangan menyatakan siap mundur untuk maju pada pemilihan kepala daerah, November mendatang.

Sikap tak serupa dari sebagain besar caleg terpilih lainnya dikarenakan masih ragu untuk melepas status politik yang telah ada dalam genggamannya.

Animo caleg terpilih untuk maju sebagai calon kepala daerah tak linear dengan nyali mereka bertarung di kursi eksekutif. Gagal jadi kepala daerah sekaligus kursi DPRD ikut lenyap.

Aturan wajib mundur sebagai caleg terpilih itu termuat dalam Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bila caleg terpilih itu akan mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah, maka caleg itu harus mengirimkan surat kepada KPU yang berisikan kesediaannya mundur dari status caleg terpilihnya.

Surat pengunduran diri itu dapat disampaikan paling lambat saat perbaikan dokumen.

Bunyi Pasal 32 ayat 3 yakni “Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon”.

Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka pada 27-29 Agustus 2024. Selanjutnya, KPU akan melakukan penelitian dan verifikasi dokumen. Kemudian setelahnya, KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024.

Jadwal Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka pada 27-29 Agustus 2024. Sedangkan, pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulsel, 24 September 2014.

Selanjutnya, KPU akan melakukan penelitian dan verifikasi dokumen. Kemudian setelahnya, KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024.

Lantas bagaimana keseriusan caleg terpilih mempersiapkan pengunduran mereka untuk siap-siap maju bertarung di eksekutif?

Caleg terpilih Partai Golkar Munafri Arifuddin alias Appi menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensinya untuk maju di pilkada. Ketua Golkar Makassar itu tengah mempersiapkan diri maju sebagai bakal calon Wali Kota Makassar.

“Berulang kali saya katakan, apapun konsekuensinya, akan saya jalankan. Ini adalah pilihan sehingga saya memilih mundur atau tidak dilantik sebagai anggota DPRD Sulsel mendatang,” tegas Appi, Senin (15/7/2024).

Appi mengatakan, pilihan untuk maju di Pilwali Makassar sudah bersifat final. Oleh sebab itu, dia tak lagi memikirkan untuk duduk di kursi DPRD Sulsel. Keseriusan Appi untuk maju di Makassar yakni intensitas sosialisasi serta kunjungan menemui warga cukup masif.

“Niat saya maju di Pilwali sudah final. Lihat kerja-kerja tim kami di lapangan, begitu juga kami turun menemui warga. Itu bukti saya serius maju Pilwali Makassar,” imbuh Appi.

Menurut Appi, sebelum pendaftaran ke KPU, pihaknya akan menyiapkan surat pengunduran diri sebagai salah satu dokumen persyaratan.

“Nanti sebelum pendaftaran saya akan siapkan surat pengunduran diri. Bersedia tidak dilantik. Karena itu syarat di PKPU,” ujar dia.

Appi terus bergerilya mencari figur yang cocok untuk bersama maju di Pilwali Makassar. Akhir pekan lalu, Appi berkunjung ke kediaman legislator DPR RI Aliyah Mustika Ilham di Jalan Maipa, Makassar, Minggu, (14/7/2024). Appi mengatakan, pertemuan itu berlangsung setelah dirinya membangun komunikasi dengan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS), suami Aliyah Mustika.

“Pertemuan silaturahmi. Saya teleponan dengan Pak IAS dan mampir di kediaman beliau,” imbuh Appi.

Menurut Appi, banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Termasuk konstelasi Pilwali Makassar. Dia menilai bahwa silaturahmi sangat penting membahas berbagai hal yang menjadi kemungkinan di Pilwali 2024.

“Mudah-mudahan kami punya satu visi yang sama. Yang kedua kami masih butuh supporting dari partai,” imbuh dia.

Syarat mengusung pasangan calon di Pilwali Makassar, harus memenuhi syarat 20 persen atau dukungan 10 kursi di DPRD Kota Makassar. Appi hampir pasti mengendarai Partai Golkar dengan enam kursi, sementara Aliyah masih menunggu keputusan dari Partai Demokrat, yang punya tiga kursi.

Mengenai wacara untuk berpaket dengan Aliyah, Appi mengaku terbuka dengan simulasi tersebut. Hanya saja, Partai Demokrat memiliki tiga kader yang ingin maju di Pilwali, antaranya, Aliyah Mustika Ilham, Adi Rasyid Ali, dan Abdul Rahman Bando sehingga pihaknya menunggu keputusan akhir dari pimpinan partai.

“Tidak maslah (berpaket dengan Aliyah), no problem. Kita tinggal mengatur, melengkapi persyaratan-persyaratan itu. Makanya tadi saya bilang, misalnya Demokrat ada tiga ya bisa. kita tidak tau siapa yang diusung partai Demokrat, kan banyak kandidat-kandidat yang ada. Jadi kita menunggu saja,” ucapnya.

Di samping itu, Appi mengungkapkan, respon IAS mengenai simulasi tersebut cukup bagus. Menurut dia, IAS sebagai politisi yang punya pengalaman tentu punya intuisi dalam menyikapi ini.

“Tidak menyatakan iya, juga tidak mengatakan juga melarang. Intinya kami bergerak bersama-sama untuk melihat kemungkinan yang ada,” imbuh dia.

Meski begitu, Appi mengaku, akan mengumumkan calon pendampingnya akhir Juli nanti setelah syarat pendaftaran sebagai pasangan calon di KPU sudah lengkap.

Sementara itu, Sekretaris NasDem Sulsel Syahruddin Alrif mengatakan hingga saat ini dirinya sudah memenuhi syarat sebagai bakal calon bupati Sidrap. Dari sisi koalisi partai dan calon pendamping, kata dia, sudah terpenuhi sehingga pada saat pendaftaran akan menyerahkan semua dokumen ke KPU Sidrap nantinya.

“Dalam aturan sebelum pendaftaran ada surat pengunduran diri sebagai caleg terpilih. Tentu saya ikuti, apalagi saya sudah memenuhi syarat perolehan kursi dan sudah punya bakal calon wakil,” ujar Syaharuddin.

Wakil Ketua DPRD Sulsel itu menegaskan siap mengikuti semua aturan KPU, utamanya mengenai syarat mundur sebagai caleg terpilih.

“Bismillahi tawakkaltu alallah. Jika aturan menyebutkan harus mundur saya sudah siap,” ucap Syaharuddin.

Syaharuddin terpilih kembali ke DPRD Sulsel dengn perolehan suara lebih 80 ribu. Dengan modal itu, Syaharuddin sangat percaya diri bisa menjadi pemenang di Pilkada Sidrap.

“Saya intens bertemu dengan masyarakat dan mereka menginginkan saya maju untuk menjadikan Sidrap lebih baik ke depan,” ujar Syaharuddin.

Wakil ketua DPRD Sulsel ini juga menyebutkan jika saat ini juga sudah ada relawan yang terbentuk dengan sendirinya. “Relawan juga sudah jalan bersosialisasi,” beber dia.

Bakal calon wali kota Parepare Tasming Hamid menyebutkan walau dirinya sudah menyatakan sikap maju dan mendapatkan restu dari NasDem dan PKS, namun dirinya masih menunggu restu partai pada tanggal 27 Agustus untuk diantar ke KPU.

“Tergantung partai diizinkan maju atau tidak,” singkat dia.

Adapun, bakal calon Bupati Selayar, Ady Ansar mengatakan dirinya sudah memastikan untuk maju bertarung pada November nanti. Tapi untuk kepastian dirinya mundur sebagai caleg terpilih, masih menunggu format dari KPU.

“Belum ada format dari KPU mengenai pengunduran diri sebagai anggota DPRD,” kata dia.

Ketua Nasdem Selayar ini sudah memenuhi syarat untuk ikut bertarung di Tanah Doang setelah mendapat dukungan dari Surya Paloh.

Dia juga sudah mendapatkan restu dari PKS karena menggandeng Suwadi, sekaligus mendapatkan surat tugas dari Demokrat dan PKB.

“Nanti keluar semua rekomendasi bentuk B1-KWK baru kami akan deklarasi,” ujar Ady.

Dirinya menyebutkan jika surat tugas yang diberikan saat ini dari empat parpol tersebut baru berbentuk dukungan untuk ikut bertarung.

Sementara rekomendsi bentuk B1-KWK itu bisa langsung dibawa ke KPU mendaftar pada 27 Agustus nanti.

Beberapa anggota DPRD terpilih pada Pemilu lalu memang ingin maju di Pilkada serentak. Beberapa nama lainnya adalah Bendahara PKS Sulsel, Muzayyin Arif (Sinjai), Ketua PAN Gowa Husniah Talenrang (Gowa), politikus Partai Gerindra Yasir Mahmud (Bone), politikus Partai Demokrat Selle KS Dalle (Soppeng).

Beberapa nama yang di atas tak merespons saat dikonfirmasi mengenai kesiapannya untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Ibnu Hajar Yusuf mengatakan belum adanya caleg terpilih yang terang-terangan menyatakan mundur sebagai anggota DPRD terpilih itu berarti tingkat keseriusannya dipertanyakan, apakah dia main-main mau maju atau tidak.

“Tingkat keseriusannya dipertanyakan, apakah dia mau maju atau hanya main-main. Bila mau maju sebagai calon kepala daerah segalanya harus siap, jangan setengah-setengah,” imbuh Ibnu Hajar.

Dia mengatakan, sikap ambigu cari caleg terpilih tersebut bisa menimbulkan kebingungan publik dan melahirkan dugaan negatif.

Ibnuh Hajar mengatakan, sebagian besar dari mereka masih punya sikap ragu-ragu yang masih tinggi.

“Kekhawatiran dan ketakutan jangan sampai mereka maju tapi tidak terpilih akhirnya semua terlewatkan.

Gagal jadi kepala daerah sekaligus kursi DPRD hilang. Ini yang membuat mereka setengah hati menyatakan sikap untuk mundur,” imbuh Ibnu Hajar. (*)