Connect with us

Penjabat Gubernur Sulsel Tekankan Pentingnya Publikasi Kinerja OPD: untuk Akuntabilitas Publik

Published

on

kitasulsel–Makassar Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Zudan Arif Fakrulloh, menyoroti pentingnya publikasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat, Senin (15/07/2024).

Prof Zudan menekankan bahwa publikasi kegiatan dan program OPD merupakan aspek krusial dalam membangun akuntabilitas dan legitimasi publik.

“Publikasi ini memastikan bahwa masyarakat mengetahui apa yang telah kita lakukan.

Hal ini dapat memperkuat organisasi yang diterima dengan baik oleh masyarakat dan diharapkan untuk berkelanjutan,” ungkapnya.

Prof Zudan mencontohkan bahwa informasi seperti pelayanan di rumah sakit, produk dan layanan yang tersedia, serta prestasi anak didik di sekolah harus diungkapkan secara transparan.

Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pencapaian OPD dapat dipublikasikan dengan baik. Untuk melaksanakan hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Sulsel bertanggung jawab untuk memantau dan menghitung seberapa efektif publikasi kinerja OPD.

Menurut laporan terbaru dari Kepala Diskominfo-SP Sulsel, Andi Winarno, pada bulan Juni 2024, jumlah postingan OPD mencapai 16.992 postingan di berbagai platform media sosial.

Sedangkan untuk laporan mingguan tanggal 7-13 Juli 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi OPD dengan postingan terbanyak di media sosial, dengan 981 postingan, diikuti oleh RSUD Labuang Baji dengan 780 postingan dan RSUD Haji dengan 768 postingan.

“Pemantauan ini meliputi semua platform media sosial yang digunakan OPD,” jelas Andi.

Diskominfo-SP Sulsel juga mencatat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan OPD yang paling aktif dalam merilis konten di website mereka, dengan 97 rilis, diikuti oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan 26 rilis, serta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan 22 rilis.

“Kami juga memantau dan melacak konten yang dipublikasikan di website OPD, sehingga memastikan keterjangkauan dan transparansi informasi,” tambahnya.

Dengan upaya ini, Pemprov Sulsel berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, memastikan bahwa pencapaian dan layanan yang disediakan oleh OPD dapat terus diketahui dan diakses oleh publik. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Jemaah Umrah Asal Sulsel Terlantar di Bandara Soekarno–Hatta, Diminta Beli Tiket Pulang Sendiri

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Sebanyak 62 jemaah umrah asal Sulawesi Selatan dilaporkan terlantar di Bandara Soekarno–Hatta, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025). Mereka merupakan rombongan yang berangkat melalui Travel Ameera Mekkah dan diminta membeli tiket pulang sendiri ke Makassar, setelah perjalanan ibadah mereka molor dari 11 hari menjadi 27 hari.

Salah satu keluarga jemaah, Asbar, mengaku kecewa atas sikap pihak travel yang dinilai lepas tanggung jawab.

“Sudah ada di Bandara Soekarno Hatta tapi pihak travelnya suruh beli tiket masing-masing,” ujarnya kepada wartawan.

Sebelum terlantar di Jakarta, rombongan ini juga sempat tertahan di Pekanbaru setibanya dari Tanah Suci. Kondisi tersebut menambah panjang daftar masalah yang dialami jemaah sejak keberangkatan.

Travel Janji Ganti Biaya Tiket

Pihak Travel Ameera Mekkah disebut telah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani langsung oleh Direktur, Salman. Dalam surat itu, pihak travel berjanji mengganti biaya tiket yang dibeli secara mandiri oleh jemaah.

“Jamaah yang membeli tiket secara mandiri dari Jakarta menuju Makassar dalam rangka keberangkatan umrah, akan mendapatkan pengembalian dana dari pihak Ameera Mekkah Travel,” bunyi salah satu poin surat tersebut.

Proses pengembalian dana dijanjikan paling lambat 30 Oktober 2025. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan kapan penggantian itu benar-benar direalisasikan.

Saat dikonfirmasi, admin Travel Ameera Mekkah menyebut masih menunggu informasi dari tim lapangan.

“Saya lagi nunggu kabar dari tim handling,” tulisnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Kemenag Bulukumba: Travel Diduga Tak Terdaftar Resmi

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bulukumba, Misbah, menyatakan belum menerima laporan resmi terkait insiden tersebut.

“Belum ada laporan, karena memang tidak melapor itu. Tapi untuk lebih jelasnya coba hubungi kasi haji dan umrah,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Haji dan Umrah Kemenag Bulukumba, Hakim Bohari, menduga travel tersebut tidak terdaftar secara resmi.

“Biasa itu bukan travel yang terdaftar di Bulukumba. Justru itu yang bermasalah, biasa mengambil jemaah di daerah melalui jejaring keluarga. Inilah yang tidak terkontrol di Kemenag,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan memastikan biro perjalanan yang digunakan memiliki izin resmi dari Kemenag.

“Sudah ada edaran agar semua keberangkatan umrah dilaporkan ke Kemenag. Tapi masih ada yang menghindar dengan alasan dianggap merepotkan,” tambahnya.

Imbauan untuk Calon Jemaah Umrah

Kemenag mengingatkan calon jemaah agar tidak tergiur harga murah atau bujukan personal dari agen yang tidak memiliki izin resmi. Kasus-kasus penelantaran seperti ini disebut masih sering terjadi akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memverifikasi legalitas travel.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel