Makassar Jadi Daerah Ketiga Gelar Diskusi Publik Juknis Tatacara Penerapan Intensif Kinerja Berbasis Ekologi
Kitasulsel–Makassar Pilar Nusantara (Pinus) menggelar Diskusi Publik Petunjuk Teknis Tatacara Penerapan Intensif Kinerja Berbasis Ekologi di Daerah, Selasa (16/7). Agenda ini dilaksanakan di Hotel Claro Makassar.
Diskusi publik ini menjadikan Makassar sebagai daerah ketiga. Di mana sebelumnya ada Provinsi Sumatera dan Provinsi Aceh.
Perwakilan Perkumpulan Pilar Nusantara, Hari Kusdaryanto menjelaskan kegiatan ini menghadirkan seluruh stakeholder dari provinsi, kabupaten/kota serta non pemerintah.
“Tujuannya untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan yang sebelumnya menjadi petunjuk teknis terkait detail suatu daerah yang bisa mengeluarkan kebijakan,” tukas Hari.
Sambung dia, dimana skemanya dari provinsi pada kabupaten dan kota, terus ke tingkat desa. Selanjutnya, daerah berkinerja ekologis baik yang menjaga lingkungan maupun yang memiliki program inovatif sehingga yang program kebijakan inovasi terkait pelestarian lingkungan nanti mendapatkan anggaran.
“Jadi penganggarannya sesuai dengan kinerja dan inovasi kabupaten dan kota. Semakin inovatif programnya semakin luas peluang memperoleh anggaran yang besar,” ucapnya.
Saat ini di Indonesia sudah diterapkan di 39 daerah dengan total anggaran mencapai Rp289 miliar dalam 4 tahun terakhir.
“Semakin banyak daerah yang mengadopsi kebijakan insentif berbasis kinerja ekologis semakin baik. Saat ini kita akan menggarap Bulukumba,” jelasnya.
“Harapannya semakin banyak kabupaten kota yang menerapkan program ini maka akan semakin baik. Saat ini kami sudah menerapkan program tersebut di Kabupaten Maros dan Kota Parepare.
Nantinya akan menyasar Kabupaten bulukumba,” tegasnya.
Hari mengungkapkan dalam penerapan program ini terlebih dahulu dilakukan penghitungan kafasitas fiskal.
Selanjutnya akan ada pemahaman skemanya seperti apa yang cocok diterapkan di daerah atau di kota masing-masing (*)
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto bertujuan memberantas akar kemiskinan di Indonesia.
Menurut Nasaruddin, MBG merupakan langkah nyata pemerintah agar anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan lebih baik untuk meraih masa depan.
“Tidak boleh bapak ibunya mungkin kurang pintar, maka anaknya juga mau mewarisinya? Kan tidak. Anak orang miskin tidak boleh melahirkan anak yang miskin. Anak orang miskin harus menjadi kaya nanti. Itu cita-cita Bapak Presiden Prabowo,” kata Nasaruddin saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).
MBG dan Sekolah Rakyat Jadi Program Prioritas
Menag menjelaskan, program MBG bersama Sekolah Rakyat merupakan dua instrumen utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Tanah Air.
“Kita berterima kasih kepada Presiden, tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah, tidak ada lagi anak-anak yang menjadi calon orang miskin,” ucapnya.
Ia menegaskan, pemerintah memastikan seluruh anak sekolah di Indonesia, baik di sekolah umum, madrasah, pesantren, maupun sekolah keagamaan lainnya, akan mendapatkan makanan bergizi gratis.
“Insyaallah seluruh anak sekolahan, madrasah maupun di sekolah, dari SD sampai SMA, nanti akan mendapatkan gratis. Bahkan di Sekolah Rakyat, makanannya tiga kali sehari,” jelas Menag.
Sekolah Rakyat Sebagai Miniatur Pengentasan Kemiskinan
Selain MBG, Sekolah Rakyat juga dinilai memiliki peran penting. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu.
Program ini memadukan berbagai prioritas Presiden Prabowo, mulai dari MBG, Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga program 3 Juta Rumah.
“Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini. Di masa depan, anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegas Gus Ipul saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025).
Sebagai informasi, mekanisme pemberian MBG di Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah umum. Anak-anak di Sekolah Rakyat mendapatkan jatah makan tiga kali sehari (sarapan, makan siang, makan malam) ditambah dua kali kudapan.
Dengan kombinasi MBG dan Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi serta mewujudkan cita-cita Indonesia tanpa anak miskin di masa depan. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login