Indira dan Anak Wapres RI Saling Sharing Soal Penanganan Stunting di Makassar

Published

1 tahun ago

12 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Putri Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, berkunjung ke kediaman pribadi Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, di Jalan Amirullah, Kamis (11/07/2024).

Pada audiensi itu, Azizah berbincang santai dengan Indira bagaimana inovasi penangan stunting di Kota Makassar.

Ia turut menyarankan penerapan kembali beberapa poin dari Sustainable Development Goals (SDGs) dalam aspek penangangan stunting di Kota Makassar.

“Di PKK Ibu, program lama itu, SDGs, mungkin ada isu-isu aktual yang barangkali bisa dijalankan kembali,” ujar Azizah.

Indira pun bercerita, menyoal SDGs, impelementasi dari sejumlah poinnya telah lama berjalan melalui berbagai program inovatif yang terintegrasi dengan konten lokal.

Indira merincikan, TP PKK dan Dinas Terkait terus memberikan kolaborasi dan menghasilkan strategi yang inovatif untuk menurunkan prevalensi stunting dalam mengejar target zero stunting di Kota Makassar.

Implementasi program-program konkret itu kemudian berhasil mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan bergengsi tahun ini dari BKKBN RI.

“Alhamdulillah bulan lalu kami, Wali Kota Makassar memperoleh penghargaan Satya Lencana Wirakarya dan saya, Ketua TP PKK Kota Makassar menyabet Manggala Karya Kencana,“ cerita Indira.

Menoleh lebih jauh, konsentrasi Pemkot Makassar terhadap implementasi SDGs juga membawa Kota Makassar keluar dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel yang termasuk memiliki kemiskinan ekstrem pada 2022 lalu.

“Meskipun di Makassar tidak termasuk, bukan berarti tidak ada hal itu. Sama dengan stunting, meskipun pada datanya tidak banyak, tapi bukan berarti tidak ada, karena kita membandingkan dengan proporsi penduduknya,” urai Indira.

Oleh karena itu, Indira menyampaikan, hingga saat ini, Pemkot Makassar bersama TP PKK Kota masih terus menggalakkan program penanganan stunting.

Indira menggaris bawahi, solusinya adalah memperbaiki pandangan masyarakat terhadap cara pola hidup yang sehat. Sebagai langkah konkret dalam pembangunan masyarakat berkelanjutan.

“Maka dari itu, fokus kami adalah mengedukasi. Selain pemerintah menghayo-hayo dengan berbagai program yang ada, masyarakat yang harus bisa sadar sendiri,” ucapnya.

Menutup audiesinya, Azizah selaku Ketua Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia (Persami) mengundang Indira sebagai Ketua TP PKK Kota Makassar sekaligus Ketua Dekranasda Kota Makassar.

Azizah mengajak Indira untuk turut serta Event Promosi Budaya Lokal lewat Fashion di Okland, Amerika serikat pada Agustus dan September mendatang. Selain Makassar, Azizah menyampaikan dua Provinsi lainnya yang akan berpartisipasi adalah Bali dan Jakarta Timur serta Kemenko RI.(*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

1 hari ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.