PJ Sekda Pimpin Rapat Finalisasi Persiapan Peresmian Program RISE di Bulorokeng

Published

1 tahun ago

11 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Pengentasan kawasan kumuh lewat program Revitalising Informal Settlement and their Environment (RISE) di Kota Makassar terus berjalan.

Program kerja sama Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT) kali ini menyasar kelurahan Bulorokeng, Kecamatan Biringkanaya.

Rencananya program RISE di lokasi tersebut akan diresmikan pada tanggal 15 juli mendatang.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan segalanya PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra memimpin rapat finalisasi persiapan peresmian program RISE di Kelurahan Bulorokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kamis (11/07/2024).

Rapat ini dihadiri langsung oleh tim KIAT Australia, OPD terkait, dan pihak summarecon yang dalam hal ini ikut mengibahkan tanahnya untuk dipergunakan dalam program RISE ini.

“Kegiatan hari ini adalah rapat pemantapan untuk penyelenggaraan kegiatan peresmian infrastruktur hijau rise di kota Makassar. Pada hari ini kita menggundang seluruh stakeholder SKPD yang ada untuk memaksimalkan pada kegiatan hari itu tersebut,” ucapnya.

Firman mengungkapkan pada kegiatan peresmian tersebut Pemkot Makassar akan akan kedatangan tamu kurang lebih 40 peneliti asing dari seluruh dunia.

Seperti dari Amerika, Australia, Inggris dan negara kepulauan RISE, dirjen cipta kerja sarana dan prasarana, Bappenas, dan kementrian PUPR dan beberapa stakeholder dari balai cipta karya mereka datang melihat progres di Kota Makassar.

Dimana selanjutnya peresmian ini menjadi langkah untuk melakukan penelitian lanjutan.

Firman memaparkan untuk kerjasama program RISE ini berada di lima titik yakni ada di Kelurahan Bulorokeng, kelurahan Barombong, Kelurahan Antang, Kel Tallo, dan Untia.

“Untia dan Batua ini sudah di groundbreaking sebelumnya jadi percontohan. Jadi yang tanggal 15 nanti itu berada di Bulorokeng.

Ia menyebut ada beberapa hal yang menjadi intervensi dalam program RISE. Mulai dari perbaikan infrastruktur saluran drainase, sanitasi, dan air bersih.

“Kalau yang akan diresmikan sekarang itu intervensi fisik, infrastruktur hijau jadi meletakkan sanitasi yang ter klaster (kelompok) untuk satu wilayah kelurahan yang mana masyarakat, pada kawasan itu terfasilitasi jadi ketika fasilitasi mulai terselesaikan maka tidak perlu terkoneksi dalam ipal yang ada,” tuturnya.

Pemerintah Australia memberikan dukungan dana hibah melalui KIAT kepada Monash University bekerja sama Pemkot Makassar dan Universitas Hasanuddin untuk program RISE.

“Sebagai lokasi terpilih kita berharap program ini bisa meningkatkan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan,” ungkapnya.

Diketahui program RISE hanya dijalankan di dua kota di dunia yakni Kota Makassar Indonesia dan Fiji di Suva.

“Dan Makassar yang paling pertama selesai tahun ini. Di Fiji sendiri masih progress,” tandasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

1 hari ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.