Connect with us

Tindaklanjuti Arahan Presiden Terkait Kerjasama Antar Daerah, Pemprov Sulsel MoU dengan Provinsi Termuda Papua Barat Daya

Published

on

Kitasulsel–Makassar Silaturahmi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemprov Papua Barat Daya terkait pembangunan daerah dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa malam, 9 Juli 2024.

Penandatanganan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Prof. Dr. Mohammad Musa’ad.

Selain itu dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemprov Papua Barat Daya tentang kerjasama pembangunan daerah bidang industri dan perdagangan.

Prof Zudan menyampaikan rasa terima kasihnya, bersama Papua Barat Daya telah berkenan untuk bersama-sama memajukan pembangunan, memajukan pemerintahan dan memajukan hubungan sosial kemasyarakatan.

“Saya merasa berbahagia, merasa senang kita bisa berkolaborasi kerjasama pemerintahan,” kata Prof. Zudan.

Kerjasama antara pemerintah, ungkap Prof. Zudan adalah arahan Presiden Jokowi dan disampaikan kembali oleh Menteri Dalam Negeri untuk masing-masing provinsi bekerja sama.

Bahwa tidak ada daerah yang lebih unggul dari yang lainnya, setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kerjasama dibutuhkan untuk saling mendukung.

Sulawesi Selatan siap membantu provinsi baru ini, sebagai provinsi ke-38 yang baru terbentuk di Indonesia. Termasuk di bidang digitalisasi pemerintahan atau transformasi digitalisasi, demikian juga dengan pengembangan SDM. Bahkan kebutuhan pangan.

“Insya Allah Papua Barat Daya cepat maju, sukses selalu, kami siap mendukung, berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun prestasi,” ujarnya.

Sedangkan, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Prof. Dr. Mohammad Musa’ad menyebutkan, sebagai provinsi terbaru banyak pembenahan yang harus dilakukan, sehingga sangat penting untuk mengajak dan mendapatkan dukungan berbagai provinsi, terutama Sulawesi Selatan.

“Khusus Sulawesi Selatan, karena kita tahu merupakan provinsi yang menjadi porosnya kawasan timur Indonesia. Kami berterima kasih, dalam waktu relatif singkat penandatanganan ini bisa berlangsung,” ujarnya.

Berbagai potensi yang dimiliki Papua Barat Daya yang perlu mendapat dukungan dari Sulawesi Selatan, diantaranya pariwisata yang terkenal dengan Raja Ampat, memiliki potensi migas, nikel, batubara.

Untuk hasil bumi tersebut daerah ini masih sebatas menjadi daerah penghasil, bahan mentah tersebut di produksi di tempat lain.

“Kami harapkan ke depan, dengan dukungan termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk investor asal daerah ini bisa didorong untuk berinvestasi di Papua.

Sehingga kita tidak hanya menjadi penghasil tetapi juga bisa berproduksi di sana,” harapnya.

Hal yang menarik bagi Papua Barat Daya adalah pangan Sulawesi Selatan, sehingga kebutuhan seperti cabai dan bawang merah tidak perlu didatangkan dari Pulau Jawa, tetapi dapat dipenuhi oleh Sulawesi Selatan. Demikian juga harapan kerjasama di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Banyak pasien dari Papua Barat Daya dirujuk ke sini. Kami juga telah menandatangani MoU dengan Rektor Unhas, termasuk untuk dokter spesialis. Nampaknya ini semua perlu dipayungi dengan kesepakatan bersama di tingkat provinsi,” jelasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

on

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

  • Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
  • Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
  • Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel