Connect with us

Di Hadapan Dewan Melayu Dunia, Pj Bahtiar Paparkan Potensi Luar Biasa yang dimiliki Sulbar

Published

on

Kitasulsel–Parepare Penjabat Gubernur (Pj) Sulbar Bahtiar Baharuddin menghadiri pelantikan Pengurus Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Sulawesi Barat, di Kabupaten Majene, Sabtu (6/7/2024).

Dalam kesempatan tersebut Bahtiar memaparkan visi Sulbar 2045 serta agenda yang akan dilaksanakan selama dirinya menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar, sejak 17 Mei 2045.

Visi Sulbar 2045 adalah “wujudkan Sulbar yang Malaqbi maju dan berkelanjutan dalam ekosistem sosial ekonomi hijau dan biru”.

Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan, banyak komoditi di Indonesia termasuk dari Sulbar lalu disuplai ke negara lainnya olehnya ia berharap DMDI dapat berkolaborasi untuk memunculkan komoditi pangan yang baru.

“Contoh pisang kepo. Setiap hari diangkut ke selatan dan Kalimantan Timur. Tiba di Balikpapan hanya dipindahkan ke kapal yang siap mengangkut (ekspor) ke luar negeri. Nah kenapa kita tidak berpikir dari Sulbar langsung ke luar negeri?”, ujar Bahtiar.

“Makanya saya dorong komiditi salah satunya seperti pisang di mana puluhan negara membutuhkan pisang,” tandas Bahtiar.

Hanya saja tambah Bahtiar infrastruktur di Sulbar masih sangat standar tidak memadai. Misal pelabuban pelabuhan yang ada Mamuju. Mateng dan Pasangkayu. “Barang diangkut ke kapal masih dipikul.

Tidak menggunakan crane. Makanya saya telah menyurat ke kementerian Perhubungan agar memasukan pelabuhan Belang Belang sebagai proyek strategis nasional” tandasnya.

Termasuk bandara udara Tampa Padang sebab imbuh Bahtiar syarat provinsi maju cukup dilihat dari pelabuhan dan bandaranya.

Apalagi dengan berpindahnya ibu kota negara Agustus mendatang. Menurut Dirjen Politik dan pemerintahan Kemendagri itu pemimpin Sulbar kedepan harus berpikir sebagai CEO untuk mengoptimalkan potensi daerah.

“IKN di Kalimantan, Tata laut akan berubah, ALKI II 36 ribu kapal melintas setiap tahun tapi kita tidak mendapat apa apa.

2 juta orang bepergian setiap tahun ke Kepulauan Bala-balakang, inilah yang harus kita kelola bersama, termasuk kita bersama sama mendorong adanya pelabuhan kontainer di Sulbar,” ungkapannya.

Ke depannya Sulbar harus berkiblat ke IKN dan menetapkan bukan hanya sebagai provinsi penyanggah IKN tetapi sebagai “halaman” depan bagi IKN.

Bahtiar mengajak DMDI internasional yang wakil Presidennya Komjen (purm) Pol. Syafruddin Kambo berkolaborasi membuka kran dan membangun Sulbar agar dapat bersaing dengan provinsi lain. “Potensi daerah ini sangat luar biasa” sebut Bahtiar.

Sementara itu Wakil Presiden DMDI Komjen Pol Purn. Syafruddin mengatakan saat ini DMDI telah ada di 27 negara di dunia. organisasi ini mencakup dua budaya, budaya Islam dan budaya melayu, ini dikonversikan.

“Saya berharap DMDI Sulbar dapat memberi kontribusi besar budaya melayu dan budaya Islam.

Ketua Umum DMDI Sulbar dilantik Muhammad Idris harus berkomitmen mendorong program DMDI Sulbar untuk mendukung pembangunan di daerah.

Sementara, Ketua Umum DMDI Indonesia Said Aldi Al Idrus pelantikan DMDI Sulbar menjadi momentum membentuk DMDI seluruh Indonesia.

“Selamat kepada pengurus yang baru dilantik untuk membuat suatu gagasan, bukan sekedar gagah-gagahan , buat ide gagasan membangun Sulbar,” tandasnya.

Pelantikan pengurus DMDI Sulbar berlangsung dalam suasana unsur melayu. Terpilih sebagai sebagai Ketua Umum DMDI Sulbar periode 2024-2027 adalah Muhammad Idris yang juga Sekda Provinsi Sulbar.

Ketua Umum DMDI Sulbar dilantik, Muhammad Idris, berkomitmen akan mendorong program DMDI Sulbar untuk mendukung pembangunan di daerah.

“Apalagi Wakil Presiden DMDI adalah putra daerah, inilah menjadi semangat kami, menjemput tantangan-tantangan memajukan DMDI,” kata Idris.

Sekda yang juga akamedisi ini mengungkapkan bahwa kehadiran Bahtiar Baharuddin di Sulbar benar benar menambah spirit kemandaran bagi seluruh OPD Pemprov hingga Pemda Kabupaten.

“Kami benar benar merasakan spirit itu. Luar biasa pak Pj Bahtiar Baharuddin, terima kasih pak Gub” tutup Idris disambut aplaus dari peserta yang hadir. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

on

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

  • Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
  • Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
  • Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel