DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar dan Pemkot Sepakati Ranperda APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045

Published

12 bulan ago

4 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan, Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Makassar akhirnya mencapai kesepakatan mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam sidang Paripurna ke-10 tahun 2024, Rabu (03/07/2024).

Ranperda pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar tahun 2025-2045, disahkan dalam rapat Paripurna DPRD Makassar.

Seluruh fraksi DPRD Kota Makassar memberikan persetujuan mereka terhadap dua Ranperda tersebut. Kesepakatan ini ditandai dengan ketukan palu oleh pimpinan sidang dan diikuti dengan penandatanganan naskah Ranperda menjadi Perda oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra, dan Wakil Ketua DPRD, Andi Suhada Sappaile.

Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras dan komitmen semua pihak yang terlibat.

“Ucapan terima kasih kami sampaikan secara khusus kepada badan anggaran Dewan yang terhormat, panitia Khusus, serta kepada Komisi-komisi yang telah membahas dan menyetujui dua Ranperda ini. Semoga kerja-kerja kita pada akhirnya dapat memberikan dampak yang besar bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat Makassar,” ujarnya.

Firman juga menekankan pentingnya Ranperda terkait Rencana RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 yang memiliki visi “Makassar Kota Dunia, Maju dan Berkelanjutan yang Sombere dan Smart untuk Semua”.

RPJPD ini akan menjadi pedoman utama dalam pembangunan Kota Makassar, berlandaskan pada rancangan akhir RPJPN dan rancangan akhir RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045, serta rencana tata ruang wilayah ilayah Kota Makassar.

Tidak hanya sebagai kewajiban formal, penetapan Ranperda ini juga menjadi panduan penting dalam mengawal pelaksanaan Perda di tahun-tahun mendatang.

Firman berkomitmen bahwa Pemkot Makassar akan mendengarkan dan menindaklanjuti setiap masukan, kritik, dan saran dengan penuh keterbukaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

“InsyaAllah Perda ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan terhadap cita-cita yang ingin dicapai dari pembentukannya. Semangat kemitraan yang telah kita bangun ini menunjukkan bahwa kita mampu menghadapi berbagai persoalan bersama,” ucap Firman.

Firman juga menginstruksikan seluruh perangkat Daerah dan perusahaan Daerah untuk memahami visi Indonesia Emas tahun 2045 dan melakukan akselerasi serta transformasi yang menyeluruh.

“Saya sampaikan kepada seluruh OPD untuk melakukan akselerasi dan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi. Kita melangkah bersama Kota Makassar yang baik untuk semua,” harapnya.

Dengan kesepakatan yang dicapai ini, diharapkan pembangunan Kota Makassar dapat terus berlanjut dengan arah yang jelas, dan tujuan yang mulia untuk kesejahteraan seluruh warga Makassar. (*)

DPRD Kota Makassar

Beredar 120 Nama Pejabat Baru Pemkot Makassar, Dokter Udin: Penyegaran Itu Penting

Published

24 jam ago

14 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Rencana mutasi besar-besaran pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar sudah bocor di publik.

Menyusul pernyataan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang akan segera melantik sejumlah pejabat usai Idul Adha, beredar kabar sekitar 120 nama telah disiapkan untuk bergeser dari posisinya saat ini.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi A DPRD Makassar, dr. Udin Saputra Malik, menyebut langkah mutasi ini sebagai upaya penyegaran yang penting dalam tubuh birokrasi.

“Kalau saya lihat kemarin memang Pak Wali dan jajarannya sudah memikirkan ke depannya terkait bagaimana orang baru di tempat yang baru, sehingga bisa membawa pemikiran-pemikiran yang baru,” kata Udin, Sabtu, 14 Juni 2025.

Menurut politisi muda ini, selain untuk menyegarkan suasana kerja, mutasi juga dapat menjadi cara efektif untuk mengikis budaya kerja yang dianggap tidak produktif, sekaligus mempertahankan nilai-nilai baik yang sudah ada.

“Tujuannya adalah bagaimana supaya tata kelola di situ bisa lebih fresh. Jadi seumpamanya sebelumnya di pemberitaan yang lama sudah ada mungkin budaya-budaya yang terbentuk, mungkin dengan adanya orang yang baru, budaya yang bagus dipertahankan dan budaya yang kurang baik dihilangkan. Sembari Pak Wali juga harus menjadikan formasi ini betul-betul sebagai kendaraannya untuk mencapai tujuan dan program-program prioritasnya,” jelasnya.

Poitisi PDIP ini juga menyoroti strategi menempatkan pejabat sebagai pelaksana tugas (Plt) sebelum diberi jabatan definitif, sebagai pendekatan yang bijak dan strategis.

“Kalau dengan posisi sekretaris yang kemudian merangkap sama Plt, yah itu menurut saya itu langkah yang tepat. Karena kalau langsung definitif di tempat yang ibaratnya yang kita bilang strategis, kalau seumpamanya dalam proses adaptasi yang gagal, itu agak susah untuk memutasi atau merotasi lagi. Ini langkah taktis untuk melihat bagaimana seseorang mampu beradaptasi dengan tupoksi yang strategis itu tadi. Ibaratnya orang adalah test the water dulu lah di situ,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Munafri sebelumnya menyatakan bahwa mutasi pejabat akan dilakukan sebagai bagian dari langkah penataan ulang birokrasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan optimal seiring pelaksanaan program prioritasnya sebagai wali kota.

Nama-nama pejabat yang akan bergeser pun mulai ramai diperbincangkan publik lantaran tersebar di grup-grup WhatsApp. (*)