Connect with us

Puncak Harganas ke-31, Danny Pomanto Dianugerahi Penghargaan Satyalencana Wira Karya

Published

on

Kitasulsel–Makassar Danny Pomanto Satu-satunya Wali Kota Di Indonesia yang Dianugerahi Satyalencana Wira Karya 2024 Oleh Presiden RI Joko Widodo

Berdedikasi Dibidang Program Bangga Kencana, Wali Kota Makassar Raih Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya

Dinilai Berkomitmen Terhadap Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting, Danny Pomanto Diganjar Penghargaan Satyalencana Wira Karya

SEMARANG, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menerima Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya. Sebuah penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy pada puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tahun 2024 di Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/06/2024).

Satyalencana Wira Karya ini diraih oleh empat kepala daerah dan satu akademisi diantaranya, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah, Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, Ketua TP PKK Lampung Selatan, Winarni Nanang Ermanto dan Ketua STKIP PGRI Pacitan, Dr. Mukodi.

Ini artinya, Danny Pomanto menjadi satu-satunya Wali Kota di Indonesia yang meraih penganugerahan Satyalencana Wira Karya 2024 tersebut.

Berdasarkan usulan BKKBN RI dan penilaian Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) penghargaan tersebut diberikan kepada Danny Pomanto atas jasa dan upayanya berperan aktif menyukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau disingkat Bangga Kencana.

Serta berperan aktif meningkatkan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penurunan angka prevelensi stunting di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan tanda kehormatan ini saya persembahkan untuk tim DPPKB Makassar atas usahanya selama ini sehingga dianugerahi tanda kehormatan.

“Pertama-tama saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Presiden RI, Joko Widodo atas tanda kehormatan yang diberikan. Ini tidak lepas dari kerja teman-teman KB dan masyarakat yang ikut mensupport program bangga kencana dan stunting,” ucapnya.

Momen ini kata Danny, jangan dijadikan sebagai kepuasan sesaat karena kota Makassar masih memiliki banyak tugas apa lagi terkait ketahangan keluarga dan target penurunan stunting.

“Saya kira mengenai tanda kehormatan ini indikatornya salah satunya program jagai anakta itu berjalan dengan massif di Makassar.

Percepatan penurunan stunting, generasi muda yang lebih baik dan produktif bisa lebih kita maksimalkan lagi ke depan. Sekali lagi, penghargaan ini bukan untuk saya tapi untuk kita semua warga Kota Makassar,” tuturnya.

Tak hanya itu, Danny juga mengungkapkan ada beberapa inovasi yang menjadi penilaian seperti aplikasi Masiga inovasi dari DPPKB yang berisi database program Bangga Kencana hingga program Lorong Pengendali Stunting atau disebut dengan Lopis.

Di mana di dalam Lorong Pengendali Stunting terdapat kegiatan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang merupakan salah satu intervensi Pemkot Makassar di dalam menekan angka stunting.

Berdasarkan data EPPGM per Februari 2024 itu data stunting kita tinggal 3,01%. Angka itu mengalami penuruna dibandingkan periode yang sama Februari 2023 yakni 3,73%,” tutup Syahruddin.

Berbagai upaya yang dilakukan Danny untuk mengoptimalkan Kampung KB sebagai wadah pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.

Seperti, pemenuhan sarana dan prasarana serta dukungan regulasi dan pembiayaan Program Bangga Kencana melalui APBD.

“Kampung KB kita di Kota Makassar sudah capai 153 kampung KB per tahun 2023. Tahun lalu itu kita hanya punya 16 Kampung KB. Alhamdulillah tahun ini meningkat pesat berkat kerja-kerja cerdas teman-teman DPPKB Makassar,” sebut Danny.

Danny mengungkapkan Satyalancana Wira Karya yang diperoleh hari ini tentu dengan harapan dapat semakin memotivasi sehingga target-target indikator kuantitatif dalam pembangunan keluarga bisa tercapai.

Untuk diketahui, Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya telah melalui proses yang ketat mulai dari pengusulan Pemerintah Propinsi melalui BKKBN RI, verifikasi langsung dan peninjauan lapangan oleh Tim Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan dari Sekretariat Militer Presiden beberapa waktu sebelumnya.

Satyalencana Wira Karya sendiri sebuah tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada para warganya yang telah memberikan darma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. (*).

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

on

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

  • Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
  • Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
  • Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel