Connect with us

Revolusi Pemilih Cerdas: Melumpuhkan Kekuatan Klan dalam Pilkada

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan bulan Nopember mendatang akan menjadi pesta demokrasi skala lokal yang menarik untuk dicermati.

Dibanding dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada justru sering kali diwarnai oleh dominasi kekuatan klan politik, yang memanfaatkan kekuasaan dan sumber daya mereka untuk mengamankan kemenangan.

Klan politik ini cenderung mengandalkan jaringan kekerabatan, patronase, dan loyalitas kelompok untuk mempengaruhi pemilih.

Akibatnya, kontestasi politik menjadi kurang transparan dan tidak demokratis, mengikis prinsip-prinsip dasar demokrasi yang inklusif dan adil. Untuk melawan fenomena ini, diperlukan sebuah revolusi dalam bentuk pemilih cerdas yang memiliki kesadaran politik tinggi.

Revolusi pemilih cerdas dapat dicapai melalui peningkatan literasi politik di masyarakat.

Literasi politik yang baik mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem politik bekerja, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan kritis untuk mengevaluasi program dan visi-misi para calon pemimpin.

Dengan literasi politik yang tinggi, pemilih tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji populis atau tekanan dari klan politik.

Sebaliknya, mereka dapat membuat keputusan berdasarkan evaluasi objektif terhadap kompetensi dan integritas kandidat.

Pendidikan politik yang berkelanjutan adalah kunci dalam membangun pemilih yang cerdas.

Program-program pendidikan politik, baik formal maupun non-formal, harus digalakkan

Media massa dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat berperan penting dalam menyebarluaskan informasi politik yang objektif dan terverifikasi.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan media sosial harus dioptimalkan untuk mendukung proses edukasi politik yang lebih luas dan efisien.

Dengan demikian, masyarakat dapat terus memperoleh informasi terbaru dan akurat mengenai situasi politik serta kinerja para pemimpin mereka.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi adalah langkah krusial untuk mengurangi pengaruh klan politik.

Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada penggunaan hak pilih, tetapi juga melibatkan keterlibatan dalam diskusi publik, pengawasan terhadap proses pemilihan, dan advokasi untuk kebijakan yang lebih adil dan transparan.

Dengan menjadi lebih aktif dan kritis, masyarakat dapat menekan para politisi untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan transparan.

Akhirnya, revolusi pemilih cerdas adalah perjalanan panjang yang memerlukan komitmen dan kerja keras dari semua pihak.

Namun, hasilnya akan sangat berharga bagi masa depan demokrasi Indonesia. Dengan pemilih yang cerdas dan kritis, kekuatan klan politik dapat dilumpuhkan, membuka jalan bagi pemilihan kepala daerah yang lebih transparan, adil, dan bermakna.

Inilah saatnya bagi masyarakat Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam revolusi ini, demi terciptanya sebuah demokrasi yang sejati dan berkeadilan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri dan Mensos Saifullah Tinjau Kawasan Untia, Siap Jadi Pusat Sekolah

Published

on

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf meninjau langsung salah satu lahan di Salodong, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis (8/5/2025).

Kawasan Salodong dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Kunjungan tersebut merupakan langkah awal dalam rangka persiapan pemanfaatan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Rumah Nayla merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif baru pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Tahap awal, program ini akan dijalankan di 53 titik awal dan ditargetkan berkembang menjadi 200 titik tambahan.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam kunjungannya mengatakan lokasi ini akan digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.

Namun, masih ada beberapa titik lokasi lainnya.

“Mulai beberapa titik, salah satunya nanti di Makassar untuk Sekolah Rakyat itu kalau sekolah ini berada di Makassar, maka yang boleh sekolah di sini adalah warga Makassar,” jelas Mensos Saifullah.

Lebih lanjut, proses perekrutan calon siswa untuk Sekolah Rakyat akan diprioritaskan kepada warga Kota Makassar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Hal ini dikarenakan sekolah dengan konsep asrama atau boarding school itu bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Harapan pak Presiden nanti setiap kabupaten/kota itu minimal memiliki satu Sekolah Rakyat yang bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA. Siapa yang bisa sekolah di situ? Mereka yang berada di desil satu desil itu miskin ekstrem dan miskin,” tuturnya.

Ia melanjutkan, program ini akan menyasar keluarga utama yang anak-anaknya putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.

Mekanismenya dilakukan melalui proses identifikasi oleh tim gabungan pusat dan daerah.

Setelah proses itu rampung, penetapan dilakukan melalui penandatanganan oleh kepala daerah bersama Dinas Sosial.

Menteri Sosial Saifullah menyampaikan bahwa seiring dengan program tersebut, Satgas Sekolah Rakyat yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga akan melakukan rekrutmen kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik.

“Di dalam tim rekrutmen itu tentu ada dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu dibantu pendamping, pendamping kita yang ada di sini atau sentra-sentra yang kita miliki di beberapa kota atau di beberapa wilayah,” sebutnya.

“Kemudian dibantu oleh instrumennya bupati/wali kota lewat Dinsos. Lalu ada juga BPS ini yang memiliki data. Jadi, BPS kabupaten/kota juga ikut terlibat,” tambah Mensos Saifullah.

Sementara, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Katanya, pemerintah kota siap mendukung dan menyukseskan program Sekolah Rakyat di Makassar.

Kata wali kota yang akrab disapa Appi itu menyebutkan bahwa hadirnya Sekolah Rakyat memberikan ruang kepada semua anak dari berbagai latar belakang sosial untuk menikmati pendidikan yang setara.

“Kita membangun sebuah sekolah bersama. Bagaimana melihat kondisi masyarakat dengan keadaan sosial yang beragam ini. Pemerintah bisa memberikan penghidupan yang lebih baik,” jelas Appi.

Ia pun menilai pemerintah saat ini sangat peduli terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Salah satunya menghadirkan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Melalui Departemen Sosial, Pemkot Makassar akan support semaksimal yang bisa kami lakukan untuk bagaimana kita bisa mengintervensi anak-anak yang kehidupannya kurang baik ini. Sehingga kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya

Sekolah Rakyat yang menjadi program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto nantinya menampung siswa dari keluarga kurang mampu.

Dalam memberikan dukungannya, maka hari ini Pemkot Makassar menyiapkan lahan untuk membangun rumah layak huni yang akan dibangun oleh Kemensos.

Fasilitas ini diharapkan menjadi wadah anak-anak yang kurang mampu kurang mampu agar dapat hidup setara dengan masyarakat pada umumnya.

“Kita berharap apa yang menjadi penegasan Pak Mensos dan Pak Presiden Prabowo Subianto, ini hal yang sangat baik yang harus tersupport dan harus sampai ke semua daerah dengan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses pembangunan ini juga menjadi bentuk pemberdayaan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, pemerintah kota akan terus memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kami berterima kasih atas atensi yang sangat baik untuk bisa bersama-sama membangun Kota Makassar khususnya dan bisa mengurangi angka kemiskinan di kota ini,” tutup Appi.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel