Catatan Fraksi PKS DPRD Makassar Buat Wali Kota Danny

Published

1 tahun ago

23 Juni 2024

Kitasulsel–Makassar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Makassar meminta Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, memperhatikan pelayanan publik yang ada di kota Makassar.

Hal tersebut di ungkapan juru bicara Fraksi partai PKS Yeni Rahman saat rapat paripurna tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kota Makassar 2023, di ruang rapat kantor DPRD kota Makassar Jl AP Pettarani.

Katanya,Fraksi PKS memberikan apresiasi atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pengelolaan keuangan APBD 2023.

“Kami melihat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari seluruh OPD untuk bersama-sama bersinergi memperoleh capaian luar biasa ini,” katanya.

Raihan Opini WTP tersebut bukan berarti sudah tidak ada kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan. Justru secara administratif, raihan ini mendorong kita untuk bekerja dengan lebih baik lagi.

“Kami mencatat dan selalu memantau dengan baik saran-saran dan pertimbangan dari BPK agar dapat segera ditindak lanjuti dan agar tidak terulang dimasa-masa yang akan datang,” ujarnya

Katanya, setidaknya 9 point yang perlu menjadi perhatian Danny Pomanto dalam melakukan pelayanan publik.

Berikut deretan point yang perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan diantaranya:

1. Apa Upaya yang dilakukan dalam mengatasi tingginya harga-harga kebutuhan pokok pada saat kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat? Mohon penjelasan.

2. Bagaimana perbaikan pelayanan di puskesmas pada PABD 2023?Kami menemukan adanya Puskesmas yang jam pelayannya belum sesuai, bahkan ada yang sudah tidak melayani setelah istirahat sholat dhuhur dengan berbagai alasan. Mohon penjelasan.

3. Sudah sampai dimana tahapan Pembangunan Sirkuit di Untia? sudah berjalan sampai pada tahapan apa pada tahun 2023 dan apa yang akan dituntaskan pada tahun 2024?.

4. Sejauhmana peran yang dilakukan Pemkot Makassar dalam mewujudkan pembangunan stadion? Mohon penjelasan.

5. Sejauhmana peran pemerintah dalam mengatasi penyakit sosial masyarakat berupa judi online? Mohon Penjelasan.

6. FPKS mendukung agenda pengentasan dan pencegahan stunting di Kota Makassar. Akan tetapi pengunaan alokasi anggaran harus efektif dan sesuai dengan kondisi setiap kelurahan, tidak bisa disamaratakan. sejauhmana pelaksanaannya dan kelurahan apa saja yang menjadi sentra stunting di Kota Makassar?.

7. Mohon penjelasan pembangunan infrastruktur sekolah – sekolah yang menjadi temuan karena kondisinya yang sudah rusak, baik atap hingga temboknya.

8. Mohon penjelasan penggunaan anggaran untuk lorong wisata. Apa saja indikator keberhasilan yang dilaksanakan?

9. Pada Pemandangan Umum tahun lalu atas penggunaan APBD 2022, FPKS telah menyarankan untuk mempercepat penetapan kepala sekolah yang statusnya masih pejabat sementara. Mohon penjelasan, apakah telah didefinitfkan? Mohon penjelasan. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

18 jam ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.