Penjabat Ketua Dekranasda Sulawesi Selatan Ninuk Triyanti Zudan Jadi Pembicara Talkshow Roadshow #KitaHalalin2024

Published

1 tahun ago

22 Juni 2024

Kitasulsel–Makassar Penjabat Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, Ninuk Triyanti Zudan, menjadi pembicara dalam Talkshow acara Roadshow #KitaHalalin2024 yang dilaksanakan di Hotel Rinra Makassar, Kamis, 20 Juni 2024.

Launching Roadshow #KitaHalalin 2024 Provinsi Sulawesi Selatan ini dilakukan oleh Penjabat Gubernur yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, Ashari Radjamilo bersama Penjabat Ketua Dekranasda Sulawesi Selatan, Ninuk Triyanti Zudan.

Roadshow #KitaHalalin ini terlaksana berkat kolaborasi dan kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM, UPT PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah, BPJPH, MUI, Komite Ekonomi Syariah, UMKM dan stakeholder lainnya.

Sebanyak 1.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Selatan mendapat fasilitasi pendampingan sertifikasi halal secara gratis melalui Roadshow #KitaHalalin 2024 ini.

Dalam talkshow ini, selain Penjabat Ketua Dekranasda Sulawesi Selatan, turut menjadi pembicara diantaranya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ashari F Radjamilo; Plh Asdep Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kementeri, Berry Fauzi; Satgas BPJPH Kemenag Sulsel, Muhammad Nur; Head Regional Policy and Govrel Gojek, Mohammad Khomeiny; Content Creator, Mariesa Giswandhani; dan Zaenal Abidin selaku Islamic Ecosystem Business Manager BSI.

Ninuk Triyanti Zudan memaparkan terkait peran Dekranasda dalam mendukung ekosistem halal bagi UMKM di Sulawesi Selatan dan peran TP PKK dalam penguatan ekonomi keluarga. TP PKK Sulawesi Selatan memiliki binaan UMKM baik produk, makanan dan minuman. Dekranasda juga memiliki binaan UMKM kerajinan.

“Dekranasda memiliki visi menjadi lembaga yang handal dalam mendukung kemandirian ekonomi Indonesia.

Selain Dekranasda, hal ini juga sejalan dengan program TP PKK, melalui Pokja 2 untuk penguatan ekonomi keluarga,” kata Ninuk.

Sulawesi Selatan memiliki industri UMKM yang cukup besar. Hal ini pun memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Di Sulawesi Selatan, tercatat sekitar 1,8 juta UMKM, sekitar 60 persen diantaranya merupakan dari perempuan.

“60 persen UMKM itu dari perempuan, banyak dari Ibu Rumah Tangga, sangat luar biasa,” ungkapnya.

Dekranasda Sulawesi Selatan, kata Ninuk menjadi mitra pemerintah. Salah satunya, Dekranasda memiliki peran bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM, dalam melaksanakan program pendampingan sertifikasi halal ke UMKM.

“Dekranasda menjembatangi sebagai fasilitator, komunikator, maupun pendampingan bagi UMKM dengan stakeholder terkait.

Dekranasda hadir dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan pelaku usaha kecil, khususnya kerajinan agar dapat mengembangkan produktivitas dan kerajinan lokal, sehingga meningkatkan perekonomian bagi pelaku UMKM,” jelasnya.

Penjabat Ketua TP PKK Sulawesi Selatan ini juga menyampaikan pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk. Apalagi mengingat Indonesia memiliki potensi besar di pasar halal baik nasional maupun global.

Sehingga dengan sertifikasi ini akan menjamin kehalalan produk. Sekaligus dapat meningkatkan daya saing bagi UMKM. (*)

Kementrian Agama RI

Menag: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo untuk Putus Rantai Kemiskinan

Published

1 jam ago

26 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto bertujuan memberantas akar kemiskinan di Indonesia.

Menurut Nasaruddin, MBG merupakan langkah nyata pemerintah agar anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan lebih baik untuk meraih masa depan.

“Tidak boleh bapak ibunya mungkin kurang pintar, maka anaknya juga mau mewarisinya? Kan tidak. Anak orang miskin tidak boleh melahirkan anak yang miskin. Anak orang miskin harus menjadi kaya nanti. Itu cita-cita Bapak Presiden Prabowo,” kata Nasaruddin saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).

MBG dan Sekolah Rakyat Jadi Program Prioritas

Menag menjelaskan, program MBG bersama Sekolah Rakyat merupakan dua instrumen utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

“Kita berterima kasih kepada Presiden, tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah, tidak ada lagi anak-anak yang menjadi calon orang miskin,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemerintah memastikan seluruh anak sekolah di Indonesia, baik di sekolah umum, madrasah, pesantren, maupun sekolah keagamaan lainnya, akan mendapatkan makanan bergizi gratis.

“Insyaallah seluruh anak sekolahan, madrasah maupun di sekolah, dari SD sampai SMA, nanti akan mendapatkan gratis. Bahkan di Sekolah Rakyat, makanannya tiga kali sehari,” jelas Menag.

Sekolah Rakyat Sebagai Miniatur Pengentasan Kemiskinan

Selain MBG, Sekolah Rakyat juga dinilai memiliki peran penting. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu.

Program ini memadukan berbagai prioritas Presiden Prabowo, mulai dari MBG, Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga program 3 Juta Rumah.

“Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini. Di masa depan, anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegas Gus Ipul saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025).

Sebagai informasi, mekanisme pemberian MBG di Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah umum. Anak-anak di Sekolah Rakyat mendapatkan jatah makan tiga kali sehari (sarapan, makan siang, makan malam) ditambah dua kali kudapan.

Dengan kombinasi MBG dan Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi serta mewujudkan cita-cita Indonesia tanpa anak miskin di masa depan. (*)