Kakanwil Kemenkumham Sulsel Ajak Seluruh Kepala UPT se-Sulsel Berikan Pelayanan Prima

Kitasulsel–Makassar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) Liberti Sitinjak mengajak seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Sulawesi Salatan untuk terus memberikan pelayanan prima di satuan kerja (satker) masing-masing.
Hal ini disampaikannya dalam Pengarahan Kakanwil secara daring dari Ruang Rapat Kakanwil pada Rabu (19/06).

“Saya berharap kepada seluruh Kepala Satker dapat menjaga sakter masing-masing dengan memberikan pelayanan prima bagi publik.
Dengan demikian, kinerja pada seluruh Satker Kanwil Kemenkumham Sulsel akan menjadi yang terbaik,” kata Liberti.

Lebih lanjut Liberti mengajak seluruh Kepala Satker dan jajarannya untuk bekerja dengan profesional dan Ikhlas agar dapat meninggalkan legacy yang baik bagi pembangunan di Sulawesi Selatan, sekaligus menjaga kepercayaan oleh pimpinan pusat kepada jajaran di daerah dalam hal ini Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Dalam kesempatan ini, Liberti juga meminta seluruh Kasatker untuk bersikap nothing to lose yang berarti bekerja dengan semestinya dan tidak mengharapkan apapun.
Hal ini semata-mata dilakukan untuk mencatat sejarah kontribusi Kemenkumham bagi pembangunan Sulawesi Selatan.
Liberti lalu mengapresiasi kepada seluruh jajaran Kanwil dan Satker yang telah bekerjasama dan ikut serta dalam pembangunan gedung kanwil baru.
Liberti ungkapkan pelaksanaan peresmian oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly berjalan dengan lancar, bahkan Menkumham Yasonna telah menerima gelar kehormatan dari Kerajaan Gowa.
“Ini adalah bagian bukti bahwa sinergitas telah dibangun antara pimpinan dan jajaran dari pusat dengan pimpinan dan jajaran di daereah,” ungkap Liberti.
Mengakhiri pengarahannya, Liberti berharap citra Kanwil dan Satker pada Kemenkumham Sulsel semakin lebih baik.
“Saya berharap sejalan dengan itu, akan ada perubahan yang signifikan pelayanan pubkik kita, baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Kantor Imigrasi (Kanim), Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), dan Balai Harta Peninggalan (BHP), agar semuanya dapat meningkatkan kinerjanya mengingat Kanwil Kemenkumham Sulsel saat ini menjadi sorotan nasional pasca persemian gedung baru.
Berdirinya gedung kanwil baru juga merupakan bentuk dukungan seluruh jajaran Kanwil dan UPT Kemenkumham Sulsel,” harap Liberti.
Pengarahan Kakanwil ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum HAM) Hernadi dan seluruh Kepala UPT se-Sulsel melalui zoom meeting. (*)

Pemkot Makassar
Wali Kota Munafri dan Mensos Saifullah Tinjau Kawasan Untia, Siap Jadi Pusat Sekolah

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf meninjau langsung salah satu lahan di Salodong, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis (8/5/2025).
Kawasan Salodong dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Kunjungan tersebut merupakan langkah awal dalam rangka persiapan pemanfaatan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Rumah Nayla merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif baru pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.
Tahap awal, program ini akan dijalankan di 53 titik awal dan ditargetkan berkembang menjadi 200 titik tambahan.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam kunjungannya mengatakan lokasi ini akan digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.
Namun, masih ada beberapa titik lokasi lainnya.
“Mulai beberapa titik, salah satunya nanti di Makassar untuk Sekolah Rakyat itu kalau sekolah ini berada di Makassar, maka yang boleh sekolah di sini adalah warga Makassar,” jelas Mensos Saifullah.
Lebih lanjut, proses perekrutan calon siswa untuk Sekolah Rakyat akan diprioritaskan kepada warga Kota Makassar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Hal ini dikarenakan sekolah dengan konsep asrama atau boarding school itu bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan.
“Harapan pak Presiden nanti setiap kabupaten/kota itu minimal memiliki satu Sekolah Rakyat yang bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA. Siapa yang bisa sekolah di situ? Mereka yang berada di desil satu desil itu miskin ekstrem dan miskin,” tuturnya.
Ia melanjutkan, program ini akan menyasar keluarga utama yang anak-anaknya putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.
Mekanismenya dilakukan melalui proses identifikasi oleh tim gabungan pusat dan daerah.
Setelah proses itu rampung, penetapan dilakukan melalui penandatanganan oleh kepala daerah bersama Dinas Sosial.
Menteri Sosial Saifullah menyampaikan bahwa seiring dengan program tersebut, Satgas Sekolah Rakyat yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga akan melakukan rekrutmen kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik.
“Di dalam tim rekrutmen itu tentu ada dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu dibantu pendamping, pendamping kita yang ada di sini atau sentra-sentra yang kita miliki di beberapa kota atau di beberapa wilayah,” sebutnya.
“Kemudian dibantu oleh instrumennya bupati/wali kota lewat Dinsos. Lalu ada juga BPS ini yang memiliki data. Jadi, BPS kabupaten/kota juga ikut terlibat,” tambah Mensos Saifullah.
Sementara, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Katanya, pemerintah kota siap mendukung dan menyukseskan program Sekolah Rakyat di Makassar.
Kata wali kota yang akrab disapa Appi itu menyebutkan bahwa hadirnya Sekolah Rakyat memberikan ruang kepada semua anak dari berbagai latar belakang sosial untuk menikmati pendidikan yang setara.
“Kita membangun sebuah sekolah bersama. Bagaimana melihat kondisi masyarakat dengan keadaan sosial yang beragam ini. Pemerintah bisa memberikan penghidupan yang lebih baik,” jelas Appi.
Ia pun menilai pemerintah saat ini sangat peduli terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Salah satunya menghadirkan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Melalui Departemen Sosial, Pemkot Makassar akan support semaksimal yang bisa kami lakukan untuk bagaimana kita bisa mengintervensi anak-anak yang kehidupannya kurang baik ini. Sehingga kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya
Sekolah Rakyat yang menjadi program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto nantinya menampung siswa dari keluarga kurang mampu.
Dalam memberikan dukungannya, maka hari ini Pemkot Makassar menyiapkan lahan untuk membangun rumah layak huni yang akan dibangun oleh Kemensos.
Fasilitas ini diharapkan menjadi wadah anak-anak yang kurang mampu kurang mampu agar dapat hidup setara dengan masyarakat pada umumnya.
“Kita berharap apa yang menjadi penegasan Pak Mensos dan Pak Presiden Prabowo Subianto, ini hal yang sangat baik yang harus tersupport dan harus sampai ke semua daerah dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses pembangunan ini juga menjadi bentuk pemberdayaan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, pemerintah kota akan terus memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kami berterima kasih atas atensi yang sangat baik untuk bisa bersama-sama membangun Kota Makassar khususnya dan bisa mengurangi angka kemiskinan di kota ini,” tutup Appi.
-
Politics7 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
12 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login