Connect with us

Dibuka Presiden RI Joko Widodo, PJ Sekda Makassar Hadiri Pembukaan Rakernas Apeksi XVII

Published

on

Kitasulsel–Makassar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVII tahun 2024 resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian beserta puluhan Wali Kota se Indonesia termasuk PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra di Dome BSCC, Balikpapan, Selasa (4/06/2024).

Dalam sambutannya, Joko Widodo mengapresiasi agenda tahunan ini. Karena, menurutnya tahun 2045 mendatang beban kota akan menjadi sangat berat.

Pasalnya, 70-80 persen masyarakat akan berpindah tinggal atau melakukan urbanisasi ke area perkotaan.

Olehnya itu, Jokowi menghimbau agar setiap Kota di Indonesia sudah harus memiliki perencanaan pembangunan kota secara detail agar tidak terjadi hal-hal yang mencekam seperti di negara lain.

“Rencana kota harus detail. Jangan sampai kita menjadi kota yang mencekam seperti banyak yang terjadi di negara lain. Seperti penganggurannya banyak, home lessnya banyak dan saya tidak ingin itu terjadi di kota-kota negara Indonesia,” ucapnya.

“Saya harap semua kota nyaman dihuni, pengunjung yang datang senang dan akan berkunjung kembali serta masyarakat setempatnya juga bisa mencintai kotanya karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik,” sambung Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyebutkan setiap kota sudah harus memiliki konsep kota masa depan yang matang.

Kota masa depan yang dimaksud yakni kota yang ramah lingkungan, ramah pejalan kaki, green dan smart city, ramah disabilitas, ramah pesepeda, ramah terhadap anak dan perempuan.

“Banyak kota sudah mulai macet. Rencana transportasi umum di kota harus disiapkan. Jangan sampai membangun kota tapi hanya beton yang didirikan. Ada pedestrian tapi tidak ada pohonnya jadi orang tidak mau berjalan karena tidak teduh. Kehijauan kedepan akan sangat menjadi perhatian kota,” sebutnya.

Di IKN pun konsepnya demikian “Kota Nusa Rimba”. Penghijauan yang akan mendominasi.

Menanggapi hal tersebut, PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menyebutkan Pemerintah Kota Makassar mendukung konsep kota masa depan seperti yang disebutkan Presiden RI, Joko Widodo.

Terbukti saat ini di Kota Makassar sudah mulai dengan konsep Makassar Low Carbon City. Upaya itu diwujudkan dengan membangun solar cell atau panel surya di sekolah hingga gedung pemerintahan.

“Pak Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto sangat konsen terhadap kota Masa depan. Saat ini beberapa disekolah-sekolah Makassar telah terpasang panel surya. Ini wujud Makassar menuju nol emosi karbon. Sejalan yang dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya tadi,” ungkapnya.

Tak hanya di sekolah, Pemkot Makassar juga menyasar perkantoran hingga Puskesmas.

Ia mengaku hal ini menjadi penting untuk mewujudkan komitmen Kota Makassar menjadi kota dunia yang baik untuk semua.

Dia menyebut upaya ini dikerjakan dengan sangat serius hingga mengalokasikan anggaran pengadaan solar cell itu di APBD Perubahan 2024.

Firman juga menambahkan, transportasi publik yang ramah lingkungan pun telah dilakukan di Kota Makassar.

“Mobil dinas kita sudah listrik. Mobil bus kita listrik. Mobil Do’torotta kita sudah mobil listrik. Ini sudah nyata kita jalankan,” bebernya.

Selain tranportasi ramah lingkungan, Pemkot Makassar juga menghadirkan gedung Makassar Government Center (MGC) tahun ini yang sementara dalam tahap penyelesaian. Gedung MGC ini adalah gedung pemerintah pertama yang green energy.

“Ini gedung pertama low carbon di Makassar yang diinisiasi langsung oleh pak Wali. Sementara tahap finishing dan bulan ini sudah bisa ditempati oleh OPD yang memiliki pelayanan publik secara bertahap,” pungkas Firman.

Dengan konsep Makassar Low Carbon City, membuktikan Kota Makassar sudah siap menjadi kota masa depan yang ramah dan nyaman untuk semua. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Jemaah Umrah Asal Sulsel Terlantar di Bandara Soekarno–Hatta, Diminta Beli Tiket Pulang Sendiri

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Sebanyak 62 jemaah umrah asal Sulawesi Selatan dilaporkan terlantar di Bandara Soekarno–Hatta, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025). Mereka merupakan rombongan yang berangkat melalui Travel Ameera Mekkah dan diminta membeli tiket pulang sendiri ke Makassar, setelah perjalanan ibadah mereka molor dari 11 hari menjadi 27 hari.

Salah satu keluarga jemaah, Asbar, mengaku kecewa atas sikap pihak travel yang dinilai lepas tanggung jawab.

“Sudah ada di Bandara Soekarno Hatta tapi pihak travelnya suruh beli tiket masing-masing,” ujarnya kepada wartawan.

Sebelum terlantar di Jakarta, rombongan ini juga sempat tertahan di Pekanbaru setibanya dari Tanah Suci. Kondisi tersebut menambah panjang daftar masalah yang dialami jemaah sejak keberangkatan.

Travel Janji Ganti Biaya Tiket

Pihak Travel Ameera Mekkah disebut telah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani langsung oleh Direktur, Salman. Dalam surat itu, pihak travel berjanji mengganti biaya tiket yang dibeli secara mandiri oleh jemaah.

“Jamaah yang membeli tiket secara mandiri dari Jakarta menuju Makassar dalam rangka keberangkatan umrah, akan mendapatkan pengembalian dana dari pihak Ameera Mekkah Travel,” bunyi salah satu poin surat tersebut.

Proses pengembalian dana dijanjikan paling lambat 30 Oktober 2025. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan kapan penggantian itu benar-benar direalisasikan.

Saat dikonfirmasi, admin Travel Ameera Mekkah menyebut masih menunggu informasi dari tim lapangan.

“Saya lagi nunggu kabar dari tim handling,” tulisnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Kemenag Bulukumba: Travel Diduga Tak Terdaftar Resmi

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bulukumba, Misbah, menyatakan belum menerima laporan resmi terkait insiden tersebut.

“Belum ada laporan, karena memang tidak melapor itu. Tapi untuk lebih jelasnya coba hubungi kasi haji dan umrah,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Haji dan Umrah Kemenag Bulukumba, Hakim Bohari, menduga travel tersebut tidak terdaftar secara resmi.

“Biasa itu bukan travel yang terdaftar di Bulukumba. Justru itu yang bermasalah, biasa mengambil jemaah di daerah melalui jejaring keluarga. Inilah yang tidak terkontrol di Kemenag,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan memastikan biro perjalanan yang digunakan memiliki izin resmi dari Kemenag.

“Sudah ada edaran agar semua keberangkatan umrah dilaporkan ke Kemenag. Tapi masih ada yang menghindar dengan alasan dianggap merepotkan,” tambahnya.

Imbauan untuk Calon Jemaah Umrah

Kemenag mengingatkan calon jemaah agar tidak tergiur harga murah atau bujukan personal dari agen yang tidak memiliki izin resmi. Kasus-kasus penelantaran seperti ini disebut masih sering terjadi akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memverifikasi legalitas travel.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel