Connect with us

Danny Pomanto Diskusi Bersama Menteri Tito dan AHY tentang Kebijakan Pemda Terhadap Air di 10th WWF 2024

Published

on

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berpartisipasi dalam 10th World Water Forum (WWF) 2024 di Bali dengan tema Local and Regional Governments champion transformative action in a pivotal moment of the global political agenda.

 

Mendagri Tito mengatakan sesi hari ini mendiskusikan mengenai peran pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam manajemen air.

 

Tito katakan jikalau bicara tentang kerja sama antar negara maka akan mempengaruhi sistem politik yang ada di pemerintahan masing-masing.

 

Karena ada yang menerapkan sistem demokrasi, otoritarian, ada juga desentralisasi penuh, sentralisasi, dan lainnya sehingga akan dinamis.

 

Tetapi air sendiri tidak mengenal sistem itu. Makanya, saran Tito masing-masing harus membagi tugas.

 

“Yang penting di-treat mau jadi kawan atau lawan. Nah kita mau jadikan air kawan jadi kita bagi tugas. Peran pusat, provinsi juga kabupaten kota,” kata Tito pada sela-sela konferensi pers usai acara di Hotel BNDCC, Nusa Dua, Bali, Rabu, (22/05/2024).

 

Dari pengalaman Indonesia dan pengalaman dari negara-negara lainnya, mantan Kapolri ini menuturkan perlu membuat semacam join declaration dan guidance bagi pemerintah-pemerintah daerah.

 

Guidance itu ada beberapa poin, mengenai masalah pendidikan, perencanaan, planning dan budgetingnya, serta isu-isu air lainnya.

 

Lalu air juga bukan sebagai musuh sebagaimana terjadinya bencana banjir, kekeringan dan lainnya. “Diharapkan masukkan ini jadi pertimbangan,” tuturnya.

 

Sementara perihal usulan adanya kelembagaan air, sebut dia, itu menjadi salah satu pertimbangan. Lantaran dirinya bukan wewenang di dalamnya.

 

Apalagi melihat berkembangnya jumlah penduduk dunia, sementara jumlah energi atau makanan dan air terbatas.

 

Sedangkan, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan gagasan itu perlu disampaikan lebih dalam melihat dari pentingnya upaya integrasi, sinkronisasi urusan manajemen air dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah.

 

Apalagi, dia sebut, ini bukan yang pertama lantaran ada sejumlah negara yang terlebih dahulu mendirikan institusi seperti ini.

 

Olehnya bukan saja menambah badan kewenangan baru, badan air nasional atau apapun namanya diharapkan bisa menjadi wadah bagi penataan manajemen air untuk menghadapi krisis air cepat atau lambat.

 

“Tetapi sekali lagi saya tidak punya kewenangan hanya menyampaikan ini ke forum internasional. Bisa kita diskusikan lagi jika ada nilai baik dan positif,” ucapnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri Tekankan Reformasi dan Digitalisasi di PT BPR Perseroda

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya perbaikan manajerial dan penguatan kinerja di tubuh PT BPR Kota Makassar Perseroda. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Senin (28/7/2025).

“Ke depan, saya berharap BPR dapat meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” ujar Munafri.

Menurutnya, keberadaan PT BPR sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan sekadar entitas bisnis, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Atas nama pemerintah kota, saya berharap perusahaan ini tidak hanya berjalan sebagai perusahaan semata,” jelasnya.

“BPR harus memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan pemerintah kota sesuai dengan tujuan awal pembentukannya,” tambah dia.

Munafri menekankan beberapa aspek krusial, mulai dari penyempurnaan struktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga inovasi digital.

Ia menyadari, edukasi dan pembenahan ini dilakukan untuk melengkapi struktur arahan dan dewan pengawas yang selama ini tidak optimal, sehingga kinerja perusahaan juga belum berjalan sempurna.

“Hal ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai pemegang saham,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan, pengembangan SDM harus menjadi prioritas. Jika tidak segera diperhatikan, ia khawatir hal ini akan menjadi persoalan lain yang bisa menghambat kinerja di tahun-tahun mendatang.

“Direksi juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi agar tidak tertinggal,” tambahnya.

Menutup Arahnya, Munafri meminta jajaran arah PT BPR Kota Makassar Perseroda untuk segera merumuskan strategi yang konkret.

“Saya berharap edukasi ini bisa menjadi pijakan untuk memperbaiki semua hal yang disebutkan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan kapasitasnya sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” tutupnya.

Sedangkan, Direktur Utama PT BPR Kota Makassar Perseroda, Ir. Qurani Masiga, memaparkan laporan kinerja perusahaan tahun buku 2024 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2025.

“Pada rapat hari ini, kami melaporkan pertanggungjawaban yang telah diaudit, sekaligus menyampaikan usulan-usulan strategi terkait pengelolaan perusahaan dan kebijakan pemegang saham,” ujar Qurani.

Ia menjelaskan bahwa total aset perusahaan tahun 2024 mencapai Rp25.947 miliar, atau 199,9% dari target Rencana Kerja Perusahaan (RKP) sebesar Rp23.738 miliar.

Dari sisi pendapatan, BPR berhasil membukukan pendapatan operasional sebesar Rp3.234 miliar. Adapun biaya operasional tercatat Rp3,8 miliar, lebih tinggi dibandingkan rencana awal Rp2,5 miliar.

“Laba buku tahun 2024 tercatat sebesar Rp225 juta. Ini menjadi dasar untuk pembahasan tambah penggunaan laba bersih setelah pajak,” Qurani.

RUPS juga mengagendakan pembahasan mengenai penyempurnaan struktur direksi dan dewan pengawas sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024, serta evaluasi pendapatan jajaran manajemen.

Hadir pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, selaku pemimpin pemegang saham perusahaan, tim ahli Wali Kota Hudli Huduri, Dara Nasution. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel