Connect with us

Danny Pomanto Diskusi Bersama Menteri Tito dan AHY tentang Kebijakan Pemda Terhadap Air di 10th WWF 2024

Published

on

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berpartisipasi dalam 10th World Water Forum (WWF) 2024 di Bali dengan tema Local and Regional Governments champion transformative action in a pivotal moment of the global political agenda.

 

Mendagri Tito mengatakan sesi hari ini mendiskusikan mengenai peran pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam manajemen air.

 

Tito katakan jikalau bicara tentang kerja sama antar negara maka akan mempengaruhi sistem politik yang ada di pemerintahan masing-masing.

 

Karena ada yang menerapkan sistem demokrasi, otoritarian, ada juga desentralisasi penuh, sentralisasi, dan lainnya sehingga akan dinamis.

 

Tetapi air sendiri tidak mengenal sistem itu. Makanya, saran Tito masing-masing harus membagi tugas.

 

“Yang penting di-treat mau jadi kawan atau lawan. Nah kita mau jadikan air kawan jadi kita bagi tugas. Peran pusat, provinsi juga kabupaten kota,” kata Tito pada sela-sela konferensi pers usai acara di Hotel BNDCC, Nusa Dua, Bali, Rabu, (22/05/2024).

 

Dari pengalaman Indonesia dan pengalaman dari negara-negara lainnya, mantan Kapolri ini menuturkan perlu membuat semacam join declaration dan guidance bagi pemerintah-pemerintah daerah.

 

Guidance itu ada beberapa poin, mengenai masalah pendidikan, perencanaan, planning dan budgetingnya, serta isu-isu air lainnya.

 

Lalu air juga bukan sebagai musuh sebagaimana terjadinya bencana banjir, kekeringan dan lainnya. “Diharapkan masukkan ini jadi pertimbangan,” tuturnya.

 

Sementara perihal usulan adanya kelembagaan air, sebut dia, itu menjadi salah satu pertimbangan. Lantaran dirinya bukan wewenang di dalamnya.

 

Apalagi melihat berkembangnya jumlah penduduk dunia, sementara jumlah energi atau makanan dan air terbatas.

 

Sedangkan, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan gagasan itu perlu disampaikan lebih dalam melihat dari pentingnya upaya integrasi, sinkronisasi urusan manajemen air dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah.

 

Apalagi, dia sebut, ini bukan yang pertama lantaran ada sejumlah negara yang terlebih dahulu mendirikan institusi seperti ini.

 

Olehnya bukan saja menambah badan kewenangan baru, badan air nasional atau apapun namanya diharapkan bisa menjadi wadah bagi penataan manajemen air untuk menghadapi krisis air cepat atau lambat.

 

“Tetapi sekali lagi saya tidak punya kewenangan hanya menyampaikan ini ke forum internasional. Bisa kita diskusikan lagi jika ada nilai baik dan positif,” ucapnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri dan Mensos Saifullah Tinjau Kawasan Untia, Siap Jadi Pusat Sekolah

Published

on

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf meninjau langsung salah satu lahan di Salodong, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis (8/5/2025).

Kawasan Salodong dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Kunjungan tersebut merupakan langkah awal dalam rangka persiapan pemanfaatan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Rumah Nayla merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif baru pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Tahap awal, program ini akan dijalankan di 53 titik awal dan ditargetkan berkembang menjadi 200 titik tambahan.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam kunjungannya mengatakan lokasi ini akan digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.

Namun, masih ada beberapa titik lokasi lainnya.

“Mulai beberapa titik, salah satunya nanti di Makassar untuk Sekolah Rakyat itu kalau sekolah ini berada di Makassar, maka yang boleh sekolah di sini adalah warga Makassar,” jelas Mensos Saifullah.

Lebih lanjut, proses perekrutan calon siswa untuk Sekolah Rakyat akan diprioritaskan kepada warga Kota Makassar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Hal ini dikarenakan sekolah dengan konsep asrama atau boarding school itu bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Harapan pak Presiden nanti setiap kabupaten/kota itu minimal memiliki satu Sekolah Rakyat yang bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA. Siapa yang bisa sekolah di situ? Mereka yang berada di desil satu desil itu miskin ekstrem dan miskin,” tuturnya.

Ia melanjutkan, program ini akan menyasar keluarga utama yang anak-anaknya putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.

Mekanismenya dilakukan melalui proses identifikasi oleh tim gabungan pusat dan daerah.

Setelah proses itu rampung, penetapan dilakukan melalui penandatanganan oleh kepala daerah bersama Dinas Sosial.

Menteri Sosial Saifullah menyampaikan bahwa seiring dengan program tersebut, Satgas Sekolah Rakyat yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga akan melakukan rekrutmen kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik.

“Di dalam tim rekrutmen itu tentu ada dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu dibantu pendamping, pendamping kita yang ada di sini atau sentra-sentra yang kita miliki di beberapa kota atau di beberapa wilayah,” sebutnya.

“Kemudian dibantu oleh instrumennya bupati/wali kota lewat Dinsos. Lalu ada juga BPS ini yang memiliki data. Jadi, BPS kabupaten/kota juga ikut terlibat,” tambah Mensos Saifullah.

Sementara, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Katanya, pemerintah kota siap mendukung dan menyukseskan program Sekolah Rakyat di Makassar.

Kata wali kota yang akrab disapa Appi itu menyebutkan bahwa hadirnya Sekolah Rakyat memberikan ruang kepada semua anak dari berbagai latar belakang sosial untuk menikmati pendidikan yang setara.

“Kita membangun sebuah sekolah bersama. Bagaimana melihat kondisi masyarakat dengan keadaan sosial yang beragam ini. Pemerintah bisa memberikan penghidupan yang lebih baik,” jelas Appi.

Ia pun menilai pemerintah saat ini sangat peduli terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Salah satunya menghadirkan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Melalui Departemen Sosial, Pemkot Makassar akan support semaksimal yang bisa kami lakukan untuk bagaimana kita bisa mengintervensi anak-anak yang kehidupannya kurang baik ini. Sehingga kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya

Sekolah Rakyat yang menjadi program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto nantinya menampung siswa dari keluarga kurang mampu.

Dalam memberikan dukungannya, maka hari ini Pemkot Makassar menyiapkan lahan untuk membangun rumah layak huni yang akan dibangun oleh Kemensos.

Fasilitas ini diharapkan menjadi wadah anak-anak yang kurang mampu kurang mampu agar dapat hidup setara dengan masyarakat pada umumnya.

“Kita berharap apa yang menjadi penegasan Pak Mensos dan Pak Presiden Prabowo Subianto, ini hal yang sangat baik yang harus tersupport dan harus sampai ke semua daerah dengan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses pembangunan ini juga menjadi bentuk pemberdayaan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, pemerintah kota akan terus memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kami berterima kasih atas atensi yang sangat baik untuk bisa bersama-sama membangun Kota Makassar khususnya dan bisa mengurangi angka kemiskinan di kota ini,” tutup Appi.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel