Wakili TP PKK Sulsel, TP PKK Kota Makassar Ikuti Lomba Padus HKG PKK ke-52 Nasional

Published

1 tahun ago

15 Mei 2024

Kitasulsel—Solo—Sebanyak 20 anggota TP PKK Kota Makassar mengikuti Lomba Paduan Suara pada Jambore Nasional Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 Tingkat Nasional di Gedung Kesenian Balekambang Kota Solo,(14/05/2024).

TP PKK Kota Makassar mendapat kepercayaan menunjukkan keunggulannya pada ajang tarik suara yaitu paduan suara sebagai perwakilan TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan.

Mereka tampil memperebutkan juara melawan berbagai tim padus TP PKK Kota/Kabupaten yang diutus oleh berbagai provinsi se-Indonesia.

Tim Padus TP PKK Kota Makassar tampil memukau
membawakan lagu Wajib Mars TP PKK serta satu lagu medley pilihan yang digabung dari tiga lagu. Diantaranya lagu Kanrejawana Jumpandang, To Mepare, dan Mappandendang.

Lewat lagu berbahasa daerah itu, mereka secara singkat mengenalkan tiga bahasa yang mewakili tiga etnis besar yang ada di Provinisi Sulawesi selatan. Yaitu Makassar, Toraja, dan Bugis.

Sekretaris TP PKK Kota Makassar Iin Yusuf Madjid, yang juga menjadi peserta padus menuturkan dirinya dan tim padus telah berlatih berhari-hari.

Olehnya, Iin optimis Kota Makassar bisa menampilkan yang terbaik untuk Sulsel. Usaha itupun tidak sia-sia, Tim Padus TP PKK Kota Makassar berhasil menutup penampilannya dengan tepuk tangan dari para juri.

“Kita sudah berlatih jauh-jauh hari, apapun hasilnya nanti, yang penting kita perlihatkan yang terbaik. Tapi Kalau bisa Insyaalah kita dapat juara,” tutur Iin di hadapan Tim Padus TP PKK Kota Makassar.

Di sela-sela kesibukannya, Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail juga tampak hadir secara langsung memberikan dukungan dan semangat untuk tim padus TP PKK Kota Makassar.

Indira menekankan, tampil di ajang nasional seperti ini bukan sekedar memberikan yang terbaik di atas panggung. Tapi juga untuk memperlihatkan citra unggul TP PKK Kota Makassar dan TP PKK Provinsi Sulsel di mata seluruh TP PKK se-Indonesia(*

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

24 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)