Bacalon Bupati Selayar Natsir Ali:Kelangkaan Dan Antrian Pengguna BBM Akan Menjadi Salah Satu Prioritas Kerja

Published

1 tahun ago

9 Mei 2024

Kitasulsel—Selayar—Bakal calon bupati kabupaten Selayar 2024, natsir ali menjadikan masalah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU menjadi salah satu prioritasnya untuk mencarikan solusi agar tidak terjadi lagi antrian panjang yang kerap menjadi pemandangan umum setiap harinya.

Menurutnya selama 10 tahun terakhir ini sudah ditangani dengan tepat oleh pemerintah setempat dengan melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap SPBU yang beroperasi, namun antrian kendaraan yang mau melakukan pengisian masih saja terjadi.

“Ini menjadi salah satu perhatian khusus saya nantinya jika diberikan amanah memimpin selayar, karena menyangkut aktivitas dan perputaran roda perekonomian masyarakat, apalagi setiap tahunnya pengguna kendaraan semakin bertambah” ucapnya saat melakukan obrolan dengan beberapa tokoh masyarakat selayar.

Menurutnya, permasalah yang sejak dulu terjadi dari tahun ke tahun ini belum mendapatkan solusi yang tepat meskipun sudah ada tiga SPBU dan beberapa pakalan resmi penyaluran BBM tersebut.

“Memang hal itu bukan menjadi ranah lansung pemda setempat karena SPBU dan pertamina berada dibawah naungan BUMN, namun semuanya bisa dikomunikasikan ke pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi yang tepat seperti pembangunan depo milik pemda dan permintaan penambahan kuota BBM agar permasalahan kelangkaan dan antrian bisa teratasi, minimal berkuranglah” sambung pria yang akrab disapa haji natsir ini.

Saat ini masyarakat selayar, terutama di kota benteng sendiri kerap mengeluhkan pelayanan dan antrian BBM di tiga SPBU yang ada, yakni di desa barugayya dan di kota benteng.

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

24 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)