Pemkot Makassar-IKA Unhas Tiba di Posko Banjir Sidrap

Published

1 tahun ago

6 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar Satu truk mobil inflasi Pemkot Makassar yang memuat bantuan kemanusiaan tiba dan disalurkan di tiga Posko Banjir Sidrap, Minggu, 5 Mei 2024.

Pertama disalurkan di Kantor BPBD Sidrap sekira pukul 13.00 Wita, kedua Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kantor Kecamatan Pitu Riase, pukul 15.00 Wita.

Dan ketiga, di Posko Lapangan Dinas Sosial Kecamatan Pitu Riawa, Sidrap, pukul 15.45 Wita.

Intan salah satu TRC BPBD Sidrap mengatakan apresiasi dan terima kasihnya atas bantuan dari Pemkot Makassar juga IKA Wilayah Unhas.

Pemudi yang bertugas di Desa Dua Pitue, Kecamatan Bulu Cenrana ini mengatakan dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir ialah banyak kesulitan akses jalan.

Yang mana, salah satunya, ia sebutkan bahwa jembatan penghubung antara Desa Bulu Cenrana dengan Desa Botto itu terputus.

Begitu juga dengan jembatan penghubung di Desa Pujo.

“Di sini akses memberikan bantuan yang sulit karena jembatan penghubungnya yang rusak,” katanya di sela-sela menerima tim Pemkot Makassar dan IKA Unhas di Kantor Camat Pitu Riase, sore tadi.

Kerusakan juga terjadi pada fasilitas penduduk, rumah warga rusak dan hilangnya ternak warga.

Dia katakan, pihaknya sedang merampungkan data baru setelah itu akan disalurkan.

Begitu pula di Desa Bulu Cenrana, ratusan KK terdampak banjir di banyak dusun di Desa Bulu Cenrana.

Sementara itu, Pengurus IKA Unhas Wilayah Sulsel dr. Udin Shaputra Malik mengatakan pihaknya turun membantu korban bencana sebagai wujud kepedulian antar sesama.

“Kita turun bersama tim relawan medis ini murni sebagai bentuk kepedulian kami kepada warga dan saudara-saudara kami yang menjadi korban atau terdampak bencana,” kata dr Udin yang juga menantu Wali Kota Makassar ini.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan sejak, Minggu dini hari pihaknya sudah memberangkatkan 10 mobil tangki dengan isi air bersih.

“Hari ini kita berangkatkan 3 mobil truk inflasi yang berisi bantuan kemanusiaan,” kata Danny, pagi tadi.

Pemkot Makassar kata dia, menyiapkan air minum, makanan siap saji atau setengah siap saji, pampers atau popok untuk anak kecil dan pembalut untuk wanita.

“Kebetulan ibu dari tim PKK juga buat paket dengan sarung, minyak kayu putih juga dalam kondisi banjir seperti ini sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Timnya pula sudah mengirim tiga tim evakuasi dengan tiga perahu karet. Masing-masing tim ahli di bidangnya, seperti tim penyelamat, evakuasi dan medis.

Tercatat bantuan yang dikirim atas kolaborasi Pemkot Makassar dan IKA Unhas Sulsel ialah air mineral gelas 415 dos, air mineral 55 botol, Indomie 488 dos, gula 2 dos popok atau pampers 40 dos dan 32 pcs, biskuit snack 24 dos, teh kotak 5 dos, ultra milk 5 dos, kopi 5 DOS, dan coca-cola 10 pak.

Rincian bantuan ini dibagi ke masing-masing tiga truk Pemkot Makassar.

Titik lokasi bantuan akan dikirim ke Luwu, Wajo dan Sidrap.

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

23 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)