Dibuka Presiden Jokowi, Wali Kota Makassar Danny Pomanto Hadiri Musrenbang Nasional 2024 di JCC Jakarta

Published

1 tahun ago

6 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri Musrenbang Nasional 2024 yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesi Ir Joko Widodo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayab-Jakarta, Senin (6/5).

Diselenggarakan oleh Kementrian PPN/Bappenas, Musrenbang Nasional 2024 mengusung tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2%.

Kondisi ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dialami 2020 lalu. Hal ini juga menyebabkan beberapa negara mengalami resesi. Karenanya itu, perlu kehati-hatian di dalam mengelola anggaran negara.

“Jangan sampai ada uang serupiah pun yang meleset dari rencana, sudah tidak boleh!, dan betul-betul memperhatikan skala prioritas,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat ini negara mengalami ketakutan terhadap tiga hal. Mulai dari harga minyak hingga bunga pinjaman.

“Semua pada takut masalah itu, karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja beban fiskal itu akan sangat besar,” ujarnya.

Karena itu, Jokowi kembali mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk hati-hati dalam mengelola anggaran.

Pemerintah daerah masing-masing telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

“Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Itu yang belum. Oleh karena itu sinkronisasi itu menjadi kunci,” tandas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mencontohkan pemerintah pusat membangun sebuah bendungan namun jika irigasi tersier yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tidak dibangun maka air tidak akan sampai ke sawah para petani.

Begitu pun juga dengan pelabuhan yang dibangun Kementrian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan berjalan efektif jika akse jalan menuju pelabuhan tidak dikerjakan.

Sementara, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tumbuh positif di tengah ancaman resesi

Angkanya 5,31% di atas pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,05% dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 4,51%.

Di bawah kepemimpinan Danny Pomanto, Pemkot Makassar selalu mendukung program pemerintah pusat. Seperti Pelabuhan Makassar New Port (MNP) dan Proyek IPAL Losari.

Terbaru adalah Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran untuk pengadaan infrastruktur jalan untuk mendukung proyek pembangunan stadion berstandar Internasional di Sudiang-Makassar oleh Kementrian PUPR.

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

23 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)