Indira Yusuf Ismail Tanamkan Jiwa Disiplin dan Tanggung Jawab ke TP PKK Kecamatan Ujung Tanah saat Bimtek

Published

1 tahun ago

4 Mei 2024

Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail kembali memberi arahan pada kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengurus TP PKK Kota Makassar, Kamis (4/05/2024).

Kali ini, pengurus TP PKK dari Kecamatan Ujung Tanah yang terbagi ke sembilan kelurahan, hadir sebagai peserta Bimtek.

Pada arahannya, Indira meminta kepada pengurus TP PKK Kecamatan Ujung Tanah untuk benar-benar memahami arti peran dan tanggung jawab menjadi pengurus dalam organisasi.

Bahwa, TP PKK merupakan organisasi perempuan yang memiliki peran vital dalam pembangunan kota. Terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Indira menjelaskan bahwa tujuan di atas kemudian diturunkan menjadi program kerja TP PKK. Sehingga, agar implementasinya bisa terasa di masyarakat, pengurus tidak boleh hanya sekedar turun dilapangan karena mengejar target program kerja.

Tapi lebih dari itu, pengurus sendiri harus paham kenapa program itu dilaksanakan. Serta edukasi seperti apa yang mesti diberikan.

“Pengurus harus punya kemampuan dan kecerdasan, harus paham bagaimana organisasi PKK itu sendiri. Sehingga seluruh pengurus di Ujung Tanah bisa paham bagaimana menyelenggarakan program,” jelas Indira.

Lanjut, Indira juga menuturkan menjadi pengurus TP PKK juga otamatis menuntut kecerdasan dalam membagi waktu untuk organisasi, peran sebagai IRT dan berkarir.

Jika yang demikian dapat dilaksanakan, maka lanjut Indira, seluruh pengurus akan menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab.

“Harus juga menjadi wanita cerdas yang bisa membagi keluarga, kegiatan dan tanggung jawab organisasi. Jangan lempar amanah,” tekan Indira.

Dengan tumbuhnya karakter dan kapasitas pengurus berkualitas, maka TP PKK Kota Makassar kedepannya bisa semakin melebarkan sayapnya dalam berkolaborasi bukan hanya di Pemerintah Kota dan Provinsi.

Namun, harapan Indira lebih jauh, dirinya juga ingin menyambut berbagai tawaran kerja sama dari berbagai organisasi perempuan di Kota Makassar.

“Selain kita mengikuti program kota, kita juga berkolaborasi dengan provinsi. Kemarin saya dengan ibu Pangdam bahas kolaborasi, juga dengan ibu Bayangkari. Itu semua kita mau berkolaborasi.” harap Indira.

Pendidikan

51 Pesantren Terima Izin Operasional, Publik Makin Banyak Pilihan

Published

3 jam ago

29 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Kementerian Agama Republik Indonesia menyerahkan Izin Operasional (Izop) kepada 51 pesantren dari berbagai wilayah di Indonesia. Penyerahan ini menandai pengakuan negara terhadap eksistensi dan legalitas lembaga pendidikan khas Indonesia tersebut.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menyampaikan bahwa legalitas operasional bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bentuk afirmasi negara atas peran strategis pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

“Pesantren adalah fondasi utama pendidikan Islam di Indonesia. Dengan memiliki izin operasional, pesantren tidak hanya mendapatkan legitimasi hukum, tetapi juga akses ke berbagai program pemerintah untuk peningkatan mutu kelembagaan,” ujar Suyitno dalam acara penyerahan di Jakarta, Selasa (29/07/2025).

Suyitno menambahkan bahwa Kementerian Agama terus melakukan transformasi layanan publik, termasuk dalam proses perizinan pesantren, dengan mendorong digitalisasi sistem perizinan yang cepat, akurat, dan transparan.

“Kami tidak ingin mempersulit, justru mempercepat. Melalui pendekatan digital, layanan izin operasional kini lebih mudah dijangkau, terutama bagi pesantren-pesantren di daerah terpencil,” tegasnya.

Penyerahan izin operasional ini merupakan bagian dari upaya strategis Kemenag dalam mendorong penguatan kapasitas kelembagaan pesantren, agar mampu menjadi lembaga yang unggul secara akademik, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berakar pada nilai dan tradisi Islam Nusantara.

“Kami ingin pesantren menjadi kekuatan utama pendidikan Islam, sekaligus pusat transformasi sosial dan pemberdayaan umat,” pungkas Suyitno.

Direktur Pesantren, Basnang Said, menjelaskan bahwa keberadaan izin operasional menjadi dasar penting bagi pesantren untuk mengakses berbagai program afirmasi pemerintah.

“Pesantren yang sudah memiliki Izop dapat mengikuti program strategis seperti Bantuan Operasional Pesantren (BOP), Program Kemandirian Pesantren, hingga program pelatihan dan pemberdayaan berbasis ekonomi,” jelas Basnang.

Ia juga mengungkapkan bahwa 51 pesantren yang menerima izin operasional kali ini berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, mencerminkan komitmen Kemenag dalam melayani secara adil dan merata tanpa diskriminasi wilayah.

“Baik pesantren besar maupun kecil, di kota maupun pelosok, berhak mendapat layanan yang sama. Prinsip kami: inklusif, partisipatif, dan setara,” tambahnya.

SITREN Kembali Aktif

Dalam kesempatan yang sama, Kemenag juga mengumumkan reaktivasi sistem SITREN (Sistem Informasi Tanda Daftar Pesantren), aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran, perpanjangan, hingga pencabutan tanda daftar keberadaan pesantren.

Melalui SITREN, pengajuan dilakukan sepenuhnya secara digital, mulai dari unggah dokumen, pemantauan proses verifikasi, hingga penerbitan Piagam Statistik Pesantren (PSP) dan Nomor Statistik Pesantren (NSP).

“SITREN sempat kami nonaktifkan selama satu tahun untuk proses evaluasi dan penyempurnaan sistem. Kini kami hadirkan kembali dengan fitur yang lebih responsif, aman, dan terintegrasi,” terang Basnang.

Aktivasi kembali SITREN ditandai secara simbolis dengan penyerahan PSP dan NSP kepada 51 pesantren penerima izin operasional. Ini sekaligus menandai bahwa proses transformasi digital di lingkungan pesantren terus berjalan dan menjadi prioritas layanan Kementerian Agama. (*)