Indira Yusuf Ismail Tanamkan Jiwa Disiplin dan Tanggung Jawab ke TP PKK Kecamatan Ujung Tanah saat Bimtek

Published

1 tahun ago

4 Mei 2024

Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail kembali memberi arahan pada kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengurus TP PKK Kota Makassar, Kamis (4/05/2024).

Kali ini, pengurus TP PKK dari Kecamatan Ujung Tanah yang terbagi ke sembilan kelurahan, hadir sebagai peserta Bimtek.

Pada arahannya, Indira meminta kepada pengurus TP PKK Kecamatan Ujung Tanah untuk benar-benar memahami arti peran dan tanggung jawab menjadi pengurus dalam organisasi.

Bahwa, TP PKK merupakan organisasi perempuan yang memiliki peran vital dalam pembangunan kota. Terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Indira menjelaskan bahwa tujuan di atas kemudian diturunkan menjadi program kerja TP PKK. Sehingga, agar implementasinya bisa terasa di masyarakat, pengurus tidak boleh hanya sekedar turun dilapangan karena mengejar target program kerja.

Tapi lebih dari itu, pengurus sendiri harus paham kenapa program itu dilaksanakan. Serta edukasi seperti apa yang mesti diberikan.

“Pengurus harus punya kemampuan dan kecerdasan, harus paham bagaimana organisasi PKK itu sendiri. Sehingga seluruh pengurus di Ujung Tanah bisa paham bagaimana menyelenggarakan program,” jelas Indira.

Lanjut, Indira juga menuturkan menjadi pengurus TP PKK juga otamatis menuntut kecerdasan dalam membagi waktu untuk organisasi, peran sebagai IRT dan berkarir.

Jika yang demikian dapat dilaksanakan, maka lanjut Indira, seluruh pengurus akan menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab.

“Harus juga menjadi wanita cerdas yang bisa membagi keluarga, kegiatan dan tanggung jawab organisasi. Jangan lempar amanah,” tekan Indira.

Dengan tumbuhnya karakter dan kapasitas pengurus berkualitas, maka TP PKK Kota Makassar kedepannya bisa semakin melebarkan sayapnya dalam berkolaborasi bukan hanya di Pemerintah Kota dan Provinsi.

Namun, harapan Indira lebih jauh, dirinya juga ingin menyambut berbagai tawaran kerja sama dari berbagai organisasi perempuan di Kota Makassar.

“Selain kita mengikuti program kota, kita juga berkolaborasi dengan provinsi. Kemarin saya dengan ibu Pangdam bahas kolaborasi, juga dengan ibu Bayangkari. Itu semua kita mau berkolaborasi.” harap Indira.

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

23 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)