DamKarMat Makassar Berangkatkan Tim Rescue Bantu Korban Banjir dan Longsor di Wilayah Sulsel

Published

1 tahun ago

4 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, menunjukkan kepedulian kemanusiaan dengan mengirimkan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DamKarMat) Kota Makassar untuk membantu wilayah terdampak bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas DamKarMat Makassar, Hasanuddin beserta jajarannya melepas 22 orang personil rescue menuju Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu pada Sabtu (4/05/2024) Pukul 01.00 Wita guna bergabung dalam proses evakuasi korban bencana banjir dan longsor.

Sebelum pemberangkatan, Kadis DamKarMat Kota Makassar, Hasanuddin memberikan arahan kepada seluruh personil agar tetap memperhatikan beberapa hal.

“Tetap memprioritaskan etika, keselamatan, dan menerapkan SOP dalam upaya penyelamatan serta melakukan koordinasi dan pelaporan secara teratur kepada pihak yang bertanggung jawab di lokasi bencana,” ucapnya.

Hasanuddin menjelaskan, tim penyelamat yang berangkat terbagi menjadi dua tim, dengan menggunakan satu unit armada dalmas dan satu unit armada rescue, lengkap dengan perahu karet dan perlengkapan lainnya.

Dalam kesempatan ini pun, Ia mengirimkan pesan semangat kepada masyarakat korban bencana banjir dan longsor agar tetap kuat dan tabah menghadapi cobaan ini.

Ia pun mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan dan doa agar proses evakuasi berjalan lancar, serta bagi seluruh personil rescue tetap dalam perlindungan Allah SWT dalam menjalankan misi kemanusiaan.

“Pesan semangat dan doa dari kita semua menjadi bagian dari upaya bersama untuk membantu dan memberikan dukungan kepada mereka yang terdampak,” ucapnya.

Kehadiran bantuan ini menjadi bentuk nyata dari solidaritas dan kepedulian Wali Kota Makassar serta pemerintah kota terhadap sesama dalam situasi darurat seperti ini.

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

22 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)