May Day 2024, Danny Pomanto: Momentum Pererat Tali Silaturahmi Buruh dan Pemerintah

Published

1 tahun ago

3 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar Pemkot Makassar melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) terus menunjukkan komitmen dan kepeduliannya kepada para buruh.

Pada moment May Day, Disnaker mengumpulkan buruh se-Makassar untuk berdialog bersama dan dirangkaikan dengan malam ramah tamah, di Hotel Claro, Jumat (3/5).

Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei menjadi momentum untuk merefleksikan hak para buruh. Hak-hak para buruh pun juga turut disuarakan pada momentum tersebut.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang hadir dalam ramah tamah tersebut menyampaikan kegiatan ini rutin digelar tiap tahun sebagai salah satu rangkaian peringatan May Day.

“Ini tidak lain untuk menyatukan pikiran-pikiran yang bisa berbeda dalam kondisi satu tahun itu terhadap hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh,” kata Danny Pomanto.

Selain mempererat tali silaturahmi, pemerintah kota juga responsif terhadap aspirasi-aspirasi para buruh. Tidak hanya pada momentum May Day tapi juga di momen-momen lainnya.

Sehingga momentum Hari Buruh Internasional harus disikapi secara profesional. Juga membuka ruang bagi buruh dan pengusaha bertemu dalam pikiran mereka masing-masing.

“Kami selalu responsif kalau soal aspirasi buruh,” tuturnya.

“Kami menjalankan tugas bagaimana menjadi fasilitator, mediator, sedangkan regulator itu pusat yang bikin,” tambah Danny Pomanto.

Kepala Disnaker Nielma Palamba mengatakan acara kali ini mengusung tema kerja bersama wujudkan pekerja yang kompoten: wujudkan Makassar kota kompeten dan inklusif.

Kegiatan ini juga diharap dapat menjadi momen untuk meningkatkan hubungan industrial LKS Tripatrit atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

“Sesuai tema kita malam hari ini kita berharap para buruh/pekerja semakin kompoten sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,” tutup Nielma.

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

23 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)