Ketua Dekranasda Kota Makassar Buka Grand Final Pemilihan Duta Wisata 2024

Published

1 tahun ago

3 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar Ketua Dekranasda Kota Makassar Indira Yusuf Ismail membuka secara resmi grand final pemilihan Duta Wisata Kota Makassar tahun 2024, di Hotel Maxone, Jumat (3/5/2024).

Acara yang digelar oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar ini menjadi momen penting dalam upaya mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Indira menekankan pentingnya pariwisata sebagai upaya menciptakan citra daerah yang kuat serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Sebab tujuan pariwisata pada prinsipnya bukan hanya bagaimana mendatangkan wisatawan, tapi juga dapat menciptakan citra daerah atau brand country, sehingga pariwisata dan perekonomian bisa berjalan beriringan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Indira.

Dirinya mengapresiasi dan memberikan dukungan atas pelaksanaan pemilihan Duta Wisata ini sebagai salah satu bentuk pemasaran pariwisata.

Hal ini mengingat dalam upaya mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan SDM yang berkualitas, sehingga dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan.

Kendati demikian, Indira menitikberatkan bahwa pemilihan Duta Wisata bukan sekadar menampilkan keindahan fisik, kecantikan, dan ketampanan semata, namun juga menyoroti aspek kecerdasan, jiwa sosial, bakat, serta wawasan tentang kepariwisataan dan kebudayaan.

Dia berharap Duta Wisata yang terpilih dapat menjadi teladan dan panutan di tengah masyarakat, khususnya bagi generasi muda dan mampu membantu pemerintah kota untuk menggaet wisatawan berkunjung ke Kota Anging Mammiri.

“Mereka yang lolos dari tahap seleksi hingga melaju ke grand final malam ini merupakan yang terbaik. Dengan terpilihnya sebagai Duta Wisata Kota Makassar, dapat dijadikan sebagai mitra pemerintah daerah dalam bertukar pikiran dan berkarya dalam pengembangan kepariwisataan,” bebernya.

“Makassar tidak kalah dengan daerah lain. Kita butuh lebih gigih untuk mempromosikan. Harapannya Makassar yang sudah dibranding sebagai Kota Dunia bisa mengundang wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Makassar,” pungkas Indira.

Para finalis Duta Wisata ini telah melewati berbagai tahapan dan seleksi. Dimulai dari technical meeting, ground tour, depth interview, talent show, motion challenge gala dinner, quarantine, dan malam grand final.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Moh. Roem menyatakan bahwa Duta Wisata Kota Makassar yang terpilih nantinya akan diikutsertakan pada ajang serupa di tingkat provinsi.

“Bagi Duta Wisata Kota Makassar yang terpilih nanti ini akan diikutsertakan dalam ajang pemilihan Duta Wisata tingkat Provinsi Sulawesi Selatan,” tandasnya.

Pendidikan

51 Pesantren Terima Izin Operasional, Publik Makin Banyak Pilihan

Published

5 jam ago

29 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Kementerian Agama Republik Indonesia menyerahkan Izin Operasional (Izop) kepada 51 pesantren dari berbagai wilayah di Indonesia. Penyerahan ini menandai pengakuan negara terhadap eksistensi dan legalitas lembaga pendidikan khas Indonesia tersebut.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menyampaikan bahwa legalitas operasional bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bentuk afirmasi negara atas peran strategis pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

“Pesantren adalah fondasi utama pendidikan Islam di Indonesia. Dengan memiliki izin operasional, pesantren tidak hanya mendapatkan legitimasi hukum, tetapi juga akses ke berbagai program pemerintah untuk peningkatan mutu kelembagaan,” ujar Suyitno dalam acara penyerahan di Jakarta, Selasa (29/07/2025).

Suyitno menambahkan bahwa Kementerian Agama terus melakukan transformasi layanan publik, termasuk dalam proses perizinan pesantren, dengan mendorong digitalisasi sistem perizinan yang cepat, akurat, dan transparan.

“Kami tidak ingin mempersulit, justru mempercepat. Melalui pendekatan digital, layanan izin operasional kini lebih mudah dijangkau, terutama bagi pesantren-pesantren di daerah terpencil,” tegasnya.

Penyerahan izin operasional ini merupakan bagian dari upaya strategis Kemenag dalam mendorong penguatan kapasitas kelembagaan pesantren, agar mampu menjadi lembaga yang unggul secara akademik, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berakar pada nilai dan tradisi Islam Nusantara.

“Kami ingin pesantren menjadi kekuatan utama pendidikan Islam, sekaligus pusat transformasi sosial dan pemberdayaan umat,” pungkas Suyitno.

Direktur Pesantren, Basnang Said, menjelaskan bahwa keberadaan izin operasional menjadi dasar penting bagi pesantren untuk mengakses berbagai program afirmasi pemerintah.

“Pesantren yang sudah memiliki Izop dapat mengikuti program strategis seperti Bantuan Operasional Pesantren (BOP), Program Kemandirian Pesantren, hingga program pelatihan dan pemberdayaan berbasis ekonomi,” jelas Basnang.

Ia juga mengungkapkan bahwa 51 pesantren yang menerima izin operasional kali ini berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, mencerminkan komitmen Kemenag dalam melayani secara adil dan merata tanpa diskriminasi wilayah.

“Baik pesantren besar maupun kecil, di kota maupun pelosok, berhak mendapat layanan yang sama. Prinsip kami: inklusif, partisipatif, dan setara,” tambahnya.

SITREN Kembali Aktif

Dalam kesempatan yang sama, Kemenag juga mengumumkan reaktivasi sistem SITREN (Sistem Informasi Tanda Daftar Pesantren), aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran, perpanjangan, hingga pencabutan tanda daftar keberadaan pesantren.

Melalui SITREN, pengajuan dilakukan sepenuhnya secara digital, mulai dari unggah dokumen, pemantauan proses verifikasi, hingga penerbitan Piagam Statistik Pesantren (PSP) dan Nomor Statistik Pesantren (NSP).

“SITREN sempat kami nonaktifkan selama satu tahun untuk proses evaluasi dan penyempurnaan sistem. Kini kami hadirkan kembali dengan fitur yang lebih responsif, aman, dan terintegrasi,” terang Basnang.

Aktivasi kembali SITREN ditandai secara simbolis dengan penyerahan PSP dan NSP kepada 51 pesantren penerima izin operasional. Ini sekaligus menandai bahwa proses transformasi digital di lingkungan pesantren terus berjalan dan menjadi prioritas layanan Kementerian Agama. (*)