Hadiri Halalbihalal di Dua Kecamatan, Tokoh Masyarakat Minta Indira Lanjutkan Kebaikan untuk Makassar

Published

1 tahun ago

2 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail kembali memenuhi undangan Halalbihalal yang diseleggerakan oleh dua Kecamatan di Kota Makassar.

Pertama, Halalbihalal Kecamatan Mariso di Gedung Wanita Kelurahan Tamarunang, selanjutnya Halalbihalal Kecamatan Panakkukang di Aula Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kamis (2/04/2024).

Halalbihalal ini dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat Kecamatan. Mulai anggota tripika, dari tokoh agama, dan tokoh perempuan, RT/RW, kominitas warga, kawula muda hingga para lansia.

Meskipun suasana tampak sesak karena ruangan yang membludak, mereka tetap bersemangat dan antusias menunggu kedatangan Indira. Salah satu sosok perempuan inspiratif di Kota Makassar sekaligus pendamping Wali Kota Makassar.

Ketua Forum LPM Kecamatan Panakkukang, Muh Amir Yunus, menuturkan selama kepemimpinan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Kecamatan Panakkukang mengalami peningkatan diberbagai sektor.

Contohnya, kehadiran Program Lorong Wisata yang mampu meningkatkan kontribusi Masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dan membangun kemandirian ekonomi keluarga.

Selain itu, Amir Yunus menuturkan hadirnya program Jagai Anakta’ menjadi solusi permasalah sosial di Kecamatan Panakkukang yang kerap melibatkan kekerasan.

“Alhamdullilah sejak kepemimpina Pak Danny, tidak ada lagi riak-riak perang kelompok karena adanya program Jagai Anak ta’. Kita juga ingin sejahtera dan itu juga sudah bisa kita lalukan dengan hadirnya Longwis,” ujarnya.

Dua program di atas merupakan program yang melibatkan peran besar perempuan Kota Makassar. Sehingga keberhasilan membawa Kota Makassar tambah baik tentu tidak lepas dari sentuhan tangan TP PKK Kota Makassar yang dipimpin Indira.

“Di balik keberhasilan Bapak Wali Kota tentu ada perempuan tangguh di belakangnya. Jadi apa lagi yang bisa kita harap selain Ibu Indira melanjutkan kebaikan ini,” harapnya.

Dorongan yang sama diterima Indira saat dirinya menghadiri undangan Halalbihalal di Kecamatan Mariso. Indira dinilai memiliki jiwa dan pengalaman kepemimpinan yang telah dikenal oleh masyarakat.

Apalagi, dirinya telah menjadi pendamping Wali Kota sekira delapan tahun. Tidak terhitung kontribusi yang diberikan Indira lewat program dari sejumlah organisasi yang dipimpinnya.

Apresiasi itupun disambut positif oleh Indira. Dia berterima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap dirinya.

Dikesempatan itu pula, mewakili Kota Makassar, dia mendorong warga setempat untuk terus menjaga kerukunan dan kekompakan dalam membangun kecamatan menjadi lebih baik.

Indira juga mengingatkan tentang program Jagai Anakta yang belum maksimal implementasinya. Indira meminta warga meningkatkan kualitas keluarga masing-masing yang akan berdampak posotif pada kehidupan bermasyarakat.

“Kita mulai dari kita sendiri Jagai Anak ta’ Jagai keluarga ta’. Kalau itu sudah kita lakukan semua, insyaalah kecamatan kita baik, kota kita menjadi baik,” tuturnya.

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

23 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)