Connect with us

Studi Komparasi, PJ Sekda Makassar Terima Kunjungan Kerja Bapenda Kota Denpasar Bali

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima kunjungan kerja Bapenda Kota Denpasar, Bali di Ruang Sipakalebbi, Balaikota, Jumat (26/04/2024).

Diketuai oleh Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Edi Mulya memboyong 71 orang jajarannya mulai dari Kepala Bidang, Camat, Lurah serta Kepala Desa Kota Denpasar.

Kunjungan kerja ini dalam rangka studi komparasi tim pendataan potensi pajak daerah di wilayah Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Firman Pagarra menyambut baik kedatangan tim Bapenda Denpasar karena telah memilih Kota Makassar sebagai kota untuk saling berbagi pengetahuan terkait alur pendataan potensi pajak.

Firman menjelaskan Bapenda Kota Makassar saat ini terus mengoptimalkan pendataan potensi pajak di Kota Makassar untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 di angka Rp 2 Triliun.

Ada beberapa inovasi dan strategi yang dilakukan Pemkot Makassar melalui Bapenda seperti hadirnya Aplikasi Pakinta atau pajak terintegrasi dan terdigitalisasi yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Serta program unggulan di dalamnya seperti SPTPD Online, Pemutakhiran data dengan PBB, alat perekam transaksi berbasis doorprise serta penguatan ekosistem non tunai.

Tak hanya itu, satu satu langkahnya dengan cara memberdayakan potensi kinerja RT/RW untuk membantu mendata potensi pajak baru di wilayahnya masing-masing.

“Semua tim turun lapangan. RT/RW Kami juga ikut turun mendata dan menghimbau serta mengedukasi wajib pajak agar senantiasa membayar pajaknya tepat waktu dan tepat jumlah. Yang menunggak juga terus diingatkan lagi,” ucapnya.

“Kita juga ada apresiasi kepada wajib pajak berupa doorprise. Dimana wajib pajak ini harus mendaftarkan transaksi makan minumnya di aplikasi pakinta,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Edi Mulya sangat mengapresiasi inovasi dan strategi yang dilakukan Kota Makassar.

“Kita mirip-mirip inovasinya meskipun tidak mendetail seperti di Kota Makassar. Kami juga ada doorprise tapi masih terbatas pada pajak PBB-P2,” ujarnya.

Meski memiliki beberapa kemiripan strategi, tetapi I Gusti Ngurah Edi Mulya mengaku mendapat banyak “clue” untuk dapat menaikkan potensi pendataan wajib pajak di Denpasar nanti.

“Kami dapat cluenya disini yaitu Bapenda Makassar menerapkan prinsip optimisme. Kami juga fokus pada pemberdayaan RT/RW Makassar yang turun langsung mendata potensi pajak. Kami juga nanti akan menerapkan hal itu,” tuturnya.

Dia berharap kunjungan ini dapat menjadi salah satu langkah efektif untuk menemukan strategi tepat dalam menentukan pendataan potensi pajak.

“Karena waktu terbatas. Saya harap komunikasi ini tidak berhenti sampai disini. Saya akan terus melakukan komunikasi via online dengan pak Sekda dan pihak terkait demi mewujudkan hal-hal baik terkait pendapatan daerah di Denpasar,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri dan Mensos Saifullah Tinjau Kawasan Untia, Siap Jadi Pusat Sekolah

Published

on

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf meninjau langsung salah satu lahan di Salodong, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis (8/5/2025).

Kawasan Salodong dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Kunjungan tersebut merupakan langkah awal dalam rangka persiapan pemanfaatan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Rumah Nayla merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif baru pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Tahap awal, program ini akan dijalankan di 53 titik awal dan ditargetkan berkembang menjadi 200 titik tambahan.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam kunjungannya mengatakan lokasi ini akan digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.

Namun, masih ada beberapa titik lokasi lainnya.

“Mulai beberapa titik, salah satunya nanti di Makassar untuk Sekolah Rakyat itu kalau sekolah ini berada di Makassar, maka yang boleh sekolah di sini adalah warga Makassar,” jelas Mensos Saifullah.

Lebih lanjut, proses perekrutan calon siswa untuk Sekolah Rakyat akan diprioritaskan kepada warga Kota Makassar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Hal ini dikarenakan sekolah dengan konsep asrama atau boarding school itu bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Harapan pak Presiden nanti setiap kabupaten/kota itu minimal memiliki satu Sekolah Rakyat yang bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA. Siapa yang bisa sekolah di situ? Mereka yang berada di desil satu desil itu miskin ekstrem dan miskin,” tuturnya.

Ia melanjutkan, program ini akan menyasar keluarga utama yang anak-anaknya putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.

Mekanismenya dilakukan melalui proses identifikasi oleh tim gabungan pusat dan daerah.

Setelah proses itu rampung, penetapan dilakukan melalui penandatanganan oleh kepala daerah bersama Dinas Sosial.

Menteri Sosial Saifullah menyampaikan bahwa seiring dengan program tersebut, Satgas Sekolah Rakyat yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga akan melakukan rekrutmen kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik.

“Di dalam tim rekrutmen itu tentu ada dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu dibantu pendamping, pendamping kita yang ada di sini atau sentra-sentra yang kita miliki di beberapa kota atau di beberapa wilayah,” sebutnya.

“Kemudian dibantu oleh instrumennya bupati/wali kota lewat Dinsos. Lalu ada juga BPS ini yang memiliki data. Jadi, BPS kabupaten/kota juga ikut terlibat,” tambah Mensos Saifullah.

Sementara, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Katanya, pemerintah kota siap mendukung dan menyukseskan program Sekolah Rakyat di Makassar.

Kata wali kota yang akrab disapa Appi itu menyebutkan bahwa hadirnya Sekolah Rakyat memberikan ruang kepada semua anak dari berbagai latar belakang sosial untuk menikmati pendidikan yang setara.

“Kita membangun sebuah sekolah bersama. Bagaimana melihat kondisi masyarakat dengan keadaan sosial yang beragam ini. Pemerintah bisa memberikan penghidupan yang lebih baik,” jelas Appi.

Ia pun menilai pemerintah saat ini sangat peduli terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Salah satunya menghadirkan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Melalui Departemen Sosial, Pemkot Makassar akan support semaksimal yang bisa kami lakukan untuk bagaimana kita bisa mengintervensi anak-anak yang kehidupannya kurang baik ini. Sehingga kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya

Sekolah Rakyat yang menjadi program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto nantinya menampung siswa dari keluarga kurang mampu.

Dalam memberikan dukungannya, maka hari ini Pemkot Makassar menyiapkan lahan untuk membangun rumah layak huni yang akan dibangun oleh Kemensos.

Fasilitas ini diharapkan menjadi wadah anak-anak yang kurang mampu kurang mampu agar dapat hidup setara dengan masyarakat pada umumnya.

“Kita berharap apa yang menjadi penegasan Pak Mensos dan Pak Presiden Prabowo Subianto, ini hal yang sangat baik yang harus tersupport dan harus sampai ke semua daerah dengan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses pembangunan ini juga menjadi bentuk pemberdayaan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, pemerintah kota akan terus memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kami berterima kasih atas atensi yang sangat baik untuk bisa bersama-sama membangun Kota Makassar khususnya dan bisa mengurangi angka kemiskinan di kota ini,” tutup Appi.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel