Dihadapan Menteri PPPA, PJ Sekda Sebut Longwis dan Jagai Anakta Jadi Program Keterlibatan Peran Perempuan

Published

2 tahun ago

27 Maret 2024

Kitasulsel–Makassar--PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menyambut kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Bintang Puspayoga di Kelompok Wanita Nelayan (KWN) Fatimah Azzarah, Shelter Warga Pattingalloang, Barukang 3, Kecamatan Ujung Tanah, Rabu (26/03/2024).

Kunjungannya ini untuk melihat dan sekaligus mengapresiasi aktivitas kelompok perempuan pesisir di Kecamatan Ujung Tanah.

Dalam sambutannya, Firman Hamid Pagarra memperkenalkan beberapa program prioritas Pemkot Makassar yang keberhasilannya memiliki banyak peran kontribusi perempuan di dalamnya. Seperti, Jagai Anakta dan Lorong Wisata.

“Selamat datang ibu di Kota Makassar, saat ini kita berada di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Pattingaloang yang merupakan salah satu Kelurahan dari 153 Kelurahan yang ada di Kota Makassar, Kota Makassar dengan slogan Kota Makan Enaknya yang memberi peluang yang besar untuk memaksimalkan peluang perempuan untuk berkontribusi,” ucapnya.

Kata Firman, Pemerintah Kota Makassar sudah menetapkan komitmen terhadap kebijakan pembangunan yang berbasis hak anak melalui Visi Kota Makassar yang Inklusif, yaitu percepatan mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas yang Kuat untuk Semua.

Pemkot Makassar sadar bahwa urusan anak adalah urusan masa depan yang harus melibatkan semua pihak dan berkelanjutan, komitmen itu semakin dipertegas dengan program Jagai Anakta yang diinisiasi langsung oleh Wali.

Dijelaskan Firman program jagai anakta merupakan sebuah upaya mitigasi sosial yang mendorong semua pihak memberi ruang tumbuh kembang anak dengan perlindungan yang maksimal dalam mendorong penciptaan ruang kreativitas dan partisipasi anak dalam pembangunan.

Begitu pula, kata Firman, pada aspek layanan perlindungan anak dan perempuan, di mana tidak hanya di level Kota yaitu UPTD PPA, namun diperluas hingga tingkat RT/RW dengan adanya Shelter Warga sebagai sistem layanan yang mudah dan terjangkau di tingkat kelurahan seperti di shelter warga pattingaloang ini.

“Jagai Anakta terintegrasi dengan shelter warga dan adapula program Lorong Wisata yang di dalamnya memberdayakan perempuan seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) dan UMKM. Keterlibatan perempuan sangat terasa dengan kehadiran program-program tersebut,” paparnya.

Selain itu, Firman mengungkapkan alasan memilih Kelompok Wanita Nelayan (KWN) Fatimah Azzarah sebagai kunjungan dari Menteri PPPA karena KWN Fatimah Azzarah yang berada di kelurahan pattingaloang merupakan daerah pesisir yang rentan terjadi ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

KWN Fatimah Az Zahrah merupakan kelompok yang memberdayakan lansia, perempuan pesisir, perempuan kepala keluarga dan istri-istri nelayan, yang saat ini berjumlah 200 dari 600 orang perempuan pesisir yang dibina dan diberdayakan sehingga dapat mandiri dan memiliki penghasilan sendiri.

“Dengan adanya pemberdayaan Perempuan kepala keluarga pada KWN Fatimah Az Zahrah tentunya hal ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas keluarga, serta mendorong perempuan aktif dalam kehidupan sosial,” tuturnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Firman mengatasnamakan Pemerintah Kota Makassar memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kementerian PPPA RI atas dukungan dan kerja sama dalam mendorong program dan implementasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Makassar.

“Pemerintah Kota Makassar selama ini telah menempatkan kepentingan terbaik perempuan dan anak sebagai inventasi masa depan untuk kemajuan dan kejayaan Kota Makassar,” pungkasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

12 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)