Kejati Sulsel Beri Penghargaan Danny Pomanto: Role Model Kepala Daerah

Published

2 tahun ago

23 Maret 2024

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menerima penghargaan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) sebagai Role Model Kepala Daerah.

Danny mendapat penghargaan karena berperan aktif dan sinergis serta berkontribusi dalam peningkatan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di Sulsel khususnya di Kejari Makassar.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada Danny Pomanto pada kegiatan Pra Musrenbang Tahun 2024 di Hotel Claro, Jumat (22/3/2024).

Pra Musrenbang Kejati Sulsel ini mengangkat tena Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Transformasi Penegakan Hukum Modern Indonesia Emas 2045.

Sehingga dalam kesempatan itu, Kajati Leonard Eben berharap melalui pra musrenbang ini dapat terwujud transformasi penegakan hukum yang lebih modern menuju Indonesia emas 2045.

“Juga kepada wali kota/bupati terima kasih atas bantuan dalam mendukung sarana dan prasarana kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi baik di tingkat kejari maupun kejati,” kata Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Hubungan koordinasi dan kolaborasi terjalin baik antara Pemkot Makassar bersama dengan Kejari Makassar dan Kejati Sulsel.

Danny Pomanto menyebut paradigma penegakan hukum modern dianggap sebagai bentuk mitigasi dari sebuah pelanggaran hukum yang produktif dan membuat pemerintah daerah kabupaten/kota aman dalam menjalankan program kerjanya berkat pengawalan dari Kejati dan Kejari.

“Ini juga dapat membuat kami sangat optimistis, program strategis daerah berdampingan dengan Kajati dan Kajari, Insya Allah akan membuat kita atau negeri ini berlari,” ucapnya.

Danny Pomanto juga membeberkan kondisi Kota Makassar saat ini. Di mana pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di angka 5,40%, di atas provinsi dan nasional.

Begitu pun dengan inflasi Makassar yang sejauh ini masih terkendali yaitu 2,68%. Di bawah Sulsel 2,93% dan nasional 2,75%.

“Tidak terlepas dari pengawalan kajari, partner yang sangat baik, selalu mensuport banyak pelajaran dari beliau. Kami berlari di jalan kebenaran atas arahan dari Kajari,” tutup Danny Pomanto.

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

12 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)