Connect with us

Pembangunan Berkonsep Low Carbon City jadi Fokus Utama dalam Bahasan Musrembang RKPD 2025

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, Berlangsung di Hotel Claro Makassar, Rabu (06/03/2024).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari musyawarah yang dilakukan tiap Kecamatan yang ada di Makassar. Aspirasi dari setiap kecamatan dan Aspirasi Anggota DPRD akan ditetapkan untuk RKPD 2025.

Musrenbang ini mengangkat tema
Percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Andi Zulkufi Nanda pelaksana musrenbang tersebut menyampaikan hal ini dilakukan
amanat dari undang undang no 4 tahun 2024 tentang sistem pembangunan nasional.

Andi Zulkifli menyampaikan musrenbang ini karena hal ini dilatarbelakangi adanya permasalahan dan isu stategis rencana pembangunan daerah.

“Ini dilatarbelakangi adanya permasalahan dan isu stategis rencana pembangunan daerah
yang menjadi fundamental dan esensial dalam fokus pembangunan dangan konsep low carbon city dengan metaverse yang mendukung pencapaian pemerintah kota Makassar sebagai mana tertuang dalam RPJMD,” kata Andi Zulkifli.

Lanjut Zulkifi menjelaskan tema Percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan relevan dengan konsep pemerintah Kota Makassar

“Tema tersebut relevan dengan beberapa konsep diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat, pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, akses yang merata, keadilan sosial, inovasi dan politik, kemitraan dan kaleborasi serta penguatan tugas,” ucap Andi Zulkifli

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang membuka acara tersebut mengatakan, musrenbang kota adalah sebuah ritual pemerintahan untuk menjaring semua pendapat, semua suara, semua usulan, semua ide baik itu lewat jalur musrenbang, kelurahan dan kecamatan maupun lewat teman teman di DPRD Kota Makassar.

“Dari semua pendapat itu kemudian kita godok dalam musrenbang 2024 ini. Terkhusus tahun ini banyak perencanaan untuk tahun depan,” ujarnya dalam sambutan.

Kata Danny, tahun ini adalah tahun spesial. Di mana, tahun ini adalah tahun pemilu dan sudah berakhir dengan aman tertib dan damai. Kedepan, kita akan kembali dihadapkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024.

Rotasi kepemimpinan politik akan berlangsung, baik pada tingkat presiden legislatif dan juga dibeberapa kepala daerah.

Kata Danny, ada sekira 274 kepala daerah yang akan mengakhiri masa tugas tahun ini, dan ada 270 kepala daerah yang mendapat SK Masa jabatan sampai 2026.

“Sekarang lagi dalam proses di Mk, apakah berakhir tahun ini atau berakhir 2026,” katanya.

Masa jabatan Danny Pomanto berakhir di 2026. Meski begitu, Ia tak mempermasalahkan pemangkasan masa jabatan kepala daerah yang dilantik berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang lalu.

Danny mengatakan, akan tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Genjot Urban Farming Jadi Ikon Baru Kota

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memperkuat program urban farming sebagai salah satu prioritas pembangunan kota.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya peran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya para camat dan lurah, dalam mengembangkan konsep pertanian perkotaan ini agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Urban farming tidak hanya berfungsi sebagai upaya ketahanan pangan di tengah kota, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata serta lokasi studi banding bagi tamu dari luar daerah yang berkunjung ke Makassar.

“Pada kesempatan ini, saya meminta setiap kecamatan mampu menghadirkan contoh nyata yang bisa ditunjukkan kepada setiap orang berjunjung ke Makassar, kita perlihatkan untuk dikunjungi,” penegasan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Rapat Koordinasi Urban Farming di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (18/9/2025).

Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Zulkifly Nanda, serta Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, Dara Adidnda, dan Fadly Padi. Turut hadir pula 15 camat se-Kota Makassar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas DP2, dan Kepala Bappeda.

Melalui koordinasi ini, politisi Golkar itu berharap program urban farming dapat digerakkan secara terpadu dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, sehingga mampu menghadirkan kawasan hijau produktif yang memperkuat citra Makassar sebagai kota inovatif dan berkelanjutan.

Ia menegaskan perlunya sinkronisasi program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, hingga lurah dalam memperkuat urban farming dan pengelolaan lingkungan.

Appi menekankan bahwa agenda ini harus menjadi prioritas bersama karena berhubungan langsung dengan sistem Adipura baru, pengelolaan sampah, hingga ketahanan pangan kota.

“Masalah sinkronisasi program ini harus kita jalankan lebih dulu. Ini topik utama karena menyangkut lingkungan dan terkait urban farming,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Urban Farming.

Munafri mengungkapkan, konsep urban farming tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ia menyebut sudah ada beberapa daerah di Indonesia yang tertarik melakukan studi banding ke Makassar.

Oleh sebab itu, orang nomor satu Kota Makassar ini, memimpikan hadirnya lokasi percontohan terpadu yang dapat menunjukkan proses pengelolaan lingkungan secara menyeluruh hingga menghasilkan produk urban farming.

“Saya ingin kalau orang datang, kita bawa ke satu lokasi yang terintegrasi, ada proses pengelolaan siklus lingkungan, dan outputnya urban farming. Itu yang harus kita punya bahkan lebih baik dari yang dibikin pihak swasta,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Munafri juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah organik di setiap kecamatan, hingga ke tingkat RT. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyiapkan lubang biopori dan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai bagian dari siklus pemrosesan sampah.

“Ini harus berputar, semua wajib minimal punya lubang pembuangan organik. Saya mau turun sampai RT. Kita kelola sampah ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan sampah harus disertai regulasi kuat, misalnya kewajiban setiap perumahan memiliki minimal dua lubang biopori agar masyarakat tak lagi membuang sampah sembarangan.

“Kita harus dekatkan tempat pembuangan ke masyarakat. Kalau disiapkan dengan benar, lima bulan penuh, mereka sudah bisa panen kompos,” ujarnya lagi.

Menurut Munafri, keberhasilan urban farming sangat bergantung pada dukungan anggaran dan regulasi yang jelas. Ia meminta seluruh SKPD menyusun penganggaran yang mampu menghadirkan model atau (mock-up) percontohan untuk masyarakat.

“Seluruh uang yang dikeluarkan pemerintah harus ada feedback yang jelas. Harus dihitung secara finansial, sosial, dan antropologis. Tujuannya agar urban farming bisa mengurai masalah lapangan kerja dan memberi manfaat nyata,” tegasnya.

Ia bahkan meminta dukungan minimal berupa greenhouse dan fasilitas kompos sebagai contoh nyata. Munafri menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi, termasuk Dinas Pertanian dan Perikanan, DLH, hingga Bappeda. Ia menginginkan seluruh program digerakkan bersama agar lebih efektif.

Ia juga mengingatkan agar anggaran difokuskan pada program yang benar-benar memberi dampak ke masyarakat, bukan hanya pada seremonial atau panggung-panggung.

Munafri menegaskan dalam arahannya, dengan menekankan bahwa urban farming bukan sekadar pemenuhan kebutuhan wilayah, tetapi kebutuhan komunal yang menyatukan seluruh proses pengelolaan lingkungan.

“Program ini tidak akan jalan kalau hanya berdiri sendiri. Semua elemen harus tahu tugas dan tanggung jawabnya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Appi kembali menegaskan berulang-ulang pentingnya urban farming sebagai strategi ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi di tingkat kota.

Ia meminta seluruh perangkat daerah, camat, hingga lurah untuk bergerak serentak dan menghadirkan contoh nyata pertanian dan peternakan perkotaan di setiap wilayah.

“Dan jangan berpikir urban farming itu hanya sayur atau cabai. Di Makassar kita masih butuh banyak bunga, tanaman hias untuk konsumsi kuburan dan lain-lain. Ini perlu diaktifasi,” tegas Munafri.

Ia mencontohkan sejumlah lokasi yang sudah memiliki potensi, seperti Tamalanrea dengan tanaman khas Australia dan Ujung Tanah yang bekerja sama dengan CSR Pertamina.

Walaupun sistemnya belum sempurna, kalau kita asistensi dan sempurnakan, ini akan luar biasa. Oleh sebab itu, lanjut dia perlunya kolaborasi komprehensif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Ketua Golkar Makassar ini mendorong kombinasi anggaran dari pemerintah dengan dana CSR agar program tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

“Saya tidak mau kita hanya bercerita tentang contoh dari swasta. Kita harus punya contoh nyata yang ada di Makassar sendiri, di Barombong, Tamalanrea, Biringkanaya, Rappocini,” tegasnya.

Munafri meminta setiap camat dan kepala dinas memastikan program tidak berhenti di perencanaan. Bahkan harus lebih bagus daripada yang sudah ada milik swasta.

“Kalau ini jalan, kebersihan pasti terjaga, pengangguran teratasi, ekonomi dan daya beli masyarakat naik, bahkan inflasi bisa terkontrol,” jelasnya.

Selain tanaman pangan dan hias, Munafri juga menyinggung potensi peternakan perkotaan. Ia mencontohkan program kandang unggas di Bukit Baruga yang sudah menghasilkan ratusan telur hanya dalam hitungan minggu.

“Selain menanam, kita juga bisa beternak. Di Bukit Baruga, kandangnya bagus, tidak berbau, dan dalam dua minggu sudah menghasilkan 100 butir telur setiap hari. Ini sangat membantu masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai langkah nyata, Munafri berencana menggelar lomba RT/RW dan kelurahan terbaik tahun depan untuk menilai penerapan program urban farming dan peternakan.

Appi juga membuka peluang pemanfaatan Internet of Things (IoT) guna memaksimalkan produksi dan distribusi.

“Ini sebenarnya bukan program baru, tetapi kita buat lebih heterogen dan berkelanjutan. Apalagi kalau kita mampu menggunakan IoT, hasilnya akan lebih maksimal,” katanya.

Munafri menutup arahannya dengan menekankan bahwa seluruh dinas harus bergerak sinkron agar Makassar mampu mengendalikan inflasi dan mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah.

“Saya berharap dalam satu tahun kita bisa memunculkan image baru bahwa Makassar mampu mengintervensi inflasi dengan kekuatan kota sendiri. Ini sifatnya komunal, tapi dampaknya besar,” pungkasnya.

Tim Ahli Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Andi Fadly Arifuddin, yang akrab disapa Fadly Padi mengungkapkan, selama enam bulan terakhir ia bersama tim telah mengumpulkan para pegiat lingkungan hidup untuk membahas urban farming.

Mulai dari berbagai bidang, mulai dari ekonomi, komposting, perikanan, pertanian, hingga sembilan sektor lain yang relevan. Para lokal hero tersebut, kata Fadly, siap menjadi mitra pemerintah tanpa menuntut anggaran.

“Kami sudah mengumpulkan para pahlawan lingkungan di Makassar. Mereka siap membantu Pemkot, bahkan tanpa bicara anggaran,” ujar Fadly.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan sosial, lingkungan, dan ketahanan pangan di kota. Karena yang dihadapi adalah dampak sosial dan lingkungan, terutama persoalan sampah dan pangan.

Fadly memastikan timnya siap memberikan pendampingan, masukan, hingga bantuan teknis kepada pemerintah kecamatan, kelurahan, maupun dinas terkait.

“Tim kami siap mendukung apa pun yang diperlukan, bekerja sama dengan satgas dan SKPD serta camat, bersama masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kunci keberhasilan program urban farming terletak pada membangunkan kesadaran masyarakat.

“Membangunkan masyarakat itu membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai. Semakin mereka percaya, semakin besar berkah rezeki kita,” kata Fadly menutup pernyataannya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel