Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
Kitasulsel—Jakarta—Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, memaparkan rencana pembangunan Provinsi Sulsel di hadapan Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Selasa, 27 Februari 2024.
Pj Gubernur Sulsel didampingi Kapolda Sulsel, Pangdam Hasanuddin, Pangkoopsud II, Kajati Sulsel, Wali Kota Makassar, Bupati Gowa, Pj Bupati Takalar, Bupati Maros dan Bupati Pangkep.
Usai pertemuan dengan Presiden, Pj Gubernur Bahtiar menjelaskan, bersama empat bupati dan satu wali kota, pertemuan dengan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri membicarakan rencana konsep pembangunan Makassar dan kawasan sekitarnya. Kawasan Mamminasata, yang perencanaannya sudah dimulai sejak tahun 2011.
“Hari ini kami tambahkan Pangkep, Makassar dan sekitarnya ini terkoneksi dari sisi daratan dan ada juga koneksi dari sisi laut, karena ada juga Geopark Maros Pangkep,” katanya.
Bahtiar mengungkapkan, Presiden Jokowi meminta dirinya bersama lima kepala daerah dan Forkopimda Sulsel untuk membangun kawasan Kota Makassar dan sekitarnya.
“Supaya menjadi kota yang nyaman, sehat kemudian ekosistemnya dibangun, baik sistem ekonominya, sistem sosialnya termasuk bisnisnya, dan Makassar ini adalah pintu gerbang Indonesia Timur yang menjadi pusat perdagangan Indonesia Timur dan penopang IKN ke depan. Nanti bahan-bahan pangan ke IKN itu dari Makassar,” terangnya.
Oleh karena itu, Kawasan Makassar dan sekitarnya itu harus terintegrasikan jaringan transportasi yang memadai, transportasi kereta api, maupun transportasi tol, serta jalan lingkar Makassar supaya tidak terjadi kemacetan.
“Karena yang paling dekat potensi pertanian, paling besar peternakan, yang terdekat dari IKN itu justru Makassar. Jadi ketika IKN beroperasi, yang paling menikmati adalah Makassar dan sekitarnya, Provinsi Sulawesi Selatan,” jelas Bahtiar
Pj Gubernur Sulsel juga menyampaikan terima kasih atas nama masyarakat Sulawesi Selatan, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemerintah daerah dan kawan-kawan penyelenggaraan negara yang bertugas di Sulawesi Selatan, TNI, Polri dan Kejaksaan.
Ia juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang mewujudkan mimpi masyarakat Sulsel untuk memiliki stadion.
“Bapak Presiden Alhamdulillah mewujudkan mimpi masyarakat Sulawesi Selatan yang selama ini tidak memiliki stadion sepak bola. InsyaAllah tahun ini akan dibangun stadion sepak bola di Makassar. Dan ini, kawasan Bandara Makassar dan sekitarnya akan menjadi kota baru dan ini menjadi penyemangat buat kami masyarakat Sulawesi Selatan. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang memberikan perhatian yang begitu tinggi terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi, mengaku, mendampingi Penjabat Gubernur Sulsel beserta lima kepala daerah kabupaten kota, di mana lima kabupaten kota yang ada di sekitar Kota Makassar ini diproyeksikan akan menjadi kawasan terintegrasi.
“Nah ini memang sudah sempat diterbitkan Peraturan Presiden yang menjadi dasar pembangunan Mamminasata tadi. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti kembali dan mendapatkan dukungan langsung dari Bapak Presiden. Kita berharap ini bisa berjalan,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, mengaku bersyukur sudah diterima oleh Presiden bersama Pj Gubernur, Forkopimda dan Bupati lainnya.
Danny Pomanto mengucapkan terima kasih karena Mamminasata akan jalan kembali setelah tahun 2011 diterbitkan Perpres. Apalagi, beberapa fasilitas penting menjadi konsen Presiden Jokowi.
“Kemudian khusus di Makassar, punya banyak masalah perkotaan dengan pembangunan terpadu, dengan beliau maunya inginnya seperti Shenzhen,” ungkapnya.
“Dan ini menjadi tantangan bagi kami wali kota dan Bupati di bawah bimbingan Bapak Gubernur juga Forkopimda, InsyaAllah kami akan siap untuk melaksanakan apa yang beliau arahkan, apa yang beliau impikan, Makassar dan sekitarnya seperti Shenzhen dekat Hongkong,” pungkasnya. (*)
NEWS
Kuasa Hukum 69 Korban Minta Surya Paloh Panggil Putri Dakka Terkait Dugaan Kasus Subsidi Umrah
KITASULSEL—JAKARTA – Tim kuasa hukum yang mewakili 69 orang yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan menyampaikan surat aspirasi dan pengaduan kepada Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Surat tersebut berisi permohonan agar pimpinan partai memberikan perhatian terhadap dugaan permasalahan hukum yang menyeret nama kader Partai NasDem, Putri Hamda Dakka.
Surat pengaduan itu disampaikan oleh tim advokat dari Law Office Toddopuli yang terdiri atas Muh. Ardianto Palla, S.H., Akbar, S.H., Syahrul, S.H., Putri Rejeki, S.H., Abdul Rahman, S.H., dan Kurniawan. Mereka bertindak berdasarkan surat kuasa dari 69 klien yang mengaku menjadi korban.
Salah seorang kuasa hukum korban, Muh. Ardianto Palla, membenarkan pengiriman surat tersebut kepada Ketua Umum DPP Partai NasDem.
“Mengenai surat tersebut memang benar. Mewakili kuasa hukum para korban, saya telah mengirimkan surat kepada Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum DPP Partai NasDem melalui email resmi DPP NasDem,” ujar Ardianto.
Menurut Ardianto, surat tersebut bertujuan meminta Surya Paloh memanggil Putri Dakka agar menyelesaikan persoalan yang dihadapi para korban program subsidi umrah dan subsidi iPhone.
“Harapan kami, Bapak Surya Paloh dapat memanggil Ibu Putri Dakka untuk menyelesaikan persoalan dengan para korban subsidi umrah dan iPhone. Saya tegaskan, surat ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik apa pun. Ini murni sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada Ketua Umum Partai NasDem agar persoalan yang berkaitan dengan kader partainya dapat memperoleh perhatian dan penyelesaian,” katanya.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pihak kuasa hukum telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui media elektronik ke Polda Sulawesi Selatan pada 10 April 2025. Laporan itu berkaitan dengan program yang menawarkan subsidi umrah sebesar 50 persen dan subsidi pembelian iPhone 15 sebesar 50 persen.
Menurut kuasa hukum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan kemudian meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan pada 10 September 2025. Penyidikan dilakukan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.
Dalam suratnya, kuasa hukum menguraikan bahwa para korban mengetahui program tersebut melalui siaran langsung di akun Facebook atas nama Putri Dakka. Program itu menawarkan subsidi biaya umrah dan subsidi pembelian iPhone dengan syarat peserta terlebih dahulu mentransfer sejumlah dana ke rekening yang telah ditentukan.
Kuasa hukum menyebutkan, jadwal keberangkatan umrah yang telah dijanjikan beberapa kali mengalami penundaan hingga akhirnya tidak terlaksana. Sementara itu, peserta program subsidi iPhone disebut tidak pernah menerima telepon genggam yang dijanjikan. Saat para peserta meminta pengembalian dana, mereka mengaku hanya menerima janji pengembalian tanpa kepastian.
Dari total 69 korban yang didampingi, kuasa hukum menyebutkan sebanyak 10 orang telah menerima pengembalian dana secara bertahap. Namun hingga surat tersebut dibuat, masih terdapat 59 korban yang belum menerima pengembalian dana dengan total kerugian yang disebut mencapai sekitar Rp1.006.500.000.
Melalui surat itu, kuasa hukum juga meminta perhatian Ketua Umum Partai NasDem karena Putri Hamda Dakka disebut merupakan kader partai yang akan menjalani proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Meski demikian, kuasa hukum menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum serta lembaga peradilan yang berwenang.
Mereka juga menegaskan bahwa penyampaian surat tersebut murni merupakan bagian dari pelaksanaan tugas profesi sebagai kuasa hukum untuk memperjuangkan hak-hak para klien, tanpa dilandasi kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.
Ardianto juga mengaku hingga saat ini surat yang dikirimkan belum memperoleh tanggapan dari DPP Partai NasDem.
“Namun, sampai saat ini surat tersebut belum pernah ditanggapi ataupun dibalas oleh DPP Partai NasDem,”tutupnya
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap









You must be logged in to post a comment Login