Connect with us

Legislator Fraksi Demokrat, Fatma Wahyuddin Serukan Kesetaraan Gender Demi Pembangunan Makassar

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyudin menggelar fungsi pengawasan dalam rangka penyeberluasan peraturan daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan, di Hotel Travelers Phinisi, Jl Lamadukelleng Buntu, Kamis (1/2/2024).

Legislator dari Fraksi Demokrat ini mengaku perda ini penting disosialisasikan. Pemerintah kota Makassar, kata dia, ingin laki-laki dan perempuan berperan dalam pembangunan.

“Tujuan dari perda ini memang salah satunya bagaimana Makassar bisa mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang seperti pembangunan,” katanya.

Melalui perda ini, Fatma juga menyatakan pemerintah kota Makassar benar-benar serius dalam berupaya menciptakan kesetaraan gender. Untuk itu, pihaknya juga melibatkan banyak pihak agar tujuan itu tercapai.

“Jadi memberikan acuan kepada semua pihak baik pemerintah, media, ormas juga dalam menyusun strategi pengintegrasian gender,” lanjut Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan ini.

“Dan bagaimana meningkatkan kesetaraan dan keadilian untuk laki laki dan perempuan di kota Makassar tentunya,” tutup Fatma.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Makassar, Achi Soleman menyebut perda ini sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah.

Ia pun menilai perda PUG yang digagas oleh Fatma Wahyudin dan pansus perda ini memang perlu dihadirkan. Sehingga ada keadilan antara laki-laki dan perempuan.

“Kita sudah liat bagaimana dampaknya dari beberapa aspek. Di mana dari segi partispasi misalnya, lebih banyak wanita sekarang yanf kerja,” katanya.

Sekretaris 1 PKK Makassar, Sitti Zulfaidah memberi contoh dalam lingkup PKK. Ia mengatakan kesetaraan gender sudah berjalan.

“Di PKK itu sudah ada juga yang ketuanya itu laki-laki karena istrinya itu jadi bupati,” katanya.

“Tapi sayangnya memang di Makassar ini belum ada. Yang pasti kesetaraan gender itu harus diterapkan sesuai perda ini,” tukasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Undangan di Tengah Syawalan: Langkah Strategis Bupati Sidrap Bidik Panggung Pendidikan Sulsel

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Tidak semua undangan disampaikan lewat surat resmi. Sebagian justru lahir dari momentum yang tepat. Itulah yang dilakukan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang, Syaharuddin Alrif, saat menghadiri Syawalan 1447 Hijriah yang digelar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Sabtu (28/03/2026).

Di tengah suasana hangat acara tersebut, Syaharuddin memanfaatkan momen untuk menyampaikan undangan langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti. Undangan itu sederhana, namun sarat makna: hadir ke Sidrap pada Juli 2026.

Bukan untuk seremoni biasa, melainkan menghadiri Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan—sebuah agenda besar yang diproyeksikan menghadirkan sekitar 60 ribu tenaga pendidik dari seluruh Sulawesi Selatan.

Sidrap Siapkan Panggung Besar

Dalam pertemuan itu, Syaharuddin tidak sendiri. Ia didampingi Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, yang juga menjabat Ketua PGRI Sidrap. Kehadiran keduanya mempertegas kesiapan daerah menjadi tuan rumah.

Pesan yang ingin disampaikan pun jelas: Sidrap tidak sekadar ingin menjadi lokasi pelaksanaan, tetapi juga menjadikan Porsenijar sebagai momentum kebangkitan dan konsolidasi dunia pendidikan di daerah.

Jika terealisasi sesuai rencana, kegiatan ini berpotensi mengubah Sidrap menjadi pusat aktivitas pendidikan di Sulawesi Selatan selama beberapa hari, dengan ribuan guru berkumpul dalam satu ruang interaksi besar.

Sinyal Positif dari Menteri

Respons Abdul Mu’ti terbilang singkat namun bermakna. Ia mengapresiasi undangan tersebut dan memberikan sinyal positif atas kesiapan Sidrap.

Dalam konteks forum seperti Syawalan, jawaban semacam ini kerap dimaknai sebagai indikasi awal dukungan. Sebuah “kode” bahwa agenda tersebut mulai masuk dalam perhatian pemerintah pusat.

Disaksikan Para Pemangku Kepentingan

Percakapan itu tidak terjadi secara tertutup. Turut hadir Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama sejumlah kepala daerah dan jajaran Muhammadiyah.

Artinya, undangan tersebut tidak hanya sampai ke Menteri, tetapi juga diketahui oleh para pemangku kepentingan yang berperan dalam mendorong suksesnya agenda tersebut.

Lebih dari Sekadar Event

Porsenijar bukan sekadar ajang lomba olahraga dan seni. Di balik itu, terdapat ruang pertemuan besar bagi para guru untuk berbagi pengalaman, memperluas jejaring, dan membangun energi kolektif pendidikan.

Jika target kehadiran puluhan ribu peserta tercapai, Sidrap tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga pusat percakapan pendidikan regional.

Menunggu Kepastian

Kini, satu pertanyaan besar masih menggantung: apakah Menteri akan benar-benar hadir?

Jika iya, kehadiran tersebut bukan sekadar kunjungan simbolis, melainkan bentuk legitimasi yang dapat mengangkat posisi Sidrap dalam peta pendidikan daerah.

Undangan telah disampaikan. Waktu telah ditentukan. Kini, perhatian tertuju pada Juli 2026—momen yang berpotensi menjadikan Sidrap sebagai panggung besar bagi puluhan ribu guru, dengan pemerintah pusat berada di tengahnya.

Continue Reading

Trending