Plt Kadis Ketahanan Pangan Kota Makassar Pantau Pasar Murah di Kelurahan Lette

Published

2 tahun ago

29 Januari 2024

Kitasulsel—MAKASSAR || Meskipun diguyur hujan warga Kelurahan Lette Kecamatan Mariso antusias mendatangi lokasi Pasar Murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) kota Makassar, 29/ 01/2024

Pasar murah tersebut digelar di Posko Kontainer Terpadu Kelurahan Lette Jalan Rajawali. Terlihat Warga memadati lokasi tersebut untuk mendapatkan sembako dengan harga yang cukup murah

Kegiatan pasar murah ini disambut baik oleh warga sekitar. Menurut salah satu warga RT 05 RW 04, Juliatri, mengatakan dengan adanya Pasar Murah ini sangat membantu, karena mereka bisa mendapatkan sembako yang cukup murah dibawah harga pasar.

Juliatri berharap Gerakan Pangan Murah terus dilaksanakan agar para ibu ibu di Kelurahan Lette dapat menghemat uang belanja dan bisa menyisihkan untuk biaya lainnya

“Terimaksih kepada pemerintah kota Makassar yang telah mengadakan pasar murah di Lette. Ini sangat membantu dan meringankan kami untuk mendapatkan sembako dengan harga murah

Kami berharap pasar murah ini ada terus disini, agar kita dapat menghemat uang belanja,” tutur Juliatri

Kegiatan pasar murah ini dipantau langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kota Makassar, Dr Alamsyah Sahabuddin S. Stp., M. Si didampingi Lurah Lette Antho

Alamsyah Sahabuddin mengatakan kegiatan pasar murah ini merupakan program prioritas Pemerintah yaitu Gerakan Pangan Murah bertujuan untuk menjaga stabiltas pasukan harga pangan dan menekan laju inflasi

“Gerakan Pasar Murah ini merupakan program prioritas Pemerintah untuk menjaga stabilitas pasukan harga murah, dan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga murah,”tutur Alamsyah Sahabuddin

Adapun sembako yang disiapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan kota Makassar, berupa, beras SPHP isi 5 Kg harga Rp 52.500, sebanyak 1,5 Ton, minyak goreng kita 1 Liter harga Rp 13.000, sebanyak 300 Ltr, gula pasir manisku 1kg harga Rp 16.000 sebanyak 200 Kg(**)

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

17 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.