Legislator Fraksi Demokrat, Arifin Dg Kulle Jamin Perda Kepemudaan Berdayakan Pemuda Makassar

Published

2 tahun ago

23 Januari 2024

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Arifin Dg Kulle menggelar agenda fungsi pengawasan dalam rangka penyeberluasan peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, di Hotel Royal Bay, Selasa (23/1/2024).

Legislator dari Fraksi Demokrat ini mengundang dua Narasumber dalam kegiatan tersebut. Di antaranya, Ishak Makarannu selaku Sekretaris DPD LPM Sulsel dan Syahrir selaku Ketua RW.

Dalam kegiatan ini, Arifin Dg Kulle menyampaikan perda kepemudaan dimaksudkan untuk pengembangan kualitas pemuda. Ia menjamin peraturannya terus diterapkan.

“Banyak sekali kegiatan yang diimplementasikan sesuai perda ini, seperti pelatihan untuk pemuda. Itu semua sudah ada di Dinas Pemuda dan Olahraga,” katanya.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar ini juga menegaskan para pemuda tidak khawatir soal mereka tidak diperhatikan. Ia mengaku sejauh ini masih konsen dengan masalah pemuda.

“Apalagi saya hadir disini. Jadi kami pastikan perda ini berjalan untuk para pemuda kita,” tambahnya.

Baginya, pemuda adalah aset bangsa. Ia menyakini para pemuda dapat membangun Makassar lebih baik. “Seperti yang disampaikan Bung Karno, berikan aku sepuluh pemuda, maka kuguncangkan dunia,” tukasnya.

Sementara itu, Ishak Makarannu menyatakan pemuda punya banyak potensi. Ia berharap potensi itu dimanfaatkan dengan baik.

Olehnya, kata dia, perda kepemudaan mesti diterapkan dengan baik. Sehingga, jelas visi dan tujuan para pemuda.

“Ini membantu kita khusunya di anak muda, anak muda itu masa depan. Dari tidak berdaya jadi berdaya. Kalau pemuda yang bergerak, PAD kita akan bertambah,” jelasnya.

Begitu juga yang disampaikan Syahrir. Ia mengaku bersyukur DPRD telah mensahkan Perda Kepemudaan tersebut sebagai upaya pengembangan pemuda.

“Itu adalah patung hukumnya dan sudah diperdakan soal masalah pemuda. Maka dari itu kita patut bersyukur,” katanya.

“Semuanya sudah jelas di dalam perda. Bagaimana pemerintah, caranya agar kita para pemuda bisa berkembang. Bisa punya produktivitas, punya peran dalam pembangunan Makassar,” tukas Syahrir. (*)

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

3 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)