Abdul Wahab Tahir Gelar FGD Ranperda Tentang Inovasi Daerah

Published

1 tahun ago

22 Januari 2024

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir berharap pemerintah daerah mesti lebih getol dalam melahirkan setiap inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Apalagi, kata Wahab, Kota Makassar saat ini sudah dipadati oleh penduduk lokal maupun pendatang dari luar. Sehingga, sangat butuh inovasi daerah sebagai langka taktis melahirkan ruang publik.

Hal tersebut disampaikan Wahab Tahir saat menggelar Fokus Group Diskusi (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) nomor 8 tahun 2023 tentang Inovasi Daerah, di Hotel Royal Bay Makassar, Senin (22/1/2024).

Dalam FGD tersebut, menghadirkan masyarakat dan pihak pemerintah Kota Makassar untuk membahas mengenai adanya aturan baru terkait inovasi daerah.

Menurut Wahab, salah satu kelemahan setiap aturan itu tidak sinkronisasi antara pembuat aturan dan yang mau diatur, padahal aturan yang telah dibuat seyogyanya hari dijalankan, setuju atau tidak setuju.

“Problemnya adalah aturan yang dibuat memang harus masif disosialisasikan setiap aturan ini, karena selalu ada ruang antara produk hukum dari eksekutif maupun legislatif dengan melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Legislator Partai Golkar Makassar tiga periode ini mengatakan inovasi daerah merupakan produk hukum yang bisa mengikuti perkembangan zaman.

Karena itu, menurut Wahab, dengan adanya inovasi daerah ini bisa lebih mempersiapkan lagi langkah pemerintah kota kedepan untuk menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi rakyat.

“Misalnya soal lorong wisata ramah anak yang dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain dengan pengawasan orang tua, di wilayah Utara Makassar sekarang ruang publik sudah langka,” cetusnya.

“Makanya saya mengusulkan kepada Bapak Walikota agar program longwis ramah anak ini sangat bermanfaat kedepan. Jadi luas lorong yang kecil, ditengah itu bisa dibuatkan ruang bagi anak,” jelas Wahab.

Kepala Balitbangda Kota Makassar, Hamka memaparkan Ranperda ini mempunyai dasar hukum yang mengikat dengan sasaran kepada kepala daerah, legislatif, ASN, dan perangkat daerah lainnya.

“Tujuannya agar kinerja pemerintah daerah lebih mudah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus menghadirkan berbagai inovasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Agar efektivitas dan pemberdayaan masyarakat bisa mempercepat laju pembangunan daerah.

“Inovasi ini dilombakan yang nanya inovatif government award, kemarin Kota Makassar sudah mendapat penghargaan, setiap inovasi juga harus diuji coba apakah layak atau tidak, baik melalui APBD atau dana CSR,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dr Daniati menjelaskan aturan tentang inovasi daerah ini supaya memicu pemerintah kota lebih inovatif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

“Contohnya saja ada namanya kontainer terpadu di setiap kelurahan, itu salah satu inovasi pemerintah kota yang dihadirkan untuk masyarakat dalam melaporkan setiap permasalahan ataupun aspirasinya,” jelasnya.

“Ada juga namanya inovasi Bacce atau Balla Amma Caradde’ yang telah dibentuk oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Begitu pun inovasi lainnya yang telah dibentuk dari setiap SKPD di Kota Makassar,” tambahnya.

Mantan Kabag Hukum Pemkot Makassar tersebut mengatakan adanya inovasi daerah ini bisa melibatkan semua pihak, agar kedepannya banyak inovatif-inovatif yang lahir dalam membantu pemerintah kota Makassar.

“Jadi siapa saja bisa menciptakan inovasi, secara struktur pengelolaan tim koordinasi inovasi daerah ini diantaranya dari unsur perangkat daerah, akademik, dan non-pemerintah,” pungkasnya. (*)

Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri dan Mensos Saifullah Tinjau Kawasan Untia, Siap Jadi Pusat Sekolah

Published

4 hari ago

8 Mei 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf meninjau langsung salah satu lahan di Salodong, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis (8/5/2025).

Kawasan Salodong dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Kunjungan tersebut merupakan langkah awal dalam rangka persiapan pemanfaatan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Rumah Nayla merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif baru pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Tahap awal, program ini akan dijalankan di 53 titik awal dan ditargetkan berkembang menjadi 200 titik tambahan.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam kunjungannya mengatakan lokasi ini akan digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.

Namun, masih ada beberapa titik lokasi lainnya.

“Mulai beberapa titik, salah satunya nanti di Makassar untuk Sekolah Rakyat itu kalau sekolah ini berada di Makassar, maka yang boleh sekolah di sini adalah warga Makassar,” jelas Mensos Saifullah.

Lebih lanjut, proses perekrutan calon siswa untuk Sekolah Rakyat akan diprioritaskan kepada warga Kota Makassar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Hal ini dikarenakan sekolah dengan konsep asrama atau boarding school itu bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Harapan pak Presiden nanti setiap kabupaten/kota itu minimal memiliki satu Sekolah Rakyat yang bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA. Siapa yang bisa sekolah di situ? Mereka yang berada di desil satu desil itu miskin ekstrem dan miskin,” tuturnya.

Ia melanjutkan, program ini akan menyasar keluarga utama yang anak-anaknya putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.

Mekanismenya dilakukan melalui proses identifikasi oleh tim gabungan pusat dan daerah.

Setelah proses itu rampung, penetapan dilakukan melalui penandatanganan oleh kepala daerah bersama Dinas Sosial.

Menteri Sosial Saifullah menyampaikan bahwa seiring dengan program tersebut, Satgas Sekolah Rakyat yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga akan melakukan rekrutmen kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik.

“Di dalam tim rekrutmen itu tentu ada dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu dibantu pendamping, pendamping kita yang ada di sini atau sentra-sentra yang kita miliki di beberapa kota atau di beberapa wilayah,” sebutnya.

“Kemudian dibantu oleh instrumennya bupati/wali kota lewat Dinsos. Lalu ada juga BPS ini yang memiliki data. Jadi, BPS kabupaten/kota juga ikut terlibat,” tambah Mensos Saifullah.

Sementara, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Katanya, pemerintah kota siap mendukung dan menyukseskan program Sekolah Rakyat di Makassar.

Kata wali kota yang akrab disapa Appi itu menyebutkan bahwa hadirnya Sekolah Rakyat memberikan ruang kepada semua anak dari berbagai latar belakang sosial untuk menikmati pendidikan yang setara.

“Kita membangun sebuah sekolah bersama. Bagaimana melihat kondisi masyarakat dengan keadaan sosial yang beragam ini. Pemerintah bisa memberikan penghidupan yang lebih baik,” jelas Appi.

Ia pun menilai pemerintah saat ini sangat peduli terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Salah satunya menghadirkan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Melalui Departemen Sosial, Pemkot Makassar akan support semaksimal yang bisa kami lakukan untuk bagaimana kita bisa mengintervensi anak-anak yang kehidupannya kurang baik ini. Sehingga kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya

Sekolah Rakyat yang menjadi program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto nantinya menampung siswa dari keluarga kurang mampu.

Dalam memberikan dukungannya, maka hari ini Pemkot Makassar menyiapkan lahan untuk membangun rumah layak huni yang akan dibangun oleh Kemensos.

Fasilitas ini diharapkan menjadi wadah anak-anak yang kurang mampu kurang mampu agar dapat hidup setara dengan masyarakat pada umumnya.

“Kita berharap apa yang menjadi penegasan Pak Mensos dan Pak Presiden Prabowo Subianto, ini hal yang sangat baik yang harus tersupport dan harus sampai ke semua daerah dengan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses pembangunan ini juga menjadi bentuk pemberdayaan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, pemerintah kota akan terus memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kami berterima kasih atas atensi yang sangat baik untuk bisa bersama-sama membangun Kota Makassar khususnya dan bisa mengurangi angka kemiskinan di kota ini,” tutup Appi.