Makassar Sabet Peringkat 3 Nasional Kota Terbaik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Published

2 tahun ago

18 Januari 2024

Kitasulsel—JAKARTA, – Kota Makassar kembali dinobatkan sebagai salah satu kota terbaik penyelenggaraan pemerintahannya di tingkat nasional. Kota Makassar masuk 10 besar dengan menduduki posisi ke tiga dengan nilai 3,5660 status tinggi.

Hal itu diumumkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Suhajar Diantoro saat menyerahkan SK Mendagri tentang hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ELPPD) 2023, terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2022.

SK ini diterima langsung oleh PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra mewakili Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, di Jakarta, Kamis (18/01/2024).

Torehan ini menjadi prestasi yang membanggakan karena Kota Makassar berhasil masuk 10 besar penilaian LPPD dua tahun berturut-turut.

“Alhamdulillah Kota Makassar meraih peringkat ke-3 LPPD 2023 atas penilaian LPPD 2022. Dua Tahun berturut-turut Makassar kembali masuk dalam kategori 10 besar penilaian LPPD,” ucap Firman.

Firman menjelaskan ada sekitar ratusan indikator penilaian yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri dalam menentukan kota dengan kinerja terbaik atau tertinggi nasional.

Beberapa indikator tersebut, diantaranya laporan capaian kinerja makro, akuntabilitas kinerja pemerintah, penerapan standar pelayanan minimal, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah dan indikator lain seperti kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia pada otonomi daerah.

“Capaian ini merupakan kerjasama antar OPD dan dukungan masyarakat sehingga prestasi ini dapat diraih oleh Pemerintah Kota Makassar,” katanya.

Firman menekankan ada hal penting dari penghargaan ini karena dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga kata Firman, capaian tahun ini semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Lanjut Firman, Makassar pernah meraih Parasamya Purnakarya Nugraha di periode pertama kepemimpinan Moh. Ramdhan Pomanto ketika meraih peringkat 10 besar LPPD tiga kali berturut-turut. Semoga di masa kepemimpinan periode kedua ini juga meraih kembali Parasamya Purnakarya Nugraha.

Tercatat beberapa program prioritas unggulan Pemerintah Kota Makassar tahun 2022 yakni menciptakan Lorong Wisata yang fokus pada pengembangan pangan utamanya berbagai tanaman yang dapat menekan inflasi yakni cabai.

Tak hanya penanganan inflasi, program ini pun terbukti dapat memanfaatkan berbagai ruang di Lorong yang awalnya tidak difungsikan.

Karena hal itu dampaknya kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya warga kawasan lorong pemukiman.

Berikut 10 besar Kota penyelenggaraan pemerintahan tingkat nasional :
1. Surabaya 3,5866,
2. Surakarta 3,5718,
3. Makassar 3,5660,
4. Tangerang 3,5320
5. Semarang 3,5254,
6. Medan 3,5095,
7. Palembang 3.4541,
8. Samarinda 3,4529
9. Kota Metro 3,4465,
10. Denpasar 3,4439. (*)

Kabupaten Sidrap

Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Pesan Bupati Sidrap Saat Pimpin Rakor APBDes

Published

2 hari ago

2 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, memimpin rapat koordinasi terkait perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Jumat (1/8/2025) malam.

Kegiatan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap Sutikno, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan Sunarto, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo Haryanjas Pasang Kamase, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidrap Aminah Arsyad,

Tampak pula Kepala Dinas Pemdes PPA, Abbas Aras bersama jajarannya, Inspektur Mustari Kadir, Kabag Hukum Andi Kaimal, serta kepala desa se-Kabupaten Sidrap.

Dalam arahannya, Bupati Syaharuddin menegaskan pentingnya keselarasan persepsi antara pemerintah daerah dan para kepala desa dalam mengelola anggaran yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Kepala desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya saya. Maka kita harus satu persepsi, bahwa model pembangunan 2025–2029 ini lebih sosial dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan APBDes secara tepat guna dan terukur. Ia juga menjelaskan, proses perencanaan hingga pelaksanaan harus mengikuti alur input, output, dan outcome yang jelas.

“Input-nya dari musrenbangdes dan usulan masyarakat, lalu dibahas dalam APBDes, kemudian direalisasikan dalam kegiatan. Outcome-nya harus jelas: anggaran desa, sekitar Rp78 miliar untuk seluruh desa di Sidrap, harus terasa manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Syaharuddin juga menyoroti pentingnya program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut program tersebut memberi manfaat nyata, seperti santunan kematian dan beasiswa untuk ahli waris.

“Program seperti ini harus dipikirkan dan disinergikan. APBD kabupaten akan mendukung kebutuhan dana desa, walaupun dana tersebut berasal dari APBD, APBD Provinsi, maupun APBN,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi program nasional seperti swasembada pangan, koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Sidrap. Termasuk, program reforma agraria yang tengah diupayakan bersama Forkopimda.

Bupati berharap penyusunan perubahan APBDes dilakukan secara terbuka dan transparan, serta meminta gaji kepala desa dibayarkan tepat waktu.

“Saya ingin gaji kepala desa dibayarkan setiap tanggal 1, tidak boleh menunggu dua bulan,” tegasnya.

Sementara itu, Kajari Sidrap Sutikno mengingatkan bahwa penyusunan APBDes harus mengacu pada regulasi, terutama terkait alokasi untuk program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

“Undang-undang mengamanatkan perlindungan kepada rakyat, terutama pekerja rentan seperti petani, buruh, dan nelayan. Mereka harus dilindungi, apalagi jika penghasilannya di bawah standar,” jelas Sutikno.

Ia meminta para kepala desa didampingi dalam menyusun APBDes agar tidak salah langkah.

“Mereka adalah ujung tombak pembangunan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah karena kurang bimbingan. Saya titip ke Pak Sekda dan Kabag Hukum untuk membina para kades sebaik mungkin. Jika perlu bantuan, kami siap mendampingi,” pungkasnya. (*)