Sosialisasi Pendidikan, Abdul Wahab Tahir: Orang Yang Berilmu Lebih Tinggi Derajatnya

Published

2 tahun ago

12 Januari 2024

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menyebut dengan pendidikan maka akan lahir para orang-orang berilmu yang lebih tinggi derajatnya daripada yang tidak berilmu.

Dari pernyataan tersebut, Wahab Tahir mengambil pelajaran bahwa menuntut ilmu adalah sebagian kewajiban dari tiap-tiap manusia khususnya orang yang beriman.

Serta dalam menuntut ilmu wajib dengan siapa saja yang sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam.

Itu disampaikan Wahab Tahir saat menggelar sosialisasi penyebarluasan Perda nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Royal Bay Makassar, Jl Sultan Hasanuddin, Jumat (12/1/2024).

“Dalam perspektif agama kita (Islam) orang yang memiliki ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada yang tidak berilmu,” jelasnya.

Sebab menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Makassar ini, orang yang berilmu lebih gampang menangkap masalah dengan utuh, sehingga bisa memberikan sebuah solusi ditengah lingkungannya.

“Karena pendidikan yang baik itu adalah terapan dari rumah, atau sejak didikan orang tua dimulai. Karena sesuai perintah agama kita bahwa ajari anakmu mulai dari buaian hingga ke liang lahat,” ucapnya.

Sebagai narasumber sosialisasi Perda, Ustadz Asdar menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hal penting bagi generasi bangsa, agar mereka bisa menciptakan intelektual, karakteristik dalam berpikir mana yang baik dan buruk.

“Sekarang banyak generasi yang tidak mengerti tentang pendidikan, misalnya mereka putus sekolah. Tidak mempunyai pengalaman untuk mendapatkan ilmu,” jelasnya.

Meski begitu, menurut Asdar, ilmu bisa didapatkan melalui pengalaman. Walaupun dia mengenyam pendidikan dari S1 hingga S3 tanpa pengalaman, maka sesungguhnya seseorang itu tidak berilmu.

“Karena semasa ia bersekolah hanya mengikuti aturan pendidikan yang telah ditetapkan, tapi pengalaman dan ilmu yang ia dapatkan tidak dapat dikatakan sebagai orang berilmu,” ungkapnya. (*)

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

26 menit ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)