Resolusi 2024, Danny Pomanto Prioritaskan Konservasi Energi dan Energi Hijau di Makassar

Published

2 tahun ago

24 Desember 2023

Kitasulsel—Makassar—Setelah beberapa bulan sempat dilanda pemadaman listrik bergilir yang meresahkan, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto telah menyatakan komitmennya untuk memprioritaskan konservasi energi serta mendorong penggunaan energi hijau di Makassar pada tahun 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan Danny Pomanto, sapaan akrabnya, dalam Family Gathering Pemerintah Kota Makassar di Tokka Tena Rata, Minggu (24/12/2023).

Dirinya menyebut, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di tahun ini telah menimbulkan kekhawatiran dan keresahan berbagai pihak.

“Ada banyak keluhan soal mati lampu ini, banyak usaha terganggu bahkan ada usaha yang berhenti,” katanya.

Bahkan, hal itu juga berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah kota.

“Saya melihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap Pemkot itu menurun karena mati lampu. Jadi ternyata masyarakat tidak mengerti bahwa mati lampu itu bukan kewenangan Pemkot, tapi kita ikut dapat dampak,” jelasnya.

Merespons hal ini, Danny mulai menggencarkan upaya untuk memitigasi risiko serupa di masa depan. Dia tidak ingin kejadian serupa kembali menghambat berbagai sektor yang ada.

“Saya tidak mau sekolah terganggu karena listrik. Maka dalam penghematan di tahun depan, saya kira di perubahan kita harus membuat keputusan yang cepat untuk memitigasi hal seperti ini,” tegas Danny.

Adapun komitmen yang diusung mencakup penerapan konservasi energi dan penggunaan energi hijau, serta mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam memperkuat ketahanan energi di Kota Makassar.

Diharapkan, langkah-langkah ini tidak hanya mengatasi masalah pemadaman listrik yang terjadi sebelumnya, tetapi juga menjadikan Makassar sebagai teladan dalam penerapan strategi energi berkelanjutan di tingkat lokal.

“Yang saya khawatir mati lampu ini akan permanen sehingga tahun depan konservasi energi dan green energy menjadi bagian yang harus kita fokuskan terutama untuk sekolah-sekolah kita,” pungkasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

30 menit ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)