Masa Purna Bakti Sekda Kota Makassar, Danny Pomanto: Sulit Temukan Pengganti Sepadan

Published

2 tahun ago

24 Desember 2023

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Muh. Ansar, yang beberapa hari lagi memasuki masa purna baktinya.

Pernyataan tersebut disampaikan Danny Pomanto dalam acara Family Gathering Pemerintah Kota Makassar di Tokka Tena Rata, Minggu (24/12/2023) pagi.

Dalam sambutannya, Danny Pomanto menjelaskan bahwa Ansar bukan hanya seorang birokrat yang menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga menjadi sosok yang memberikan kontribusi luar biasa dalam mengemban tanggung jawabnya.

“Kita mendapat tantangan salah satunya pak Sekda tinggal menghitung hari masuk masa purna bakti, Insya Allah husnul khatimah dalam artian berakhir dalam tugas dengan baik. Walau berat, tapi kita harus semangat untuk sama-sama,” ucapnya.

Danny pun mengaku kesulitan dalam menemukan pengganti yang sepadan dengan Muh. Ansar. Ia mengakui bahwa dedikasi, integritas, dan kinerja Ansar sulit untuk disaingi.

“Sosok pak Sekda sosok yang luar biasa, beliau sangat mengerti pekerjaan teknis, buktinya saya sulit sekali mencari Sekda yang menggantikan beliau karena begitu komplitnya kemampuan beliau dalam pengelolaan kesekretariatan di Pemerintah Kota Makassar,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, Muh. Ansar menerima apresiasi tersebut dengan penuh rasa syukur dan rendah hati menyampaikan terima kasih kepada Danny Pomanto yang dinilainya berhasil menjadi sosok pemimpin yang selalu memberikan arahan kepada jajaran Pemkot termasuk dirinya.

“Saat saya jadi Kepala Dinas PU, saya selalu diberikan arahan oleh pak Wali, dalam hati saya selalu heran dengan ide-ide beliau, tetapi saya jalankan arahannya. Setelah jadi, saya baru paham bahwa gunanya seperti itu. Jadi memang kerja pak Wali berpikir secara sistematik,” ucapnya

Di samping itu, ia menyatakan bahwa perannya sebagai Sekda bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan untuk melayani masyarakat dan mendukung visi dan misi Danny Pomanto bersama Pemkot Makassar dalam membangun Kota Makassar.

Ia berharap agar ke depannya Pemerintah Kota Makassar terus berkembang dan mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Pada acara yang penuh kehangatan ini, tidak hanya Wali Kota Danny yang menyampaikan apresiasi. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut memberikan penghargaan dan cendramata kepada Muh. Ansar sebagai bentuk terima kasih atas dedikasinya yang luar biasa.

Ansar, yang telah menjabat sebagai Sekda Kota Makassar sejak tahun 2019, mengakhiri masa jabatannya pada bulan Desember 2023. Pada momen ini, tergambar jelas bahwa kepergian Ansar meninggalkan jejak prestasi yang patut diapresiasi.

Hingga akhir acara, tergambar bahwa momen menyambut masa purna bakti Muh. Ansar tidak hanya menjadi ajang perpisahan, tetapi juga sebagai momentum refleksi atas perjalanan panjangnya dalam melayani dan memajukan Kota Makassar. (*)

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

32 menit ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)