Perumda Air Minum Kota Makassar Jadi Contoh di Indonesia Timur

Published

2 tahun ago

15 Desember 2023

Kitasulsel—Makassar—Perumda Air Minum Kota Makassar saat ini menjadi salah satu corong percontohan bagi Perumda di Indonesia timur. Mempertegas hal tersebut, Perusahaan Daerah yang dipimpin oleh Beni Iskandar mendapat kunjungan dari PDAM Wanua Wenang Manado, Jumat, 15 Desember 2023.

Kunjungan yang bertujuan sebagai studi tiru sekaligus konsultasi terkait Perda Kelembagaan Perusahaan Daerah serta strategi yang telah dijalankan oleh Perumda Air Minum Kota Makassar tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Beni Iskandar bersama dengan jajaran pejabat struktural terkait di Aula Perumda Air Minum Kota Makassar, jl. DR. Ratulangi. No.3.

Rombongan yang dipimpin oleh Asisten II Setda Kota Manado, Atto Ratang Matandung Bulo, mengatakan bahwa Kota Makassar menjadi tujuan terbaik untuk mempelajari hal-hal yang telah dilakukan bahkan saat proses perubahan status PDAM Makassar menjadi Perumda.

“Kami sengaja mengunjungi Kota Makassar, karena kami yakin ini merupakan lokasi yang representatif untuk dikunjungi sebagai lokasi studi tiru apa yang telah dikerjakan di PDAM Kota Makassar khususnya,” ujarnya.

Direktur Utama PDAM Wanua Wenang Kota Manado, Meiky Taliwuna, mengungkapkan bahwa memang butuh kiat dari Perumda Air Minum Kota Makassar dalam menerapkan strategi untuk membuat perusahaannya terus berkembang dan berkontribusi bagi daerah.

“Kami melihat di Makassar cakupan pelayanannya +_70%, sedikit lagi 80% yang menjadi standar nasional, tentu ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kami (PDAM Manado) pelanggannya baru sekitar 20ribuan, masih harus mengejar sekitar 60ribu pelanggan untuk mencapai persentase standar nasional, dan kami butuh kiat-kiat dari pak Beni tentunya,” ungkapnya.

Beni Iskandar, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar menyampaikan rasa terima kasih telah memilih Makassar untuk menjadi lokasi studi tiru yang dilakukan oleh PDAM Kota Manado.

Beni menceritakan bahwa bagaimana proses yang panjang dilalui untuk peralihan status perusahaan PDAM Kota Makassar menjadi Perumda.

“Kami lumayan lama pengurusannya karena memang termasuk Perda usulan, banyak lokasi yang harus dikunjungi untuk studi tiru. Mungkin nanti di Manado waktunya lebih singkat karena merupakan Perda inisiatif dari DPRD setempat,” ungkap Beni.

Beni juga menambahkan bahwa dari awal 2022 telah mengoptimalisasi digitalisasi baik dalam pembayaran maupun informasi ke pelanggan.

“Polanya sudah ada dari dulu, namun baru kami optimalisasi sejak awal 2022. Kami mempermudah pembayaran pelanggan di hampir semua platform digital, serta informasi-informasi selalu kami sampaikan melalui media sosial serta media-media rekanan,” kata Beni. (*)

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

33 menit ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)