Danny Pomanto akan Mutasi Besar-besaran Akhir Tahun 2023 di Atas Kapal Phinisi

Published

2 tahun ago

13 Desember 2023

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Danny Pomanto akan melakukan mutasi besar-besaran pada akhir tahun 2023. Rencana pelantikan pejabat hasil mutasi tersebut akan di lakukan di atas Kapal Phinisi.

“Belum, saya mau satu kaligus nanti, maksudnya beberapa tahap, karena banyak ini makanya saya suruh cepat-cepat supaya dia tau pelantikan di atas kapal,” kata Danny kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Rabu (13/12/2023).

Wali Kota Makassar dua periode tersebut belum bisa memastikan kapan mutasi akan dilakukan. Hal tersebut dikarenakan jadwalnya cukup sibuk beberapa hari ke depan.

“Tapi yang jelas saya kebetulan agak sibuk ini, ini malam ada KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) tanggal 15 acara di Tribun Karebosi, kemudian saya keluar kota, pulang keluar kota tanggal 17 itu ada acaranya DDI. Kemudian (tanggal) 22 ada acara dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Ini sambung menyambung, paling tidak sesudah itu,” ungkap Danny sapaan akrabnya.

Diberitakan sebelumnya, 4 pejabat eselon II lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Makassar tengah menjadi sorotan Danny Pomanto karena dianggap memiliki kinerja yang rendah. Diantara pejabat tersebut akan ada yang dinonjobkan.

“Saya bilang 4 pejabat paling rendah, paling rendah kinerjanya, kemungkinan di antara itu yang ada yang nonjob,” kata Danny saat di wawancarai wartawan, Senin (11/12/2023).

Danny masih engga membeberkan siapa 4 pejabat dengan kinerja rendah yang dimaksud. Dia mengaku akan mengumumkannya secara resmi pada refleksi akhir tahun nanti.

“Iya, saya akan umumkan nanti di refleksi akhir tahun. Nanti refleksi akhir tahun saya umumkan,” bebernya.

Selain itu, Danny juga menyebut ada 5 pejabat dengan kinerja terbaik. Pejabat yang dimaksud juga akan diumumkan pada refleksi akhir tahun. “Ada 5 yang kinerja terbaik, saya umumkan juga,” ucap Danny.

Diberitakan sebelumnya, Danny Pomanto mengaku akan ada pejabat pimpinan tinggi pratama yang dinonjobkan hingga dimutasi dari jabatannya. Kebijakan itu akan diterapkan bagi pejabat yang berkinerja rendah.

“(Hasil job fit) Sudah (dikantongi). Ada (yang dinonjobkan dari pelaksanaan) job fit eselon II,” ungkap Danny kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Senin (20/11/2023).

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

35 menit ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)