Cegah Korupsi, Pj Gubernur dan Ketua TP PKK Sulsel Ikut PAKU Integritas KPK

Published

2 tahun ago

22 November 2023

Kitasulsel–Makassar–Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin dan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulsel, Sofha Marwah Bahtiar, mengikuti pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangan masing-masing.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan program yang bertajuk Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas).

Rangkaian program PAKU Integritas terdiri atas tiga kegiatan. Pertama, executive briefing penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangan. Kedua, pelatihan penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas. Dan ketiga, pembekalan antikorupsi bagi pasangan penyelenggara negara, istri atau suami.

Program PAKU Integritas melibatkan pimpinan dan pejabat struktural Eselon 1 di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menjadi fokus area KPK 2023.

Untuk menjangkau lebih banyak penyelenggara negara, KPK juga melibatkan pemerintah daerah tingkat provinsi yang terdiri atas Pj Gubernur dan Ketua DPRD dari 12 Provinsi. Yaitu, Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua.

Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengaku sudah dua kali mengikuti PAKU Integritas di KPK. Pertama saat masih sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan saat ini sebagai Pj Gubernur Sulsel.

“Saya bersama istri, hari ini dan sampai besok akan mengikuti PAKU Integritas. Ini yang kedua kalinya kami ikut. Yang pertama tahun 2022, kami juga sudah ikut sebagai Dirjen Politik bersama istri juga,” ungkap Bahtiar usai mengikuti kegiatan tersebut, Rabu, 22 November 2023.

Meski sudah dua kali mengikuti, menurut dia, penting bagi dirinya bersama istri mengikuti kegiatan tersebut. Pasalnya, banyak hal-hal baru disampaikan, bagaimana upaya-upaya pencegahan korupsi, khususnya di komunitas keluarga para pejabat negara.

“Saya pikir tidak ada salahnya mengikuti sampai dua kali. Karena yang penting sebenarnya yang seperti ini pengingat juga buat kita, bahwa bagaimana soal upaya-upaya pendidikan dan peran serta masyarakat, dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini harus terus diingatkan,” urainya.

“Jadi semakin sering hal-hal seperti ini diulangi semakin baik dan semakin banyak unsur yang menegakkan semakin baik. Saya kira metode baru yang terus dikembangkan oleh KPK dalam rangka upaya-upaya pencegahan korupsi, termasuk upaya pendidikan anti korupsi dan memperluas peran serta masyarakat,” tuturnya. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag RI Jadi Narasumber Sertifikasi Pembimbing Haji Mandiri 1447 H/2026 di Asrama Haji Sudiang

Published

7 jam ago

14 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

MAKASSAR, KITASULSEL.COM — Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., menjadi narasumber dalam kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi Pembimbingan Petugas Haji Jalur Mandiri Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Minggu (14/12/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Kalimantan, serta sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Sertifikasi dan akreditasi ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembimbing haji agar pelayanan kepada jamaah semakin profesional dan terstandar.

Dalam pemaparannya, Dr. Bunyamin M. Yapid menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 patut disyukuri karena dapat berjalan dengan aman, tertib, dan relatif lancar, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan di lapangan. Keberhasilan tersebut, menurutnya, merupakan hasil dari sinergi dan kerja kolektif seluruh petugas haji.

“Capaian positif penyelenggaraan haji 2025 harus menjadi modal evaluasi dan pembelajaran penting untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tantangan penyelenggaraan haji ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, seluruh petugas haji wajib memiliki pemahaman yang utuh terhadap problematika penyelenggaraan haji, regulasi berhaji, serta berbagai aspek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jamaah haji.

Menurutnya, melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi ini, para peserta memperoleh manfaat penting berupa peningkatan kompetensi bimbingan ibadah, pemahaman standar pelayanan jamaah, serta penguatan kapasitas dalam menghadapi persoalan di lapangan.

“Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terukur bagi pembimbing haji, sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh petugas haji merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Semangat kebersamaan dan keikhlasan, kata dia, harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah pelayanan.

“Semua petugas haji adalah satu kesatuan yang utuh. Semangat yang ditanamkan harus sejalan dengan nawaitu sebagai pelayan jamaah, dengan prinsip one team, one spirit, one goal,” tegas Dr. Bunyamin.

Salah satu peserta, Ikbal, yang berasal dari Timika, Papua, mengaku sangat terbantu dengan materi yang disampaikan oleh narasumber. Menurutnya, pemaparan yang diberikan tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan motivasi untuk terus meningkatkan kapasitas diri sebagai petugas haji.

“Materi yang disampaikan sangat menarik dan memberikan motivasi tambahan untuk terus belajar tentang bagaimana menjadi petugas haji yang baik,” ujar Ikbal.

Ia menambahkan, materi yang disampaikan Dr. Bunyamin dinilai sangat aplikatif dan sarat makna.

“Materi yang disampaikan daging semua, ini bekal istimewa dari Pak Doktor,” ungkapnya.

Diketahui, Dr. H. Bunyamin M. Yapid selain menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama RI, juga merupakan dosen Manajemen Haji dan Umrah (MHU) UIN Alauddin Makassar. Ia juga tercatat sebagai angkatan pertama dalam sertifikasi pembimbing haji, sehingga pengalamannya dinilai sangat relevan dan kontekstual dengan kebutuhan petugas haji saat ini.

Sertifikasi dan akreditasi pembimbing haji jalur mandiri ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui Kemenhaj dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, dan berlangsung selama 12 hingga 18 Desember 2025. Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan materi terkait kebijakan haji, bimbingan manasik, standar pelayanan jamaah, hingga etika pendampingan di Tanah Suci.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pembimbing haji memiliki kompetensi, integritas, dan kesiapan pelayanan yang semakin baik, sehingga mampu melanjutkan dan meningkatkan capaian positif penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menuju pelaksanaan haji 1447 H/2026 M yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi jamaah Indonesia.