Ganggu Stabilitas Kinerja Pompa, Dirut PDAM Makassar Komplain PLN

Published

2 tahun ago

13 November 2023

Kitasulsel—Makassar—Adanya pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN, tidak hanya dirasakan sangat mengganggu kegiatan masyarakat dan para pelaku usaha, tetapi juga sangat merugikan Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar.

Hal ini disebabkan karena seringnya terjadi Trip dari PLN yaitu padamnya pasokan listrik secara mendadak 13/11/2023.

Walaupun dengan limit waktu yang sangat singkat, padamnya listrik menyebabkan produksi dan distribusi air ke pelanggan menjadi terganggu.

“Iya, tripnya memang sekejap hanya sekitar 1-3 menit tapi ini sangat mempengaruhi kinerja pompa produksi air bersih dan distribusi kami kepada pelanggan menjadi sangat terganggu,”.

Beni Iskandar selaku Direktur Utama PDAM Makassar menyatakan komplain dan keberatan atas kejadian ini.

“Sejak tahun lalu kita sudah mengirimkan surat permohonan menjadi pelanggan prioritas/premium kepada PLN sebelum ada jadwal pemadaman bergilir, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban dari PLN,” ujar Beni.

“Sejenak saja listrik off, maka produksi dan distribusi air akan berhenti otomatis, sehingga butuh waktu 4-8 jam untuk normalisasi kembali. Kalau boleh dikatakan kerugian kami bisa sampai milyaran karena sudah berlangsung sangat lama yakni sejak tahun lalu,” tambahnya.

Beni berharap PLN memberikan prioritas terhadap fasilitas publik, khususnya PDAM karena berhubungan langsung terhadap kontinuitas pelayanan kepada masyarakat.

“Ini tidak bisa terus terjadi dan PLN harusnya memberi prioritas khusus,” tegasnya.

Beni berharap agar kejadian trip aliran listrik ini tidak terjadi lagi.

“Kami kan juga pelanggan yang sangat loyal terhadap PLN. Buktinya kami tidak pernah menunggak pembayaran listrik walaupun status tarif kami masuk dalam golongan Industri yang notabene nilai pembayarannya sangat besar setiap bulan,” tutupnya. (*)

Kementrian Agama RI

Tentang Bantuan Pesantren dan Rumah Ibadah, Menag Tekankan Validasi Data dan Standarisasi

Published

49 menit ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya langkah terpadu antara pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan pesantren dan rumah ibadah di seluruh Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat internal rutin Kementerian Agama di Kantor Pusat Kemenag, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menag menggarisbawahi bahwa pengelolaan data dan validasi informasi lapangan menjadi kunci utama dalam perencanaan kebijakan dan penyaluran bantuan. Ia mencontohkan penanganan terhadap Pondok Pesantren Al Khoziny yang baru-baru ini mengalami musibah.

“Untuk Pondok Pesantren Al Khoziny, pastikan datanya benar terkait jumlah korban. Data yang akurat akan menjadi dasar kuat dalam menentukan langkah penanganan dan pemberian bantuan yang tepat sasaran,” tegas Menag.

Menag juga menekankan pentingnya pemetaan kondisi gedung pesantren dan rumah ibadah di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, langkah ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Kementerian Agama, tanpa memandang latar belakang sosial, agama, maupun status lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

“Mengidentifikasi pesantren dan rumah ibadah yang rawan adalah tugas kita semua, tanpa memandang latar belakang status sosial dan agama. Kita harus menggerakkan para penyuluh agama untuk aktif turun ke lapangan. Mereka bisa menjadi garda terdepan dalam mengumpulkan informasi dan melakukan pembinaan langsung,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Agama akan melakukan pemetaan kondisi bangunan pesantren dan rumah ibadah, meliputi kategori layak, rusak ringan, hingga rusak berat. Upaya ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh satuan kerja (satker) dan pengelola rumah ibadah.

“Untuk mendeteksi kondisi bangunan pesantren dan rumah ibadah, perlu keterlibatan semua satker, termasuk pengurus rumah ibadah. Jangan sampai kita terlambat mengambil langkah karena lemahnya data di lapangan,” imbuh Menag.

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar formal dalam pengajuan bantuan dan renovasi bangunan pesantren dan rumah ibadah. Menurutnya, setiap pembangunan harus melalui mekanisme yang sesuai aturan agar terjamin kelayakan dan keberlanjutannya.

“Syarat untuk menerima bantuan maupun renovasi harus memenuhi standar formal seperti AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Ini penting agar pembangunan pesantren dan rumah ibadah tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari, baik bagi lingkungan maupun keselamatan santri,” jelasnya.

Menag menambahkan bahwa perhatian terhadap pesantren dan rumah ibadah bukan sekadar tanggung jawab struktural, tetapi juga moral dan spiritual. Pesantren merupakan pilar penting pembinaan umat, sekaligus benteng moral bangsa dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang damai dan moderat.

Ia menekankan bahwa kesejahteraan lembaga keagamaan akan berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan pembinaan umat.

“Kesejahteraan pesantren dan rumah ibadah bukan hanya soal fisik bangunan, tapi juga tentang memastikan bahwa lembaga keagamaan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan layak bagi santri, pengajar, maupun jamaah,” ujar Menag.

Rapat yang dihadiri oleh pejabat eselon I dan II Kementerian Agama itu juga membahas tindak lanjut berbagai kebijakan terkait bantuan sosial keagamaan, program pembangunan rumah ibadah, serta penguatan data kelembagaan keagamaan di daerah.

Di akhir arahannya, Menag kembali menegaskan pentingnya sinergi lintas unit kerja dan konsistensi dalam melaksanakan setiap program.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua unit kerja harus terlibat aktif, saling berkoordinasi, dan memastikan bahwa kebijakan Kementerian Agama benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)