Abaikan Rekomendasi Kejari Makassar, Oknum Jaksa Kejari Bulukumba Halangi Sosialisasi ke Pedagang Pasar Butung

Published

2 tahun ago

25 Oktober 2023

Kitasulsel—-MAKASSAR,- Agenda sosialisasi terkait pengelolaan Pasar Butung oleh Perumda Pasar Makassar Raya kembali menemui jalan buntu. Padahal tim terpadu Pemkot yakni Kesbangpol, Bagian Hukum, Satpol PP, Kominfo, dan PD Pasar Makassar Raya mengagendakan sosialisasi hari ini, Selasa, (24/10/2023).

Diduga, hal ini disebabkan karena adanya campur tangan oknum jaksa Kejari Bulukumba yang mengaku sebagai ahli waris dari pengelola Pasar Butung. Awalnya Perumda Pasar Makassar Raya bermaksud melakukan sosialisasi terkait pengelolaan Pasar Butung berdasarkan Surat Penyampaian status hukum dari Kejari Makassar yang memberi kewenangan pengelolaan pasar ke Perumda Pasar Makassar Raya.

“Ibu ini (oknum jaksa) mempertanyakan kepada tim terpadu terkait dasar penguasaan aset oleh PD Pasar. Jadi sementara kita sosialisasi terhenti karena mereka teriak-teriak menggunakan megaphone,” tutur Direktur Teknik Perumda Pasar Makassar Raya, Syamsul Tanca.

Ia menjelaskan, bahwa sengketa hukum yang terjadi di Pasar Butung Kota Makassar bukan sengketa kepemilikan hak karena Pasar Butung adalah aset Pemerintah Kota Makassar.

Adapun pemanfaatan aset Pemerintah Kota Makassar incasu Pasar Butung sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perumda Pasar Makassar Raya karena Perjanjian Nomor 511.2/16/S.Perja/Um tertanggal 16 November 1998 antara Pemerintah Kota Makassar yang saat itu bernama Kota Madya Ujung Pandang dengan PT La Tunrung L&K, telah terjadi pemutusan kerja sama dan PT La Tunrung telah menyerahkan pengelolaan Pasar Butung kepada Pemerintah Kota Makassar melalui Perumda Pasar Makassar Raya.

“Dengan telah terjadinya pemutusan kerja sama antara Perumda Pasar Makassar Raya dan PT Haji La Tunrung maka pengelolaan Pasar Butung secara penuh menjadi tanggung jawab Perumda Pasar Makassar Raya sehingga Koperasi Bina Duta dan pihak – pihak lainnya tidak berhak lagi terhadap pengelolaan Pasar Butung,” terang Syamsul Tanca.

Ia menegaskan bahwa siapapun yang mengatasnamakan Koperasi Bina Duta tidak mempunyai dasar hukum dan legal standing untuk pengelolaan Pasar Butung, dan segala macam pembayaran, pungutan, retribusi, sewa, service cas, dan lain sebagainya yang terkait dalam pengelolaan pasar butung sepenuhnya menjadi kewenangan dari Perumda Pasar Makassar Raya. (*)

Luwu Timur

Rapiuddin Kembali Tekankan Kedisiplinan dan Pola Hidup Sehat Saat Pimpin Apel

Published

3 jam ago

11 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Staf Ahli Bidang Pembangunan Setdakab Lutim, Rapiuddin Tahir, mengingatkan seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk tetap menjaga Kesehatan dan kebugaran tubuh, seiring dengan cuaca yang tidak menentu dan mengingatkan tentang Kabupaten/Kota Sehat saat memimpin apel pagi bersama, Senin (11/08/2025).

Menurutnya, perubahan cuaca yang tidak menentu, cuaca panas cenderung disertai hujan dapat berdampak buruk pada kesehatan serta ditambah tempat-tempat ramai yang menjadi komunitas berkumpulnya virus dan bakteri, contohnya seperti pasar.

“Oleh karena itu, saya menekankan pentingnya menjaga daya tahan tubuh dan mengikuti pola hidup sehat, seperti menjaga asupan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga secara rutin,” tekan Rapiuddin Tahir.

Di tengah cuaca yang tidak menentu ini, Rapiuddin juga meminta agar seluruh ASN dan Non-ASN Pemkab Lutim lebih waspada terhadap gejala penyakit, terutama yang berhubungan dengan flu, batuk, atau demam.

“Kita tidak bisa menjamin seseorang itu bersih, jangan sampai ada yang sakit TBC, karena TBC itu penyebarannya sangat mudah. maka dari itu pasar kita harus bersih sebagai elemen penilaian kota sehat, dan tolong jaga kesehatan kita semua, itu penting dan itu sangat mahal harganya,” pesannhya.

Terakhir, Ia juga mengingatkan kembali untuk meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja di lingkungan Pemkab Lutim, seluruh ASN dan Non-ASN mengikuti apel pagi rutin yang digelar di halaman kantor Bupati Luwu Timur.

“Mohon yang terlambat agar bisa lebih pagi lagi memulai aktivitas, karena apel pagi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya membentuk budaya kerja yang tertib, teratur, dan penuh tanggung jawab,” tutupnya. (*)