Danny Pomanto: Renovasi Balaikota dan Pembangunan Makassar Government Center Legacy Adama

Published

2 tahun ago

9 Oktober 2023

Kitasulsel–MAKASSAR,– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, renovasi Kantor Balaikota dan program pembangunan Makassar Government Center atau MGC merupakan legacy atau warisan dirinya dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi.

“Pada Desember nanti Balaikota selesai direnovasi. Kita lihat sendiri, bukan apa-apa karena saya pikir kenyamanan ini untuk kalian bukan saya pribadi tetapi untuk kalian semua,” kata Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto usai meninjau pengerjaan renovasi Kantor Balaikota di Lantai 2, Senin, (9/10/2023).

Untuk sementara, kata dia, para ASN dan non-ASN mesti bersabar karena harus berkantor sementara di Mall GTC.

Meski begitu, dirinya berharap kinerja dan profesionalisme kerja terus terjaga. Apalagi situasi saat ini sudah mendekati akhir tahun sehingga upaya penyelesaian terhadap RPJM mesti benar-benar fokus.

Ditambah lagi ada agenda nasional dan agenda strategis yaitu Pesta Demokrasi 2024.

Sehingga, ia berpesan agar semua ASN Pemkot Makassar dan Laskar Pelangi bekerja maksimal.

Begitu juga dengan pembangunan konstruksi MGC yang sementara on progres. Bahkan pondasinya pekan ini pondasinya selesai.

“MGC insyaallah Januari juga selesai. Saya sudah lihat interior luar biasa mirip luar negeri di Singapura. Tidak ada yang sama di Sulsel ini. Jadi ini semua menjadi legacy dari Pemkot Makassar untuk semua,” kata Danny.

Dia optimis target itu dapat tercapai pasalnya kontrak pembangunan berakhir Desember dengan keterlambatan 30 hari.

“Itu untuk teman-teman semua. Warisan yang saya tinggalkan,” yakinnya.

Di situ, jelas wali kota dua periode ini, banyak layanan publik yang akan diintegrasikan, misalnya dari kepolisian, dan semua instansi vertikal yang membutuhkan pelayanan publik akan diberi ruang.

Selain itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat dan ASN hingga Laskar Pelangi lingkup Pemkot Makassar agar mensukseskan HUT Kota Makassar ke-416 tahun.

Konsepnya akan dimeriahkan pelibatan anak muda dan milenial yang terlatih budaya; Makassar, Bugis, Mandar dan Toraja. Dengan event karnaval se-Kelurahan dan dihadiri milenial berusia 20 tahun ke bawah.

Apalagi tema yang diangkat ialah The Next Gen for All yang berarti Generasi penerus dengan kemampuan serba bisa.

Kementrian Agama RI

Kemenag dan Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu

Published

2 jam ago

12 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu, termasuk pendidikan politik dan pelibatan perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, Selasa (12/08/2025).

Ketua Bawaslu menjelaskan, pendidikan politik yang berkesinambungan penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya mendapat pemahaman menjelang pemungutan suara.

“Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak jauh hari, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.

Ia menambahkan, program ini juga akan menyasar kelompok perempuan dengan konsep Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” jelas Rahmat.

Menanggapi itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kemenag siap memberikan dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.

Menag Nasaruddin menilai keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan pemilu akan memberikan pengaruh signifikan di masyarakat.

“Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” tegasnya.

Disampaikan Menag bahwa program kerja sama ini, akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, termasuk Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh komponen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya. (*)