Wawali Makassar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Segerakan Operasi Pasar

Published

2 tahun ago

25 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR, — Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diadakan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual yang dipimpin langsung oleh Mendagri RI, Tito Karnavian, di Kediaman Pribadinya Citraland Makassar, Senin (25/09/2023).

Dalam rakor tersebut Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar menyebutkan pada pekan ke tiga di Bulan September tahun 2023 berdasarkan data BPS, ada dua komoditas yang menjadi penyumbang inflasi yakni Beras dan Gula. Dua komoditi ini mengalami kecenderungan kelonjakan harga.

“Minggu ke tiga ini Beras dan gula yang menjadi penyumbang inflasi. Kakau cabai, bawang putih, bawang merah justru harganya semakin stabil. Gula naik, semoga masyarakat bisa menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi konsumsi gula,” ucapnya.

Melihat hal tersebut, Wawali Makassar, Fatmawati Rusdi mengimbau untuk secepatnya melakukan operasi pasar.

“Tadi arahannya itu pak Mendagri mengimbau untuk melakukan operasi pasar dan melakukan pengecekan stok,” ungkapnya.

Fatmawati menyebutkan pada pekan ketiga September 2023 ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kecenderungan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Dimana pada pekan kedua hanya 263 Kab/kota dan pada pekan ke tiga menjadi 284 Kab/Kota.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan, Arlin Ariesta mengungkapkan pihaknya sudah bersurat kepada bulog untuk disiapkan stok beras dan mengadakan operasi pasar murah.

“Kita sudah surati dari minggu lalu tapi baru hari ini ada responnya. Sore ini kita akan koordinasi. Saya siap, dari segi personel dan transportasi untuk menyalurkan. Sisa disediakan ini stok berasnya,” beber Arlin.

Setelah koordinasi dengan Bulog, rencananya, kata Arlin penyaluran beras dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) akan disalurkan di kontainer-kontainer.

“HETnya itu mungkin di kisaran harga 11 ribu perkilo. Kita usahakan,” ungkapnya.

Kendati demikian, inflasi Kota Makassar masih terkendali. Berdasarkan data yang dirilis BPS, inflasi Kota Makassar periode Agustus 2023 di angka 3,71%. Masih di bawah 4%.

Kementrian Agama RI

Kemenag dan Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu

Published

2 jam ago

12 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu, termasuk pendidikan politik dan pelibatan perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, Selasa (12/08/2025).

Ketua Bawaslu menjelaskan, pendidikan politik yang berkesinambungan penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya mendapat pemahaman menjelang pemungutan suara.

“Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak jauh hari, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.

Ia menambahkan, program ini juga akan menyasar kelompok perempuan dengan konsep Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” jelas Rahmat.

Menanggapi itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kemenag siap memberikan dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.

Menag Nasaruddin menilai keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan pemilu akan memberikan pengaruh signifikan di masyarakat.

“Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” tegasnya.

Disampaikan Menag bahwa program kerja sama ini, akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, termasuk Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh komponen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya. (*)