ASIAN DEVELOPMENT BANK WORKSHOP REGIONAL PENGUATAN PENGELOLAAN PAJAK PROPERTI

Published

2 tahun ago

5 September 2023

Kitasulsel—TAKAOKA, JEPANG– Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Firman Hamid Pagarra, menjadi pembicara pada
“Regional Workshop on Strengthening Property Tax Management to Enhance Local Revenue” yang diadakan di Takaoka, Jepang pada hari Selasa 05 September 2023.

Pelatihan workshop yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank ADB, mengundang 23 peserta dari 10 negara yakni Armenia, Kamboja, Indonesia, Kyrgyz Republic, Laos, Nepal, Philipina, Tiongkok, Sri Langka, dan Thailand. Dari Indonesia ada 2(dua) peserta lainnya yakni Direktur Pendapatan Kemendagri, Hendriwan Imron dan Mirni Sumiyati, Analis Pajak Direktorat Pendapatan Dirjen Keuangan Daerah

Selain Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, ada beberapa narasumber internasional lainnya diantaranya, Stephane Gil (Senior International Property Tax Consultant, ADB), Paul Bidanset (International Property Tax Management Consultant-IT System ADB), Krishna Pathak (Senior Public Management Officer, ADB), Sirinun Maikong, (Economist, Tax Policy Bureau, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance, Thailand) dan Roy Kelly, (Professor Emeritus of the Practice of Public Policy, Sanford School of Public Policy, Duke University).

Mantan Kadis DPM-PTSP ini memaparkan tentang peningkatan PAD Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar yang ditopang oleh adanya aplikasi PAKINTA (Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi) dan juga pemetaan peta blok Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2).

“Semenjak adanya PAKINTA, terjadi kenaikan pembayaran PBB dari kisaran angka 180 Milliar Rupiah di Tahun 2021 menjadi 213 Milliar di Tahun 2022. Begitupun dengan adanya pemetaan peta blok PBB yang berbasis GIS di 2 (dua) kecamatan Manggala dan Tamalate di Tahun 2022 menjadikan kenaikan dari total 98,428 Nomor Objek Pajak di tahun 2021 menjadi 108,192 Nomor Objek Pajak di Tahun 2022” tegas Firman.

Lebih jauh, mantan alumni S2 Australia ini menjelaskan bagaimana Public Engagement dalam hal pemetaan peta blok PBB melibatkan peran dari Tokoh Masyarakat, Ketua RT,

Kementrian Agama RI

Menag Terima Wamenhan Bahas Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional dan Isu Kebangsaan

Published

1 hari ago

21 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Pertemuan ini membahas sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta peran Kementerian Agama dalam isu-isu kebangsaan.

Wamenhan Donny Ermawan menjelaskan bahwa DPN dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Pertahanan dan telah ditetapkan sejak akhir 2024. “Tugas utama DPN adalah membuat kebijakan umum pertahanan negara yang nantinya digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta memberikan solusi kebijakan strategis kepada Presiden,” ujarnya.

Donny menegaskan bahwa Ketua DPN adalah Presiden, dengan Ketua Harian Menteri Pertahanan, sementara dirinya sebagai Wakil Menteri Pertahanan merangkap Sekretaris DPN. Anggota tetap DPN antara lain Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kepala BIN, serta para Kepala Staf Angkatan.

“Sedangkan Menteri Agama menjadi anggota tidak tetap. Artinya, bila ada isu terkait keagamaan, Menteri Agama akan dilibatkan dalam sidang DPN,” jelasnya.

Wamenhan menambahkan, DPN sudah mulai bekerja sejak awal 2025, termasuk menyelenggarakan sidang informal di Bogor dan sejumlah sidang informal bersama Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala BIN, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan ke sejumlah ormas keagamaan.

“Kami sudah bertemu dengan PBNU, Muhammadiyah, dan Persis. Selain itu, kami juga bersosialisasi dengan Badan Musyawarah Gereja Nasional (Bamagnas). Intinya banyak membahas pendidikan bela negara, termasuk rencana pelatihan bagi kader ormas keagamaan,” papar Donny.

Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan pentingnya memperhatikan aspek geospiritual dalam konteks pertahanan negara. Menurutnya, fenomena kekerasan kerap terkait dengan faktor-faktor kultural dan spasial tertentu.

“Perkembangan geospiritual ini juga harus mendapat perhatian. Ada kawasan-kawasan tertentu yang secara historis dan kultural melahirkan potensi konflik. Ini perlu kita petakan secara serius,” tegas Menag.

Ia juga menyoroti munculnya isu-isu sensitif di media sosial yang mengatasnamakan agama. Menurutnya, fenomena ini kerap dipicu pihak-pihak non-mainstream, baik di internal Islam maupun Kristen, yang kemudian memperbesar isu kecil menjadi konflik yang meresahkan.

“Hal seperti ini harus diantisipasi. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan take down konten provokatif. Jangan sampai isu-isu lama yang sudah selesai kembali digoreng dan dimanfaatkan pihak tertentu, bahkan mungkin ada link internasional di baliknya,” kata Menag.

Hadir dalam pertemuan Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, Deputi GeoStrategi DPN Mayjen Ari dan Deputi GeoEkonomi Yayat Ruyat.