Inisiasi Pelindo Wujudkan Pelabuhan Bersih

Published

2 tahun ago

18 Agustus 2023

Kitasulsel–MAKASSAR– PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menginisiasi Forum Konsolidasi bertajuk “Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi” yang berlangsung di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Forum di mana PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) bersama seluruh Anak Perusahaannya hadir ini diikuti secara daring oleh seluruh karyawan SPJM Group se-Indonesia.

Dalam forum ini, hadir sebagai keynote speaker, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Mohammad Mahfud MD. Beberapa pembicara penting lainnya juga hadir antara lain Agus Wijayanto Nugroho (Ketua Bidang Sengketa Penyelesaian Informasi (PSI) Komisi Informasi DKI Jakarta), Felia Salim (Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia), Askolani (Direktur jenderal Bea Cukai), Mokh. Najih (Ketua Ombudsman RI), Pahala Nainggolan (Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK), Ketut Sumedana (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI), dengan moderator Rivana Pratiwi.

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hattari. dalam opening speechnya menyampaikan bahwa Kementerian BUMN menyadari pentingnya menjaga integritas dan keberlangsungan BUMN termasuk Pelindo. Sehingga dalam mengambil kebijakan, benar-benar mencerminkan kepentingan publik bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Kata dia, “Tugas KBUMN sebagai value creator adalah berkomitmen pada setiap kebijakan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif, transparan, dan bertanggung jawab”.

Dia juga meyakini bahwa forum diskusi yang digagas Pelindo tersebut merupakan wadah yang tepat untuk memastikan komitmen dengan keterlibatan aktif masyarakat pelabuhan. “Kita bisa memastikan integritas sektor pelabuhan,” ujarnya.

Dengan keterlibatan seluruh unsur pelabuhan, Pelindo tidak sendiri dalam menyelenggarakan pelabuhan yang bersih namun juga semua instansi di dalam pelabuhan, stakeholder, termasuk pengguna jasa diharapkan keterlibatannya dalam menciptakan sistem pelabuhan yang lebih transparan, akuntable, dan bebas dari praktek korupsi.

Lebih lanjut Rabin ingin memastikan adanya mekanisme pengawasan dan feedback yang efektif untuk bisa memastikan integritas sektor pelabuhan.

Ketua Ombudsman RI Mohammad Najih menyampaikan bahwa untuk mencegah korupsi ada beberapa hal yang perlu dibenahi.

“Bagaimana pemenuhan standar berupa tata kelola dalam penyelenggaraan publik yang terukur dan dibangun secara terpadu.”

Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim Prasetyadi mengatakan, “Sebagai bagian dari Pelindo Holding, telah ada system warning berupa perangkat WBS (Whistle Blowing System) yang memberikan kesempatan untuk seluruh insan Pelindo di manapun berada dan stakeholder di manapun berada, untuk menyampaikan laporan bila ada indikasi pelanggaran terhadap nilai dan etika bisnis yang seharusnya.”

Pihaknya berupaya untuk menjaga jalannya layanan maritim yang efektif, efisien, serta tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran.

“Kita sama-sama menjaga dan menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih dan aman. Kami sangat terbantu bila ada indikasi kecurangan dan dilaporkan ke kami. Saluran WBS untuk pelaporan tersedia, telepon langsung ke nomor aduan yang kami sediakan. Boleh melalui WA, email, dan pos,” lanjut Prasetyadi.

Nasional

Menag Tunjuk Dr. Bunyamin M. Yapid Dampingi Menteri Investasi pada Misi Strategis ke Arab Saudi

Published

6 jam ago

13 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–ARABSAUDI — Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji, Umrah, dan Hubungan Luar Negeri, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, mendapat mandat langsung dari Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar untuk mendampingi Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dalam kunjungan kerja strategis ke Arab Saudi.

Turut serta dalam rombongan adalah tim Danantara Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti dan fasilitas pendukung ibadah haji.

Kunjungan yang berlangsung pekan ini memiliki agenda utama peninjauan lokasi dan penjajakan kerja sama terkait rencana besar Pemerintah Republik Indonesia menghadirkan Perkampungan Haji Indonesia di Kota Mekkah.

Proyek ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pelayanan haji, menyediakan akomodasi, pusat layanan, serta fasilitas terpadu yang dapat digunakan jamaah Indonesia setiap musim haji dan umrah.

Menurut sumber di Kementerian Agama, penunjukan Dr. Bunyamin bukan tanpa alasan. Sebagai sosok yang memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi haji dan hubungan luar negeri, ia dinilai mampu menjadi penghubung efektif antara pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, dan mitra strategis sektor swasta.

Saat dikonfirmasi usai keberangkatan, Dr. Bunyamin menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan visi pelayanan haji yang semakin baik.

“Semua untuk umat. Doakan agar semua yang menjadi niat baik dari pemerintah bisa berjalan dengan baik,” ujarnya singkat namun penuh makna.

Kementerian Investasi dan Danantara Indonesia disebut akan melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak berwenang di Mekkah dan Jeddah, termasuk meninjau beberapa titik strategis yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan. Proyek Perkampungan Haji ini bukan hanya akan menjadi pusat akomodasi, tetapi juga diharapkan menjadi “rumah kedua” bagi jamaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.

Inisiatif ini lahir dari meningkatnya jumlah jamaah haji Indonesia setiap tahun serta kebutuhan akan fasilitas yang memadai, aman, dan terjangkau. Dengan adanya perkampungan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi beban biaya akomodasi, meningkatkan kenyamanan jamaah, sekaligus memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia Islam.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata sinergi antara kementerian, sektor swasta, dan tokoh-tokoh strategis di bidang haji. Jika pembicaraan berjalan lancar, tahap perencanaan teknis diperkirakan akan dimulai dalam waktu dekat, dengan target pembangunan yang disesuaikan musim haji mendatang. (*)