Wali Kota Makassar Danny Pomanto Jadi Pembicara di AMF 2023, Paparkan Kunci Keberhasilan Transformasi Digital
Kitasulsel–JAKARTA,– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendapatkan kehormatan menjadi pembicara pada forum internasional Meeting of Governors and Mayor of ASEAN Capitals (MGMAC) dan ASEAN Mayor Forum (AMF) 2023.
Kegiatan ini diikuti 500 peserta yang meliputi gubernur dan wali kota negara-negara ASEAN, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dari negara anggota ASEAN, community permanent representative ASEAN, mitra kerja sama, dan badan multilateral lainnya.
Berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta 1-2 Agustus 2023, forum internasional ini dibuka Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didampingi Sekjen ASEAN Mr Kao Kim Hourn, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Sebagai rangkaian KTT ASEAN 2023 yang akan digelar di Jakarta, forum ini membahas lima isu strategis. Yakni, pertumbuhan ekonomi inklusif, transformasi digital, kota tangguh dan aksi iklim, lokalisasi SDGs, mobilitas berkelanjutan untuk mempercepat kota nol emisi bersih.
Dalam forum internasional tersebut, Wali Kota Danny Pomanto tampil pada panel sesi dua dan membahas tentang transformasi digital yang dimoderatori Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Di hadapan wali kota dan gubernur negara ASEAN, Danny Pomanto memaparkan delapan kunci keberhasilan digitalisasi dalam tatanan sistem pemerintahan.
Yakni Public Engagement, Big Data, Smart System, Inovasi City Apps, Operating and Maintenance, Public Acceptance, Updating Management, dan bertransformasi menuju Makassar Metaverse.
“Jadi kenapa Kota Makassar membutuhkan digitalisasi untuk melayani masyarakat dan mengelola sumber daya yang ada,” singkat Danny Pomanto di sela-sela diskusi panel, Selasa (1/08/2023) kemarin.
Kata dia, ada beberapa poin yang menjadi target dan sasaran digitalisasi di Makassar. Seperti, informasi yang transparan, data real time, konektivitas sumber daya, pengurangan biaya, dan quick respon.
“Termasuk juga menyediakan data yang lebih akurat, hasil mudah diakses, lebih adaptif, dapat disesuaikan (customised), hasilnya terakumulasi, dan sistem yang lebih aman,” jelasnya.
Danny Pomanto mencontohkan transformasi digital di Makassar yaitu penerapan Homecare dan Aplikasi Telemedicine yang memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan.
“Kita juga mempunyai Aplikasi Pakinta (Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi) yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak daerah yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
Contoh lain pada saat pandemi Covid-19, Kota Makassar menerapkan manajemen QR Code melalui program Makassar Recover untuk memisahkan masyarakat yang terdampak dan tidak terdampak sehingga lebih cepat pulih.
Pertumbuhan ekonomi Makassar lebih cepat pulih. Sebelum pandemi, ekonomi Makassar 8,79% kemudian turun menjadi -1,27% pada saat pandemi, dan sekarang naik menjadi 5,4% di atas rata-rata provinsi dan nasional.
“Jadi kunci keberhasilan transformasi digital adalah public acceptance terhadap program. Kita juga perlu ada kebijakan mengenai open data di ASEAN supaya bisa terkumpul data yang bisa diperbandingkan dengan mudah se-ASEAN. Misalnya, data kenaikan muka air laut,” tutupnya.
KEMENHAJ-UMRAH
Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data
KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.
Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.
Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.
“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).
Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.
“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.
Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.
“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.
Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.
Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.
Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login